Akuisisi Phapros Oleh Kimia Farma Bukan untuk Holding

Senin, 18 Februari 2019 | 09:58 WIB
Akuisisi Phapros Oleh Kimia Farma Bukan untuk Holding
[]
Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah PT Kimia Farma Tbk (KAEF) mengakuisisi saham PT Phapros Tbk (PEHA) menimbulkan spekulasi bahwa ini adalah bagian dari proses holding BUMN farmasi. Tapi hal tersebut dibantah manajemen.

Direktur Utama KAEF Honesti Basyir mengatakan, langkah akuisisi tersebut bukan bagian dari holding farmasi BUMN. "Bukan (holding farmasi). Cuma waktunya saja yang pas. Jadi murni aksi korporasi saja," kata dia kepada KONTAN.

Meski begitu, Basyir tidak memungkiri ada proses holding farmasi. "Ini saya sedang dipanggil Menteri BUMN Rini Soemarno," ujar dia, Minggu (17/2). Dia melanjutkan, salah satu alasan pemanggilan tersebut untuk membahas terkait holding farmasi.

Basyir mengungkapkan, rencana holding farmasi bakal selesai tahun ini. "Sekarang masih pembentukan tim bersama untuk merumuskan arah ke depan holding. Target Maret ini sudah bisa terbentuk," jelas dia.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki pun menilai, proses holding farmasi akan berlangsung lama karena pemerintah lebih fokus membentuk holding sektor finansial dan konstruksi. Namun, dalam waktu dekat menurut Yaki, akuisisi akan memperbaiki kinerja kedua emiten tersebut. Terutama jika berhasil menyelesaikannya pada awal semester I tahun ini.

Edwin Sebayang Kepala Riset MNC Sekuritas menambahkan, dalam jangka pendek proses akuisisi akan bermanfaat bagi kedua perusahaan. Menurut Yaki, portofolio produk kedua emiten akan semakin beragam. KAEF juga bisa memanfaatkan kanal distribusi untuk memperluas pemasaran dan research and development (R&D) milik Phapros. Akuisisi ini diprediksi juga akan berdampak baik bagi KAEF, sekaligus bentuk diversifikasi karena PEHA memiliki berbagai produk-produk unggulan.

Jumat (15/2), harga saham KAEF naik 4,86% di Rp 3.020. Sementara itu, harga PEHA melesat 24,64% di Rp 2.630 per saham.

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler