AS dan Sekutunya Buka Front Baru, Tuding China di Balik Serangkaian Aksi Peretasan

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya, Senin (19/7), menuduh China melakukan kampanye peretasan dunia maya global. Tudingan ini membuka babak baru perseteruan di antara AS dan China.

“AS dan negara-negara di seluruh dunia meminta pertanggungjawaban Republik Rakyat Tiongkok atas pola perilakunya yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita,” demikian pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, hari ini. Tudingan itu dilontarkan AS bersama dengan NATO, Uni Eropa, Inggris, Australia, Jepang, Selandia Baru dan Kanada.

Baca Juga: Pesawat militer AS mendarat di Taiwan, China gelar latihan pendaratan amfibi

Kementerian Kehakiman AS di hari yang sama mendakwa empat warga negara China, yang terdiri dari tiga pejabat keamanan dan satu peretas kontrak, dalam kampanye peretasan global yang ditujukan untuk lusinan perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah di AS dan negera-negara lain. Kegiatan peretasan berlangsung sejak 2011 hingga 2018, dan berfokus ke informasi yang secara signifikan akan menguntungkan perusahaan dan bisnis China, demikian pernyataan Kementerian Kehakiman

Pemerintah AS mengambil sikap keras terhadap aksi peretasan sebulan setelah Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin G7 dan NATO. Dalam pertemuan puncak G7 di Cornwall, Inggris, para pemimpin negara anggota G7 menyepakati tudingan AS tentang keterlibatan China dalam aksi peretasan global.

Pemerintah AS secara resmi mengaitkan aksi peretasan ke dalam Microsoft Exchange Server yang terungkap pada bulan Maret dengan “aktor dunia maya yang berafiliasi dengan” Kementerian Keamanan Negara China, demikian pernyataan Blinken.

Baca Juga: Korea Utara kembali serukan kaum muda untuk jauhi segala bentuk budaya asing

Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pejabat China sebelumnya mengatakan China juga menjadi korban peretasan dan menentang segala bentuk serangan dunia maya.

Para pejabat AS mengatakan ruang lingkup dan skala peretasan yang dikaitkan dengan China, berikut perekrutan peretas, telah mengejutkan mereka. "Kementerian Keamanan Negara China telah membina ekosistem peretas kriminal yang melakukan aktivitas yang disponsori negara dan kejahatan dunia maya untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” kata Blinken.

Badan-badan keamanan dan intelijen AS akan menguraikan lebih dari 50 teknik dan prosedur yang digunakan “aktor yang digerakkan Beijing” dalam menargetkan jaringan AS, kata seorang pejabat senior pemerintah.

Pelaku siber yang disponsori negara China secara konsisten memindai jaringan target untuk mencari kerentanan kritis dan tinggi dalam beberapa hari setelah kerentanan tersebut diungkapkan kepada publik, kata penasihat keamanan siber AS dalam laporan setebal 31 halaman yang dilihat Reuters.

AS dalam beberapa bulan terakhir telah memusatkan perhatian ke Rusia dengan mengungkap kiprah peretas asal negeri itu dalam serangkaian serangan ransomware di AS.

Dalam pengumuman Senin, pejabat AS secara resmi menyalahkan pemerintah China "dengan keyakinan tinggi" atas peretasan yang melanda entitas bisnis dan lembaga pemerintah di AS yang menggunakan layanan email Microsoft. Tudingan yang sama juga disampaikan Microsoft.

Operasi tersebut secara khusus mengeksploitasi titik lemah dalam program email milik Microsoft. Pakar keamanan siber terguncang oleh skala dan volume insiden, yang berjumlah ribuan calon korban AS.

Baca Juga: Kepala negara hingga jurnalis jadi target spyware buatan Israel

Pejabat senior administrasi Biden mengatakan kekhawatiran AS tentang aktivitas siber China telah disampaikan ke pejabat senior di Beijing. “Kami tidak mengesampingkan tindakan lebih lanjut untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok,” kata pejabat itu.

AS dan China telah berseteru di berbagiai hal mengenai perdagangan, pengembangan militer China, tindakan keras terhadap aktivis demokrasi di Hong Kong, perlakuan terhadap Uyghur di wilayah Xinjiang dan agresi di Laut China Selatan.

Pemerintahan Biden, Jumat (16/7), memperingatkan sektor korporasi di negerinya tentang risiko melakukan kegiatan di Hong Kong. Peringatan ini muncul setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang baru di Hong Kong, tahun lalu.

Baca Juga: Badan intelijen Inggris meminta dunia mewaspadai mata-mata Rusia dan China

Blinken menyebut dakwaan Kementerian Kehakiman terhadap empat warga China sebagai contoh bagaimana Amerika Serikat akan memberlakukan konsekuensi.

Para terdakwa dan pejabat di Departemen Keamanan Negara Hainan, sebuah kantor keamanan negara regional, berusaha menyembunyikan peran pemerintah China dalam pencurian informasi dengan menggunakan perusahaan kedok, menurut dakwaan, yang  dibuka pada hari Jumat.

Kampanye tersebut menargetkan rahasia dagang di berbagai industri, seperti penerbangan, pertahanan, pendidikan, pemerintah, perawatan kesehatan, industri biofarmasi dan maritim, kata pernyataan Kementerian Kehakiman.

Korban peretasan berada di Austria, Kamboja, Kanada, Jerman, Indonesia, Malaysia, Norwegia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Swiss, Inggris, dan AS.

Selanjutnya: ILO: Perempuan Menghadapi Risiko Kehilangan Pekerjaan Lebih Besar Selama Pandemi