UU Perampasan Aset

Jumat, 10 Desember 2021 | 09:00 WIB
UU Perampasan Aset
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berbicara pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). Jokowi mendorong RUU ini dapat segera disahkan menjadi UU.

"Penindakan korupsi jangan hanya memberikan efek jera, tapi juga penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara," kata Jokowi pada peringatan Hakordia di markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat rilis yang dipublikasikan KPK, kemarin (9/12).

Guna memaksimalkan penerimaan negara lewat asset recovery tersebut, UU Perampasan Aset menjadi bagian penting. UU ini menjadi pedoman agar langkah penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat.

Selain pengaturan soal pembuktian terbalik, RUU Pemberantasan Aset juga banyak mengupas hal yang tidak diatur atau diperinci pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pun aturan hukum positif lainnya.

Fatahillah Akbar Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam diskusi publik 27 November lalu juga menyinggung RUU Perampasan Aset ini. Dalam RUU tersebut, terang Fatahillah, pihak ketiga akan dilibatkan sebelum sita aset dilakukan.

Pihak ketiga dapat menyampaikan keberatan, sehingga hakim pengadilan dapat menilai apakah perlu disita atau tidak aset milik pihak ketiga dalam sebuah perkara. Praktik yang terjadi saat ini adalah keberatan perampasan aset oleh pihak ketiga terpisah dari persidangan pokok perkaranya.

Ini sebabnya, mengapa para pemegang saham ritel PT Hanson International Tbk (MYRX) kini menuntut keadilan. Mereka menggugat sita aset oleh aparat hukum, atas aset yang bukan milik Benny Tjokrosaputro, terpidana dalam  kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Hal sama sebelumnya juga ditempuh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha) pada kasus Jiwasraya. Gayung bersambut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Oktober 2021, mengabulkan permohonan keberatan Wanaartha.

Balik lagi menyinggung pernyataan Jokowi soal asset recovery, jangan sampai sita aset yang tidak terukur menjadi persoalan baru di publik. RUU Perampasan Aset semoga menjadi jembatan terhadap kepentingan asset recovery negara dan hak pihak ketiga.    

Bagikan

Berita Terbaru

Polemik Perampasan Aset
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:05 WIB

Polemik Perampasan Aset

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan.

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh

Kenaikan konsumsi belum mencerminkan pemulihan daya beli akibat tekanan harga dan pendapatan.           

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah fluktuasi pasar yang sulit diprediksi, instrumen investasi klasik seperti emas dan dolar AS menjadi pilihan investor.

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat

BCA dan BRI bersaing ketat memperebutkan posisi dengan tabungan terbesar. Per September 2026, tabungan BCA Rp 640 triliun dan BRI Rp 637 triliun.

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:30 WIB

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai

Kebutuhan impor yang meningkat, permintaan global yang melemah, serta aliran modal asing yang menyusut menjadi tantangan.

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:25 WIB

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham

Persoalannya saat ini adalah kepemilikan di bawah 5% tidak selalu berarti kepemilikan yang independen. 

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:40 WIB

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut

OJK mencatat, pengelola dapen pada tahun 2021 masih mencapai 213 entitas, namun terus menurun menjadi 179 dapen pada Agustus 2026.

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:30 WIB

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang

MDIY mengandalkan optimalisasi infrastruktur pergudangan dan sistem distribusi. Tujuannya, menjaga ketersediaan produk di seluruh jaringan toko.

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor
| Jumat, 20 November 2026 | 22:08 WIB

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor

Kenaikan saham POLA saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masuknya investor strategis dan potensi transformasi bisnis.

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

INDEKS BERITA

Terpopuler