Badai PHK Kembali Menerjang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 05:50 WIB
Badai PHK Kembali Menerjang
[ILUSTRASI. Pekerja konstruksi beraktivitas pada proyek pembangunan gedung di Jakarta, Kamis (16/5). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim jaminan hari tua (JHT) dengan nominal pembayaran Rp 13,55 triliun pada periode Januari-April 2024. Dari jumlah tersebut, pengambilan JHT terbanyak dicairkan oleh peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Aurelia Lucretie, Dadan M. Ramdan, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus mengguncang. Sejumlah industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, serta makanan dan minuman, paling banyak melaporkan kasus PHK. Di luar sektor padat karya, PHK juga menghampiri industri e-commerce, teknologi, media hingga startup.

Sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 13.800 pekerja menjadi korban PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Belasan ribu buruh itu dari 10 pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Publik juga dikagetkan dengan keputusan PT Sepatu Bata Tbk yang menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat, berujung PHK terhadap 200 pekerja.

Dari sektor teknologi juga muncul kabar dari emiten teknologi GOTO, atas PHK ratusan karyawan di Tokopedia dan Bytedance karena akuisisi dan merger.
Gelombang PHK juga tergambar dari laporan klaim pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Januari hingga April 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim JHT dengan nominal Rp 13,55 triliun. Dua alasan pengajuan klaim JHT terbanyak adalah peserta mengundurkan diri dari pekerjaan dan mengalami PHK.

ang juga baru, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebut, pabrik tekstil raksasa di Jawa Tengah yang tengah dalam kondisi sulit berencana PHK massal. Tapi, setelah diskusi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat, pabrik tekstil itu lebih memilih mengurangi fasilitas, seperti menghapus bonus karyawan dan lembur ketimbang PHK.

"Kami sarankan begitu daripada PHK, supaya tidak terjadi pemborosan cost of labor," ucap Indah, Kamis (13/6), tak menyebut nama pabrik tekstil itu.Hanya, ada tiga pabrik tekstil terbesar di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk(SRIL), Duniatex, dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja  (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat bilang, sepanjang Januari-Juni 2024, kurang lebih 5.000 pekerja di-PHK. Mereka dari berbagai sektor, ritel, security dan cleaning service, perbankan, hingga telekomunikasi. "Alasan mereka, rugi, dan sebagian besar kerja di Jabodetabek," ujarnya Jumat (14/6).

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menyebutkan, penyebab PHK adalah penurunan permintaan pasar dunia atas produk Indonesia. "Pabrik sepatu dan alas kaki, semisal banyak ekspor ke negara-negara seperti Eropa dan sebagainya," sebutnya kepada KONTAN kemarin (14/6).

Selain itu, Chandra menambahkan, kebijakan PHK juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan peralihan bentuk perusahaan, seperti yang menimpa 450 karyawan Tokopedia dan TikTok.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Tajudin Nur Efendy, PHK terutama di sektor industri padat karya tidak bisa dihindarkan. Penyebabnya, faktor eksternal. Yakni, ekonomi dunia yang fluktuatif plus ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan Isreal-Hamas. "Permintaan dari pasar global atau ekspor untuk produk asal Indonesia ikut terkontraksi," katanya kepada KONTAN.

Tajudin menjelaskan, untuk faktor internal, lebih kepada penurunan daya beli masyarakat di dalam negeri, lantaran beban ekonomi yang terus meningkat tapi pendapatan minim. Alhasil, ini berpengaruh ke tingkat konsumsi.              n

Bagikan

Berita Terbaru

Menyeragamkan Kategori Rekening Dormant Agar Tak Timbul Masalah
| Selasa, 11 November 2025 | 10:45 WIB

Menyeragamkan Kategori Rekening Dormant Agar Tak Timbul Masalah

OJK terbitkan POJK 24/2025, standar baru klasifikasi rekening aktif, tidak aktif, dan dormant, serta prosedur reaktivasi untuk melindungi nasabah.

Strategi Menyelam di Koin-Koin Micin Kripto
| Selasa, 11 November 2025 | 09:17 WIB

Strategi Menyelam di Koin-Koin Micin Kripto

Koin-koin micin memang biasanya tidak membutuhkan modal besar untuk menggerakkan harganya, sehingga sangat mudah dipompa dan dijatuhkan.

BI Pastikan Redenominasi Tak Kurangi Daya Beli
| Selasa, 11 November 2025 | 08:50 WIB

BI Pastikan Redenominasi Tak Kurangi Daya Beli

Penyusunan RUU Redenominasi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/2025           

Purbaya Meminta Pemda Percepat Belanja
| Selasa, 11 November 2025 | 08:35 WIB

Purbaya Meminta Pemda Percepat Belanja

Instruksi itu tertuang dalam surat resmi bernomor S-662/MK.08/2025 yang bersifat segera, ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota

Menakar Peluang Perluasan Objek Cukai
| Selasa, 11 November 2025 | 08:18 WIB

Menakar Peluang Perluasan Objek Cukai

 Rencana perluasan objek cukai di luar rokok dan minuman beralkohol bakal menghadapi tantangan berat

Beban Keuangan Membengkak, Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Mendekap Kerugian
| Selasa, 11 November 2025 | 08:07 WIB

Beban Keuangan Membengkak, Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Mendekap Kerugian

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) ​ membukukan rugi bersih Rp 88,46 miliar di periode sembilan bulan tahun 2025. 

Cari Dana Bayar Utang, Cakra Buana Resources (CBRE) Akan Menggelar Rights Issue
| Selasa, 11 November 2025 | 08:00 WIB

Cari Dana Bayar Utang, Cakra Buana Resources (CBRE) Akan Menggelar Rights Issue

Seluruh saham yang akan dilepas PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) merupakan saham atas nama dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Bumi Resources (BUMI) Resmi Jadi Pemilik 100% Saham Wolfram
| Selasa, 11 November 2025 | 07:55 WIB

Bumi Resources (BUMI) Resmi Jadi Pemilik 100% Saham Wolfram

Total nilai akuisisi yang digelontorkan emiten batubara Grup Bakrie itu mencapai AUS$63,5 juta atau setara Rp 698,98 miliar.

Kinerja Emiten Grup Triputra Semakin Berjaya
| Selasa, 11 November 2025 | 07:47 WIB

Kinerja Emiten Grup Triputra Semakin Berjaya

Kenaikan volume penjualan dan rata-rata harga jual atau average selling price (ASP) ​mendukung kinerja emiten Grup Triputra.

 Sektor Keuangan Dominasi Antrian IPO
| Selasa, 11 November 2025 | 07:42 WIB

Sektor Keuangan Dominasi Antrian IPO

BEI mencatat masih ada 13 perusahaan yang sedang antre untuk segera IPO. Empat di antaranya merupakan perusahaan keuangan

INDEKS BERITA

Terpopuler