Bagian dari Sanksi Ekonomi, AS Semakin Membatasi Perdagangan Obligasi Rusia

Rabu, 23 Februari 2022 | 13:52 WIB
Bagian dari Sanksi Ekonomi, AS Semakin Membatasi Perdagangan Obligasi Rusia
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko saling berjabat tangan saat konferensi pers gabungan di Moskow, Rusia, Jumat (18/2/2022). Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON/NEWYORK. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/2) memperluas sanksi ekonomi bagi Rusia atas aksi negeri itu yang memicu konflik dengan Ukraina. Kementerian Keuangan AS menyatakan melarang seluruh institusi yang berbasis di negerinya serta penduduknya untuk memperdagangkan obligasi yang diterbitkan Pemerintah Rusia setelah 1 Maret di pasar sekunder.

Analis menyebut larangan itu mungkin hanya memiliki dampak moderat dalam jangka pandek. Namun langkah itu penting, tutur mereka, karena merupakan awal dari serangkaian sanksi yang mungkin dijatuhkan Pemerintah AS di masa mendatang.

Melalui pernyataan tertulis, Kementerian Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi pelarangan perdagangan itu bertujuan untuk memutus aliran pendapatan ke Rusia, yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai agenda pemerintah atau Presiden Putin. Termasuk, rencana melakukan invasi lebih lanjut ke Ukraina.

 Baca Juga: Kripto Tetap Memukau, Temasek Kucurkan Pendanaan ke Amber Group

AS menjatuhkan sanksi itu setelah Rusia menempatkan serdadunya di wilayah-wilayah timur Ukraina yang dikuasai kaum separatis. Negara-negara Barat telah mengancam akan melangkah lebih jauh jika Moskow melancarkan invasi habis-habisan terhadap tetangganya.

“Pesan dari AS jelas, kami tidak ingin Anda memegang aset Rusia. Perintahnya jelas: Keluar sekarang juga,” tutur Tim Ash, ahli strategi senior EM di BlueBay Asset Management.

Investor AS telah dilarang membeli obligasi dolar Pemerintah Rusia di pasar primer sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea. Bank-bank AS juga dilarang mengambil bagian di pasar primer untuk obligasi negara dalam denominasi asing lainnya yang diterbitkan Rusia sejak 2019. Tahun lalu, Biden juga melarang lembaga keuangan AS mengambil bagian di pasar primer untuk obligasi negara Rusia berdenominasi rubel.

"Jadi kami memiliki sanksi utang rubel dan dolar masalah primer dan sekunder baru," kata Ash. "Langkah logis berikutnya jika Rusia menginvasi skala penuh adalah memberikan sanksi sekunder pada masalah yang ada." 

Biden mengatakan bahwa Rusia akan membayar harga yang lebih mahal jika melanjutkan agresinya.

Langkah terbaru AS membatasi perdagangan akan semakin menekan obligasi rubel Rusia, yang populer disebut OFZ, akronim mereka dalam bahasa lokal, OFZ. Imbal hasil OFZ berjangka 10 tahun yang menjadi acuan, menembus batas 10% pada minggu lalu. Saat ini, yield 10 tahun mendekati 11%, kisaran tertinggi dalam enam tahun.

Penurunan harga obligasi dolar Rusia bertambah sedikit setelah pengumuman sanksi AS. Sementara premi yang diminta investor untuk memegang obligasi Rusia meningkat menjadi 329 basis poin di atas imbal hasil US Treasuries, yang merupakan safe haven. Itu merupakan premi tertinggi sejak keuangan rontok akibat pandemi Covid-19 pada musim semi 2020.

Moskow meremehkan dampak pembatasan pada perdagangan sekunder. Andrey Kostin, kepala bank negara VTB, mengatakan pada bulan November bahwa sanksi AS terhadap pasar obligasi sekunder OFZ Rusia tidak akan menjadi "ancaman serius" bagi stabilitas keuangan negara. Ia beralasan bank-bank negara adalah pemegang obligasi yang jauh lebih besar daripada investor AS.

Baca Juga: Data Nasabah Bank Bocor, Kali Ini Sebanyak 18.000 Rekening Credit Suisse  

Menurut catatan penelitian oleh analis di VTB pada hari Senin, porsi kepemilikan investor asing di OFZ mencapai 18%.

Elina Ribakova, wakil kepala ekonom di Institute of International Finance, mengatakan sanksi terhadap utang negara kemungkinan akan memiliki dampak ekonomi yang terbatas. "Posisi fiskal Rusia surplus dan otoritas Rusia kelebihan dana," kata Ribakova.

Ribakova mengatakan total kepemilikan asing atas utang Rusia sekitar US$ 64 miliar, dan cadangan devisa Rusia lebih dari US$ 630 miliar. Sementara bank-bank Rusia memiliki surplus likuiditas sekitar US$ 11 miliar yang dapat digunakan untuk menampung OFZ saat investor asing keluar.

