Banyak Emiten Rights Issue, Cermat Saat Ingin Eksekusi

Selasa, 15 Februari 2022 | 04:00 WIB
Banyak Emiten Rights Issue, Cermat Saat Ingin Eksekusi
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2022 akan diramaikan dengan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue. Emiten perbankan paling banyak yang rights issue. Ini karena perbankan perlu menguatkan modal guna memenuhi tenggat waktu aturan modal inti minimum Rp 3 triliun di 2022.

Sejumlah emiten bank yang akan rights issue tahun ini antara lain PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA), PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA), PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), PT Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) serta PT Bank Ganesha Tbk (BGTG). 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) misalnya akan menerbitkan 925 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 1.000 pada Maret 2022. Target dana yang dibidik Rp 925 miliar. Selanjutnya ada PT Mahaka Media Tbk (ABBA) dan PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) akan rights issue.

Baca Juga: MNC Energy Investments (IATA) Segera Gelar Right Issue, Simak Prospeknya

Equity Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan menyebut, rights issue positif bagi emiten untuk meningkatkan ekuitas dan menjaga likuiditas. Prospek kinerja emiten setelah rights issue bergantung dari alokasi penggunaan dana yang dijaring.

Emiten perbankan menggelar rights issue untuk memenuhi modal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami memandang baik tujuan rights issue, mengingat dana yang didapat untuk ekspansi," kata Rifqi.

Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menambahkan, perbankan juga menargetkan penyaluran kredit naik 7,5% secara tahunan tahun ini. "Ini jadi katalis positif untuk kinerja keuangan perusahaan ke depannya," ujar dia. 

Lalu ABBA mengalokasikan 10% dana hasil rights issue untuk modal kerja dan 56% untuk investasi di sektor teknologi. Dus, aksi penawaran saham baru ABBA dianggap prospektif.

Rifqi juga memandang, rights issue IATA baik, karena dana dialokasikan untuk transformasi bisnis dari transportasi ke sektor energi. "Bisnis energi sedang diuntungkan berkat kenaikan harga komoditas," imbuh dia.

Baca Juga: Ini Jurus Bank Amar (AMAR) Penuhi Modal Inti Minimum Rp 3 Triliun

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menyoroti, saat ini rights issue menjadi cara emiten mendapatkan dana yang tak dikenakan beban bunga. "Sehingga ini jadi hal baik," kata dia.

Aksi rights issue akan menjadi sentimen positif, misalnya bagi BJBR yang akan menggunakan dana untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit. Seiring membaiknya ekonomi, BJBR makin berani memberikan kredit. 

Di sisi lain, kian banyak kreditur akan membutuhkan dana ekspansi bisnis. "Ditambah The Fed akan menaikkan bunga pada tahun ini sebanyak tiga-empat kali, yang akan membuat margin perbankan semakin menarik," sebut Andhika. 

Rights issue perlu dicermati pelaku pasar agar mendatangkan manfaat. Menurut Andhika, ada tiga hal yang perlu dicermati investor. Pertama, keberadaan standby buyer dan identitasnya. 

Menurut Rifqi, standby buyer menjadi hal yang penting. Standby buyer berpotensi menjadi salah satu pemegang saham mayoritas di kemudian hari, yang akan menentukan kebijakan bisnis emiten bersangkutan. "Standby buyers idealnya memiliki bisnis solid,," kata dia.

Kedua, investor perlu menghitung harga teoritis ketika emiten rights issue. Ketiga, cermati prospektus untuk mengetahui rencana penggunaan dana. 

Valdy menyarankan, investor yang ingin mengeksekusi rights yang dimiliki mesti mencermati tujuan penggunaan dana yang didapat. Investor juga harus mempertimbangkan harga penebusan dan harga pasar di periode penebusan. "Yang terakhir pastikan pemegang saham memiliki dana yang cukup," ujar Valdy. 

Baca Juga: Merdeka Copper (MDKA) Kucurkan US$ 50 Juta ke Perusahaan Afiliasi, Intip Penggunannya

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler