ADB: Pandemi Hambat Upaya Asia Pasifik untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Global

Selasa, 24 Agustus 2021 | 11:36 WIB
ADB: Pandemi Hambat Upaya Asia Pasifik untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Global
[ILUSTRASI. Seorang warga mengemis di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). .KONTAN/Fransiskus Simbolon]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - MANILA. Pandemi virus corona mungkin telah mendorong sebanyak 80 juta orang di negara berkembang di Asia ke dalam kemiskinan ekstrem tahun lalu. Situasi darurat kesehatan juga mengancam menggagalkan kemajuan usaha dunia untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030, demikian pernyataan Bank Pembangunan Asia (ADB), Selasa (24/8).

Tanpa pandemi, tingkat kemiskinan ekstrem, atau proporsi penduduk dengan tingkat pengeluaran kurang dari US$ 1,90 (atau Rp 27.335) per hari, akan turun menjadi 2,6% pada tahun 2020 dari 5,2% di tahun 2017. Namun, krisis akibat pandemi kemungkinan mendorong tingkat yang diproyeksikan tahun lalu lebih tinggi sekitar 2 basis poin, demikian hasil dari simulasi ADB.

Angka itu bahkan bisa lebih tinggi lagi mengingat ketidaksetaraan di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan gangguan kerja yang semakin dalam. Situasi itu akibat krisis Covid-19 yang mengganggu mobilitas dan menghentikan kegiatan ekonomi, demikian pernyataan ADB dalam laporan utamanya tentang negara berkembang di Asia.

 Baca Juga: Jabodetabek turun ke PPKM Level 3, ini aturan sekolah, kantor, mall, perjalanan dll

"Ketika dampak sosial ekonomi dari tanggapan terhadap virus terus berlanjut, orang-orang yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan berisiko terjerumus ke dalam kehidupan kemiskinan," kata pemberi pinjaman yang berbasis di Manila itu.

Di antara 46 negara berkembang dan tiga negara maju yang menjadi anggota ADB, hanya satu dari empat negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi di tahun lalu, kata ADB.

Seiring dengan peningkatan tingkat pengangguran, wilayah tersebut juga kehilangan sekitar 8% jam kerja. Ini mempengaruhi rumah tangga miskin dan pekerja di sektor informal.

Baca Juga: ASEAN incar kerja sama dengan sejumlah negara mitra  

Kerusakan ekonomi yang disebabkan pandemi, mempersulit tantangan yang harus ditaklukan dunia untuk memenuhi tujuan pembangunan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015.

Anggota PBB dengan suara bulat meloloskan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dikenal sebagai SDG, pada tahun 2015. Inilah cetak biru tugas-tugas ambisius yang harus dilaksanakan dunia untuk mengakhiri berbagai masalah, mulai kelaparan dan ketidaksetaraan gender hingga memperluas akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan.

Tenggat waktu pencapaian tujuan-tujuan tersebut ditetapkan pada 2030.

"Asia dan Pasifik telah membuat langkah yang mengesankan, tetapi Covid-19 telah menimbulkan garis patahan sosial dan ekonomi yang dapat melemahkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di kawasan ini," kata Kepala Ekonom ADB Yasuyuki Sawada dalam pernyataan terpisah.

Selanjutnya: SEC Berlakukan Aturan Keterbukaan yang Lebih Rinci untuk Emiten Asal China

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Siap Bentuk Badan Percepatan Perumahan
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:35 WIB

Pemerintah Siap Bentuk Badan Percepatan Perumahan

Pembentukan Badan Percepatan Perumahan tersebut diharapkan bisa membantu mewujudkan program tiga juta rumah.

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:30 WIB

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan alias layer tarif cukai rokok pada tahun ini

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:20 WIB

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak

Struktur upah pekerja saat ini  menurut KSPI masih belum tidak selaras dengan tingginya biaya hidup.

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham sempat amblas dari Rp 127,5 triliun di akhir 2024, menjadi Rp 114,8 triliun di akhir semester I-2025

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton

Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan nikel.

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:05 WIB

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini

Jumlah pemutusan hubungan kerja  aliash PHK yang terjadi di Indonesia mencapai 88.519 pekerja pada 2025.

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:00 WIB

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik

Tak hanya berdampak terhadap APBN, pelemahan rupiah juga bisa merambat ke inflasi                   

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

INDEKS BERITA