Bank Sentral Menghadapi Kendala dalam Memerangi Perubahan Iklim

Rabu, 24 Maret 2021 | 21:17 WIB
Bank Sentral Menghadapi Kendala dalam Memerangi Perubahan Iklim
[ILUSTRASI. Kantor pusat European Central Bank (ECB) terbalut sinar logo euro di Frankfurt, Jerman, 12 Maret 2016. EUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - FRANKFURT. Otoritas moneter sedunia tengah menghadapi dilema. Di satu sisi, bank sentral memikul peran untuk ikut memerangi ancaman perubahan iklim. Namun di sisi lain, melakukan peran itu membuatuhkan biaya yang mahal di masa kini. Jadi, bank sentral memilih untuk melakukan tindakan yang bertahap dan hati-hati, demikian pernyataan Network for Greening the Financial System, Rabu (24/3).

Dengan perubahan iklim yang meningkatkan risiko terhadap stabilitas keuangan, bank sentral sedang memeriksa peran mereka sendiri dalam mendorong transformasi dan pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan berbagai opsi yang melibatkan pinjaman, pembelian aset, dan aturan jaminan.

Tetapi semua perubahan potensial menghalangi efektivitas kebijakan moneter, meningkatkan risiko atau menjalankan kelayakan operasional, demikian pernyataan organisasi yang memiliki 89 anggota, termasuk Federal Reserve AS, Bank Sentral Eropa dan Bank Jepang.

Baca Juga: Gubernur The Fed: Aset kripto lebih merupakan aset untuk spekulasi

Karena kerumitan ini, kelompok tersebut sejauh ini gagal mencapai konsensus untuk tindakan kebijakan. Karena itu, kelompok tersebut merekomendasikan langkah-langkah awal namun bertahap dan hati-hati, katanya dalam sebuah laporan.

“Pilihan yang paling tidak menantang untuk dioperasionalkan adalah yang paling tidak canggih dalam hal menangani risiko terkait iklim,” demikian pernyataan Network for Greening the Financial System.

“Karena ketidakpastian yang meningkat seputar waktu yang tepat dan besarnya materialisasi risiko terkait iklim, kebijakan yang optimal bagi banyak bank sentral kemungkinan besar adalah mengadopsi langkah-langkah perlindungan risiko berjaga-jaga secara bertahap, dapat diprediksi, dan berjaga-jaga.”

Baca Juga: Gubernur Bank Sentral Inggris Ingin UU yang Wajibkan Google Menindak Penipuan Online

Namun, jaringan itu menilai kebutuhan untuk melakukan tindakan dini lebih penting daripada ketersediaan data yang lebih andal. Kelompok itu pun menyarankan pembuat kebijakan moneter untuk mempertimbangkan penggunaan metrik yang normatif tentang perubahan iklim, yang tidak terkait dengan urusan keuangan sebagai titik awal yang "pragmatis."

Membatasi ketersediaan kredit untuk beberapa mungkin memiliki dampak negatif terbesar pada efektivitas kebijakan moneter. Sementara penyesuaian aturan agunan bisa jadi sulit untuk dilakukan secara operasional. Pembelian aset yang berharga miring juga akan mengalami kesulitan di salah satu dari dua area ini.

“Meningkatkan pengungkapan data yang relevan dengan iklim adalah masalah kebijakan yang melintasi banyak opsi potensial, sementara persyaratan pengungkapan dapat dirancang oleh bank sentral tergantung pada tanggung jawab masing-masing dalam yurisdiksi mereka,” tambah grup tersebut.

Selanjutnya: Nilai wajar rupiah di tengah kenaikan yield US Treasury

 

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler