Bakal Ada Pengembangan Proyek Pengelolaan Sampah RDF di 10 Kota

Rabu, 26 Agustus 2020 | 12:07 WIB
Bakal Ada Pengembangan Proyek Pengelolaan Sampah RDF di 10 Kota
[ILUSTRASI. Setelah Cilacap bakal ada pengembangan RDF lain sehingga total menjangkau 10 kota. Adapun volume sampak dari masing-masing kota tersebut di bawah 200 ton per hari. ]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membangun tempat pengolahan sampah dengan sistem refuse derived fuel (RDF) di 10 kota. Pemerintah berharap, kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Sistem RDF merupakan teknologi yang mengubah sampah menjadi energi yang ramah lingkungan sebagai pengganti batubara. "Target pemerintah mengurangi sampah sampai 30% melalui Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) serta penanganan sampah 70% pada 2025," kata Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam acara Peluncuran Packaging Recovery Organization, Selasa (25/8).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Saham Tergoreng dan Ilusi Rebound Pasar Modal
| Rabu, 22 April 2026 | 05:57 WIB

Saham Tergoreng dan Ilusi Rebound Pasar Modal

Saham-saham tergoreng dengan PER ultra tinggi, tetap kembali mengambil peran penting dalam mendorong indeks.​

Hilirisasi Jangan Berhenti  pada Produk Antara
| Rabu, 22 April 2026 | 05:56 WIB

Hilirisasi Jangan Berhenti pada Produk Antara

Fokus transformasi ekonomi  harus mulai bergeser dari sekadar produk antara (intermediate products) menuju industri manufaktur atau barang jadi.

Permintaan Hunian Masih Lesu, Laba Pakuwon Jati (PWON) Pada 2026 Bisa Layu
| Rabu, 22 April 2026 | 05:55 WIB

Permintaan Hunian Masih Lesu, Laba Pakuwon Jati (PWON) Pada 2026 Bisa Layu

Pada 2026, aset hunian diproyeksi belum kembali jadi motor utama kinerja PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).

Indonesia Terus Genjot Produksi Migas Nasional
| Rabu, 22 April 2026 | 05:53 WIB

Indonesia Terus Genjot Produksi Migas Nasional

Melalui teknologi MSF, kita dapat membuka jalur aliran minyak yang sebelumnya sulit diproduksikan, sehingga potensi dapat dimanfaatkan optimal

Beleid Percepatan Proyek PLTS Disiapkan
| Rabu, 22 April 2026 | 05:49 WIB

Beleid Percepatan Proyek PLTS Disiapkan

Presiden Prabowo Subianto memang berambisi agar kapasitas PLTS bisa mencapai 100 GW dalam beberapa tahun ke depan.

Independensi OJK
| Rabu, 22 April 2026 | 05:48 WIB

Independensi OJK

Apakah tidak mungkin, saat OJK dapat asupan dari APBN, kendali pemerintah justru malah semakin kuat?

Rupiah Masih Terpuruk, Laba Emiten Kesehatan Bisa Remuk
| Rabu, 22 April 2026 | 05:45 WIB

Rupiah Masih Terpuruk, Laba Emiten Kesehatan Bisa Remuk

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, membayangi prospek kinerja emiten kesehatan pada tahun 2026.

Lelang Proyek Sampah Tahap II Dibuka Bulan Ini
| Rabu, 22 April 2026 | 05:45 WIB

Lelang Proyek Sampah Tahap II Dibuka Bulan Ini

Danantara membuka lelang tahap kedua proyek waste to energy menyasar 20 lokasi kabupaten/kota di Indonesia

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Sebar Dividen Tunai Tahun 2025 Sebesar US$ 114,58 Juta
| Rabu, 22 April 2026 | 05:40 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Sebar Dividen Tunai Tahun 2025 Sebesar US$ 114,58 Juta

Nilai dividen tunai PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) tahun 2025 berasal dari 60% perolehan laba bersih ITMG pada 2025 sebesar US$ 190,94 juta.

Industri Minta Relaksasi Pajak Kendaraan Listrik
| Rabu, 22 April 2026 | 05:35 WIB

Industri Minta Relaksasi Pajak Kendaraan Listrik

Inudstri saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait aturan tersebut.

INDEKS BERITA

Terpopuler