Transaksi Modal Surplus, Namun FDI Masih Seret

Senin, 11 Februari 2019 | 04:24 WIB
Transaksi Modal Surplus, Namun FDI Masih Seret
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  jAKARTA. Bank Indonesia (BI) baru saja merilis data neraca pembayaran Indonesia sepanjang 2018. Kendati neraca pembayaran masih defisit, BI menyebut kinerja transaksi modal dan finansial triwulan IV-2018 surplus US$ 15,7 miliar, dan sepanjang 2018 mengalami surplus US$ 25,2 miliar.

Yang jadi catatan penting surplus terbesar justru berasal dari aliran modal asing yang masuk melalui investasi portofolio. Sifat investasi ini durasinya hanya jangka pendek, dan bisa serta merta hilang atau mengalir keluar. Itu sebabnya, Indonesia lebih membutuhkan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Karena itulah, "Soal FDI, BI akan bersinergi dengan pemerintah," jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo kepada KONTAN, Sabtu (9/2).

BI terus berupaya menjaga stabilitas moneter dan meneruskan reformasi struktural yang menjadi prasyarat terciptanya iklim investasi yang sehat dan mendorong FDI. Langkah lainnya menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target atau lebih rendah serta menjaga nilai rupiah sesuai fundamentalnya.

Dody melihat, sudah melakukan perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Lewat ragam paket kebijakan ekonomi dan penerapan online single submission (OSS).

Di sisi lain pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk menarik masuknya investasi. Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir menyebut, tahun lalu investasi baru penerima tax holiday nilainya mencapai Rp 240 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah merinci, realisasi tax holiday 2018 berasal dari 12 Wajib Pajak. Tipe Investasinya sebanyak 11 proyek investasi baru, dan 1 proyek ekspansi. Di antaranya berasal dari investasi infrastruktur kelistrikan 4 proyek, industri baja 7 proyek, dan industri kimia 1 proyek.

Sementara untuk realisasi tax allowance, Menkeu sudah menyetujui 149 fasilitas dari 132 Wajib Pajak 132. Adapun total rencana investasi mereka sebesar Rp 138,32 triliun dan US$ 9,6 miliar. Dari rencana investasi itu, yang sudah terealisasi Rp 63,5 triliun dan US$ 7,6 miliar.

Menurut Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistiangsih, kemudahan berbisnis alias ease of doing bussiness (EoDB) dan berbagai insentif seperti tax holiday atau tax allowance tidak cukup untuk memancing investor langsung. Ia menyarankan pemerintah menyiapkan strategi baru, seperti membuat pilihan prioritas sektor FDI.

Apalagi, selama ini FDI paling besar masuk ada di sektor sumber daya alam (SDA) yang sangat tergantung pada pergerakan harga komoditas. Jadi, investor yang bergerak di bidang ini memiliki kemungkinan menunda investasinya karena melihat harga komoditas masih rendah. "Coba mengundang FDI yang bisa membuka manufaktur," jelas Lana.

Jadi, tugas pemerintah punya peran besar dalam memperbanyak investasi asing masuk ke ranah industri. Sedang BI hanya mempermudah lalu lintas devisa.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler