Bank Koresponden Terima Dana Pelunasan dalam Dolar, Rusia Tidak Jadi Default

Jumat, 18 Maret 2022 | 12:51 WIB
Bank Koresponden Terima Dana Pelunasan dalam Dolar, Rusia Tidak Jadi Default
[ILUSTRASI. Papan informasi di bursa Moskow, Moskow, Rusia, 28 Februari 2020. REUTERS/Maxim Shemetov]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - 

NEW YORK. JPMorgan telah menerima dana untuk melunasi kupon obligasi dolar Rusia yang jatuh tempo minggu ini.  Sebagai bank koresponden, JPMorgan telah  memproses, dan melakukan kredit lanjutan ke Citi yang berperan sebagai agen pembayar, demikian penuturan seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut pada Kamis (17/3).

Dana yang disiapkan untuk pelunasan kupon obligasi itu dalam dolar AS, tutur sis umber. Setelah dikreditkan ke agen pembayar, ia melanjutkan, dana akan diverifikasi sebelum didistribusikan ke pemegang obligasi. Ia mengindikasikan, Rusia bisa menghindar dari jerat default utang negara.

Pemerintah Rusia pada Kamis mengatakan telah melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo minggu ini. Rusia harus melunasi kupon bernilai total $ 117 juta dari dua obligasi dolarnya yang jatuh tempo pada Rabu.

Baca Juga: BOJ Tetap Pertahankan Stimulus Besar-besaran, Ini Alasannya

Rusia menyatakan telah melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo. Sumber Reuters di pasar keuangan global, menuturkan, beberapa pemegang obligasi telah menerima pembayaran dalam dolar.

Pembayaran itu secara luas dilihat sebagai ujian pertama apakah Moskow mampu memenuhi berbagai kewajibannya setelah terkepung oleh sanksi dari negara-negara Barat yang membuat transaksi keuangannya tertatih-tatih. Jika mampu melakukan pelunasan, Rusia terhindar dari ancaman mengalami default obligasi untuk pertama kalinya dalam satu abad terakhir.

Sumber tersebut mengatakan bahwa kewajiban JPMorgan sebagai bank koresponden asing adalah untuk memproses pembayaran, tetapi mengingat keadaan, juga untuk memeriksa dengan pihak berwenang sebelum melakukannya.

Sanksi yang dijatuhkan atas invasi Moskow ke Ukraina telah memutuskan Rusia dari sistem keuangan global dan memblokir sebagian besar cadangan emas dan valuta asingnya, sementara Moskow pada gilirannya membalas - semuanya mempersulit pembayaran.

Baca Juga: Warning Rusia: Kami Punya Kekuatan untuk Mengganti Amerika sebagai Negara Adidaya

Bank memeriksa dengan pihak berwenang sebelum memproses, kata sumber itu. Tidak memproses pembayaran akan merugikan pemegang obligasi, kata sumber itu. 

Di bawah sanksi dan pembatasan yang diumumkan bulan lalu, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, bank-bank AS dilarang dari perbankan koresponden - memungkinkan bank untuk melakukan pembayaran antara satu sama lain dan memindahkan uang ke seluruh dunia - dengan pemberi pinjaman terbesar Rusia, Sberbank, dalam waktu 30 hari .

Washington dan mitranya juga mulai melarang beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT - sebuah langkah yang akan menghentikan pemberi pinjaman melakukan sebagian besar transaksi keuangan mereka di seluruh dunia.

Sebuah laporan Maret 2020 oleh Bank for International Settlements menunjukkan bahwa bank-bank koresponden telah "mengurangi kembali hubungan perbankan lintas batas mereka selama dekade terakhir." Jumlah bank koresponden turun 20% antara 2011 dan 2018, bahkan ketika nilai pembayaran meningkat, kata laporan itu.

Bagikan

Berita Terbaru

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada
| Rabu, 24 Juni 2026 | 13:26 WIB

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada

MSCI menyoroti kualitas aksesibilitas pasar modal Indonesia dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada 23 Juni 2026. 

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek
| Rabu, 24 Juni 2026 | 09:31 WIB

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek

Pergerakan harga saham RAJA setelah stock split sangat bergantung pada kondisi fundamental dan momentum pasar secara keseluruhan.

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:14 WIB

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026

GTRA siap capai pendapatan Rp 1 triliun 2026. Fokus pada FMCG, e-commerce, dan peningkatan layanan jadi alasan Anda harus tahu.

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:06 WIB

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Kemarin investor asing mencatatkan aksi jual bersih alias net sell Rp 311,55 miliar. Empat hari terakhir net sell menyentuh Rp 4,73 triliun.

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:02 WIB

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%

Pada tahun ini, TYRE juga berupaya mengoptimalkan penjualan ban untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:00 WIB

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi

RUPST menyetujui penggunaan Rp 1,54 triliun atau setara Rp 800 per saham dari keuntungan tahun buku 2025 sebagai dividen tunai.

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:29 WIB

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism

Danantara juga berpeluang merobohkan Hotel Sultan yang selama ini dikelola oleh pihaaaak PT Indobuildco.

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:24 WIB

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong BPKH agar semakin independen dan mandiri dalam mengelola dana haji

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:22 WIB

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES

SSSG ACES tumbuh 2,1% hingga Mei 2026. Wilayah Jakarta dan Jawa jadi penopang utama, sedangkan luar Jawa masih tertekan. 

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:19 WIB

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan

Parlemen sedang menggodok revisi UU Koperasi agar sesuai dengan tuntutan ekonomi modern dan teknologi digital

INDEKS BERITA

Terpopuler