ILUSTRASI. Biaya logistik di Indonesia menelan 23% dari produk domestik bruto (PDB). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/hp.
Reporter: Abdul Basith Bardan, Herry Prasetyo, Siti Masitoh | Editor: A.Herry Prasetyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah proses pemulihan dari pandemi Covid-19, efisiensi logistik dinilai menjadi kunci penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Maklum, isu biaya logistik yang mahal bukan barang baru di Indonesia.
Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk mewujudkan ekosistem rantai pasok yang efektif dan sistem logistik yang efisien.
Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) ke dalam satu wadah. Penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo II, dan Pelindo IV itu sebetulnya sudah dirancang sejak tujuh tahun lalu.
Presiden Jokowi meyakini, kehadiran holding perusahaan pelabuhan itu bisa meningkatkan keterhubungan logistik di Indonesia. Harapannya, biaya logistik di Indonesia bisa terus ditekan dan mampu bersaing dengan negara lain.
Baca Juga: Sarimelati Kencana (PZZA) Kejar Target Bangun 50 Gerai Baru Pizza Hut
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah membentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok. Badan ini bertujuan untuk mengadaptasi dan membangun ekosistem rantai pasok yang efektif.
Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan, Rabu (24/11) menyatakan, Badan Logistik dan Rantai Pasok harus mampu menjadi “driven” dari sistem pasar baik itu market-demand dan market-creation. Badan bentukan Kadin ini diharapkan bisa lebih responsif dan efektif menyelesaikan berbagai kendala distribusi, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19.
Selain itu, kehadiran Badan Logistik dan Rantai Pasok ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan dan gangguan yang tidak perlu. Badan logistik partikelir ini juga akan mendorong transformasi digital, baik dalam perdagangan mau pun konektivitas.
Transoformasi digital, seperti diketahui, telah memunculkan konsep smart logistic alias Logistic 4.0 dalam rangka memodernisasi cara kerja logistik yang berbasis teknologi.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan menegaskan, Kementerian Perdagangan mendukung penerapan Logistic 4.0 (smart logistic) guna mewujudkan perdagangan dalam negeri yang efisien.
“Penerapan Logistic 4.0 perlu diupayakan untuk memperbaiki sistem distribusi domestik. Sebab, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan peran logistik untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang efisien,” kata Kasan, dalam laporan resminya, Kamis (25/11).
Baca Juga: Mitra Keluarga (MIKA) Alokasikan Rp 300 Miliar untuk Menambah Jaringan Rumah Sakit
Seperti diketahui, biaya logistik Indonesia menelan 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu menunjukkan adanya inefisiensi mengingat biaya logistik di negara lain dapat mencapai 12% PDB.
Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Prasetyo mengungkapkan, dar 23% biaya logistik terhadap PDB, biaya logistik di laut hanya sekitar 2,8 persen. “Yang lainnya terdistribusi pada beberapa peran yaitu darat, utamanya di inventory dan beberapa bagian lain," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/11) lalu.
Menurut Prasetyo, ada lima faktor utama pemicu biaya logistik tinggi. Pertama regulasi dari pemerintah, terutama dalam hal ekosistem atau pelayanan logistik. Kedua, efisiensi value chain darat karena keterbatasan infrastruktur dan kurangnya konektivitas antara darat dengan pelabuhan.
Ketiga, efisiensi value chain maritim yang masih belum optimal. Contohnya pelayaran dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengangkut logistik ke Indonesia Timur. Keempat, terkait kinerja operasi dan pengembangan atau optimalisasi kapasitas dari infrastruktur pelabuhan.
Kelima adalah supply and demand yang tidak seimbang karena masih terpusat di Pulau Jawa. “Kami berharap dengan merger Pelindo I,II,III, dan IV menjadi Pelindo, biaya logistik ini bisa dioptimalkan. Kami bisa melakukan efisiensi dalam beberapa strategi seperti standardisasi SDM, dan juga capex untuk berinvestasi," ujarnya.
Baca Juga: Sarimelati Kencana (PZZA) Kejar Target Bangun 50 Gerai Baru Pizza Hut
Siswanto Rusdi, Direktur Namarin Institute, lembaga independen yang berfokus pada isu sektor kemaritiman, mengatakan, sebagai negara kepulauan, pelabuhan menjadi salah satu kunci pendorong ekonomi Indonesia. Sayangnya, operasional pelabuhan di Indonesia masih boros biaya. Akibatnya biaya logistik menjadi sangat mahal sehingga daya saing nasional sulit beranjak naik.
Dengan adanya integrasi semua pelabuhan milik BUMN dalam satu atap komando, diharapkan setiap pelabuhan memiliki sistem dan standar kualitas layanan yang sama. Namun,pembentukan holding pelabuhan juga harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini menciptakan ekonomi biaya tinggi.
Baca Juga: Perusahaan Salim Group Profit Taking di Saham Bank Mega Milik Chairul Tanjung
Siswanto mengungkapkan, efisiensi logistik pelabuhan dapat dimulai dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur biaya forwarder yang selama ini tidak terkontrol. Sebab, instrumen biaya forwarder ini sering kali memicu biaya logistik mahal. Biaya di luar pelabuhan yang tidak terkendali juga memicu ongkos logistik menjadi tidak pasti.
Siswanto menjelaskan, biaya mahal logistik sejatinya dapat ditelusuri sejak barang diangkut dari gudang milik konsumen hingga sampai ke lokasi tujuan. Dari mata rantai perjalanan barang tersebut, berbagai biaya sudah mengikuti. Mulai biaya yang sifatnya pasti maupun biaya lain yang seringkali tidak terukur.
Itu sebabnya, menurut Siswanto, efisiensi logistik harus lebih fokus pada aktivitas yang berada di darat, seperti memperpendek birokrasi dan mendorong digitalisasi layanan pelabuhan agar biayanya semakin terukur dan pasti. "Efisiensi logistik ini akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi kita," ujar Siswanto.
