Bagian dari Sanksi Ekonomi, AS Semakin Membatasi Perdagangan Obligasi Rusia

Rabu, 23 Februari 2022 | 13:52 WIB
Bagian dari Sanksi Ekonomi, AS Semakin Membatasi Perdagangan Obligasi Rusia
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko saling berjabat tangan saat konferensi pers gabungan di Moskow, Rusia, Jumat (18/2/2022). Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON/NEWYORK. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/2) memperluas sanksi ekonomi bagi Rusia atas aksi negeri itu yang memicu konflik dengan Ukraina. Kementerian Keuangan AS menyatakan melarang seluruh institusi yang berbasis di negerinya serta penduduknya untuk memperdagangkan obligasi yang diterbitkan Pemerintah Rusia setelah 1 Maret di pasar sekunder.

Analis menyebut larangan itu mungkin hanya memiliki dampak moderat dalam jangka pandek. Namun langkah itu penting, tutur mereka, karena merupakan awal dari serangkaian sanksi yang mungkin dijatuhkan Pemerintah AS di masa mendatang.

Melalui pernyataan tertulis, Kementerian Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi pelarangan perdagangan itu bertujuan untuk memutus aliran pendapatan ke Rusia, yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai agenda pemerintah atau Presiden Putin. Termasuk, rencana melakukan invasi lebih lanjut ke Ukraina.

 Baca Juga: Kripto Tetap Memukau, Temasek Kucurkan Pendanaan ke Amber Group

AS menjatuhkan sanksi itu setelah Rusia menempatkan serdadunya di wilayah-wilayah timur Ukraina yang dikuasai kaum separatis. Negara-negara Barat telah mengancam akan melangkah lebih jauh jika Moskow melancarkan invasi habis-habisan terhadap tetangganya.

“Pesan dari AS jelas, kami tidak ingin Anda memegang aset Rusia. Perintahnya jelas: Keluar sekarang juga,” tutur Tim Ash, ahli strategi senior EM di BlueBay Asset Management.

Investor AS telah dilarang membeli obligasi dolar Pemerintah Rusia di pasar primer sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea. Bank-bank AS juga dilarang mengambil bagian di pasar primer untuk obligasi negara dalam denominasi asing lainnya yang diterbitkan Rusia sejak 2019. Tahun lalu, Biden juga melarang lembaga keuangan AS mengambil bagian di pasar primer untuk obligasi negara Rusia berdenominasi rubel.

"Jadi kami memiliki sanksi utang rubel dan dolar masalah primer dan sekunder baru," kata Ash. "Langkah logis berikutnya jika Rusia menginvasi skala penuh adalah memberikan sanksi sekunder pada masalah yang ada." 

Biden mengatakan bahwa Rusia akan membayar harga yang lebih mahal jika melanjutkan agresinya.

Langkah terbaru AS membatasi perdagangan akan semakin menekan obligasi rubel Rusia, yang populer disebut OFZ, akronim mereka dalam bahasa lokal, OFZ. Imbal hasil OFZ berjangka 10 tahun yang menjadi acuan, menembus batas 10% pada minggu lalu. Saat ini, yield 10 tahun mendekati 11%, kisaran tertinggi dalam enam tahun.

Penurunan harga obligasi dolar Rusia bertambah sedikit setelah pengumuman sanksi AS. Sementara premi yang diminta investor untuk memegang obligasi Rusia meningkat menjadi 329 basis poin di atas imbal hasil US Treasuries, yang merupakan safe haven. Itu merupakan premi tertinggi sejak keuangan rontok akibat pandemi Covid-19 pada musim semi 2020.

Moskow meremehkan dampak pembatasan pada perdagangan sekunder. Andrey Kostin, kepala bank negara VTB, mengatakan pada bulan November bahwa sanksi AS terhadap pasar obligasi sekunder OFZ Rusia tidak akan menjadi "ancaman serius" bagi stabilitas keuangan negara. Ia beralasan bank-bank negara adalah pemegang obligasi yang jauh lebih besar daripada investor AS.

Baca Juga: Data Nasabah Bank Bocor, Kali Ini Sebanyak 18.000 Rekening Credit Suisse  

Menurut catatan penelitian oleh analis di VTB pada hari Senin, porsi kepemilikan investor asing di OFZ mencapai 18%.