"Namun, pemerintah AS telah dengan jelas mengisyaratkan sanksi lebih lanjut mungkin terjadi, dan ini hanya tahap pertama sanksi AS dalam koordinasi dengan mitranya," tambah Ribakova.

 Baca Juga: Truth Social, Aplikasi Medsos Baru Milik Trump Susah Diunduh Karena Banyak Permintaan

Lembaga pemeringkat Fitch mengatakan bulan ini bahwa sementara sanksi perdagangan di pasar sekunder akan menghambat fleksibilitas pembiayaan fiskal Rusia dan investasi asing di negara itu. Namun, sanksi itu tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas makro karena Rusia memiliki cadangan devisa dan penyangga likuiditas yang memadai.

Namun, larangan perdagangan atas OFZ baru dan obligasi pemerintah dalam euro yang baru akan berdampak material, apabila larangan itu diperluas ke non-residen di AS, demikian penilaian analis JPMorgan Jahangir Aziz dalam catatan risetnya, sebelum AS mengumumkan sanksi terbarunya.

"Meskipun kebutuhan pembiayaan Rusia rendah, sekitar 1,5% dari PDB, ini akan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah dan premi risiko untuk sektor swasta," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Pengeluaran Pemerintah Melonjak: BI Terjepit, Pasar Obligasi Bergejolak
| Jumat, 13 Maret 2026 | 10:34 WIB

Pengeluaran Pemerintah Melonjak: BI Terjepit, Pasar Obligasi Bergejolak

Yield SBN 10 tahun kini 6,7%, naik dari 6,2% akhir tahun lalu. Apa pemicu lonjakan ini dan dampaknya pada investasi Anda?

Pebisnis AMDK Meneguk Cuan di Bulan Ramadan
| Jumat, 13 Maret 2026 | 10:18 WIB

Pebisnis AMDK Meneguk Cuan di Bulan Ramadan

Secara umum, permintaan AMDK pada periode Ramadan tahun ini diproyeksikan meningkat sekitar 15%-20%,

Jalan Berliku Menuju Target Produksi Gula 3 Juta Ton
| Jumat, 13 Maret 2026 | 09:51 WIB

Jalan Berliku Menuju Target Produksi Gula 3 Juta Ton

Dari sisi kapasitas pabrik gula, proyeksi ini masih sangat memungkinkan untuk mencapai target ini tapi ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Panorama Sentrawisata (PANR) Siap Gaet Lebih Banyak Turis
| Jumat, 13 Maret 2026 | 09:45 WIB

Panorama Sentrawisata (PANR) Siap Gaet Lebih Banyak Turis

Pada pilar inbound, PANR memperkuat posisi sebagai regional player dengan beroperasi di sejumlah negara, tak hanya di Indonesia,

JP Morgan dan Dimensional Fund Ambil Untung dari Saham BRMS, Prospek Masih Menarik
| Jumat, 13 Maret 2026 | 08:55 WIB

JP Morgan dan Dimensional Fund Ambil Untung dari Saham BRMS, Prospek Masih Menarik

Saham BRMS sudah tergolong premium, namun tetap di harga wajar jika memperhitungkan ekspektasi kenaikan produksi dari pabrik barunya di Palu.

Nasib Saham EMAS: Setelah Rugi Besar, Akankah Bangkit di 2026?
| Jumat, 13 Maret 2026 | 07:09 WIB

Nasib Saham EMAS: Setelah Rugi Besar, Akankah Bangkit di 2026?

Pendapatan EMAS anjlok 92% di 2025, rugi bersih melonjak 116%. Namun, Tambang Pani beroperasi 2026. Analis melihat potensi membaiknya kinerja

Permintaan Tumbuh, Prospek Emiten Susu Masih Manis
| Jumat, 13 Maret 2026 | 07:07 WIB

Permintaan Tumbuh, Prospek Emiten Susu Masih Manis

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) mengantongi kinerja positif sepanjang tahun 2025

Risiko Outflow Asing Mengintai, Saham Blue Chip Ini Bisa Dicermati
| Jumat, 13 Maret 2026 | 07:05 WIB

Risiko Outflow Asing Mengintai, Saham Blue Chip Ini Bisa Dicermati

Saat asing jual besar-besaran, saham BMRI, UNTR, TLKM malah diakumulasi. Apa rahasia di balik strategi investor institusi global ini?

Sebanyak 27 Pemda  Ajukan Pinjaman ke PT SMI
| Jumat, 13 Maret 2026 | 06:11 WIB

Sebanyak 27 Pemda Ajukan Pinjaman ke PT SMI

Ada sekitar 26 hingga 27 pemda yang telah mengajukan pinjaman pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Menakar Opsi Pelebaran Defisit Anggaran
| Jumat, 13 Maret 2026 | 05:58 WIB

Menakar Opsi Pelebaran Defisit Anggaran

Kebijakan apapun yang bakal ditempuh pemerintah dinilai akan tetap menekan perekonomian             

INDEKS BERITA

Terpopuler