Elina Ribakova, wakil kepala ekonom di Institute of International Finance, mengatakan sanksi terhadap utang negara kemungkinan akan memiliki dampak ekonomi yang terbatas. "Posisi fiskal Rusia surplus dan otoritas Rusia kelebihan dana," kata Ribakova.

Ribakova mengatakan total kepemilikan asing atas utang Rusia sekitar US$ 64 miliar, dan cadangan devisa Rusia lebih dari US$ 630 miliar. Sementara bank-bank Rusia memiliki surplus likuiditas sekitar US$ 11 miliar yang dapat digunakan untuk menampung OFZ saat investor asing keluar.

"Namun, pemerintah AS telah dengan jelas mengisyaratkan sanksi lebih lanjut mungkin terjadi, dan ini hanya tahap pertama sanksi AS dalam koordinasi dengan mitranya," tambah Ribakova.

 Baca Juga: Truth Social, Aplikasi Medsos Baru Milik Trump Susah Diunduh Karena Banyak Permintaan

Lembaga pemeringkat Fitch mengatakan bulan ini bahwa sementara sanksi perdagangan di pasar sekunder akan menghambat fleksibilitas pembiayaan fiskal Rusia dan investasi asing di negara itu. Namun, sanksi itu tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas makro karena Rusia memiliki cadangan devisa dan penyangga likuiditas yang memadai.

Namun, larangan perdagangan atas OFZ baru dan obligasi pemerintah dalam euro yang baru akan berdampak material, apabila larangan itu diperluas ke non-residen di AS, demikian penilaian analis JPMorgan Jahangir Aziz dalam catatan risetnya, sebelum AS mengumumkan sanksi terbarunya.

"Meskipun kebutuhan pembiayaan Rusia rendah, sekitar 1,5% dari PDB, ini akan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah dan premi risiko untuk sektor swasta," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Perpanjang Penempatan SAL di Perbankan Hingga September
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:55 WIB

Perpanjang Penempatan SAL di Perbankan Hingga September

Penempatan SAL semula akan berakhir pada 13 Maret 2026 dan langsung diperpanjang selama enam bulan  

Industri LKM Antisipasi Dampak Aturan Dana Desa
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:45 WIB

Industri LKM Antisipasi Dampak Aturan Dana Desa

Pelaku industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) turut bersiap menyambut dampak aturan dana desa untuk KDMP.

Likuiditas Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:40 WIB

Likuiditas Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

Bank Indonesia (BI) melaporkan, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2026 mencapai Rp 10.117,8 triliun

Check & Balance Perjanjian Indonesia-AS
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:39 WIB

Check & Balance Perjanjian Indonesia-AS

Sikap kenegarawanan dituntut karena perjanjian seperti ini penting dan akan mengikat kita untuk waktu yang lama.

IHSG Bakal Menguji Level 8.400, Cermati Saham-Saham Berikut Untuk Selasa (24/2)
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:30 WIB

IHSG Bakal Menguji Level 8.400, Cermati Saham-Saham Berikut Untuk Selasa (24/2)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,58% dalam lima hari perdagangan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG masih turun 2,90%.

Ekonomi Kelas Menengah Bawah Masih Lesu
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:30 WIB

Ekonomi Kelas Menengah Bawah Masih Lesu

Per Januari 2026, simpanan di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 3,6% yoy, tipis dan mencerminkan daya beli masih tertekan.

Lonjakan Pajak Konsumsi Ungkit Setoran Awal Tahun
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:20 WIB

Lonjakan Pajak Konsumsi Ungkit Setoran Awal Tahun

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2026 tumbuh 30,7% secara tahunan

Merdeka Copper Gold (MDKA) Kebut Tambang Emas Pani
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:20 WIB

Merdeka Copper Gold (MDKA) Kebut Tambang Emas Pani

Pengembangan Tambang Emas Pani mengacu pada studi kelayakan (feasibility study) yang diselesaikan pada kuartal I-2024.

Impor Truk & Pikap dari India Menuai Sorotan
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:15 WIB

Impor Truk & Pikap dari India Menuai Sorotan

Sejak lima dekade yang lalu, industri otomotif nasional sudah mampu memproduksi kendaraan niaga atau mobil pikap di dalam negeri.

Belanja Tancap Gas, Ekonomi Diuji
| Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05 WIB

Belanja Tancap Gas, Ekonomi Diuji

Realisasi belanja negara Januari 2026 tertinggi dibanding rerata tiga tahun terakhir                

INDEKS BERITA