Batas Pelaporan SPT Pajak Diperpanjang

Kamis, 27 Maret 2025 | 04:05 WIB
Batas Pelaporan SPT Pajak Diperpanjang
[ILUSTRASI. Sejumlah peserta wajib pajak menunggu antrean untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (djp) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan data per 21 Maret 2025 DJP setempat menerangkan jumlah wajib pajak yang telah melapot SPT tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan telah mencapai 24.534 laporan SPT tahunan atau sekitar 74.50 persen dari tolal keseluruhan wajib pajak di Kabupaten setempat. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.]
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak pribadi untuk tahun pajak 2024. Batas pelaporan yang semula 31 Maret, diperpanjang hingga 11 April 2025 tanpa sanksi administratif.

Keputusan ini diambil mengingat batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (WPOP) bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama yang berlangsung hingga 7 April. 

Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran. Apalagi, jumlah hari kerja pada bulan Maret juga menjadi lebih sedikit.

Baca Juga: DJP Bebaskan Sanksi Telat Lapor SPT Sampai 11 April, Kepatuhan Diharapkan Meningkat

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, langkah ini akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. "Karena tenggat pelaporan SPT dan pembayaran PPh Pasal 29 bertepatan dengan hari libur nasional, maka diberi perpanjangan," ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya, termasuk saat masa pandemi, guna membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meski ada perpanjangan waktu, wajib pajak idealnya tetap segera melaporkan SPT. Ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kendala saat pelaporan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai, kebijakan tersebut akan membuat wajib pajak bisa fokus dengan libur lebaran bersama keluarga. Selain itu, wajib pajak dapat mengalokasikan dananya untuk dibelanjakan ke kampung. 

Ini diharapkan menggerakkan perekonomian di daerah, khususnya UMKM dan sektor pariwisata. "Jadi ada efek domino dari kebijakan DJP tersebut," kata Prianto.

Baca Juga: Pengamat Sambut Baik Penghapusan Saksi Terlambatan Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan

Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menilai, kebijakan ini mempertimbangkan banyak Wajib Pajak yang fokus pada persiapan mudik sejak 28 Maret 2025.  Banyak perusahaan juga baru memberi bukti potong 1721-A1 di minggu terakhir Maret, meski idealnya diberi sejak Januari.

Raden menambahkan, fenomena seperti ini sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, kantor pajak dipenuhi wajib pajak yang melaporkan SPT di akhir masa tenggat pelaporan. 
 

Bagikan

Berita Terbaru

Mobil Listrik Ambil Alih Jawara Penjualan Mobil Nasional
| Senin, 26 Oktober 2026 | 17:30 WIB

Mobil Listrik Ambil Alih Jawara Penjualan Mobil Nasional

Penjualan mobil listrik di pasar dalam negeri menunjukkan sudah menunjukkan tren yang positif sepanjang tahun ini.

Belanja Negara Rp 1.300 Triliun di Kuartal IV, Kualitas Belanja Jadi Perhatian
| Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30 WIB

Belanja Negara Rp 1.300 Triliun di Kuartal IV, Kualitas Belanja Jadi Perhatian

Besarnya belanja pemerintah pada kuartal IV-2026 berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati batas 3% dari PDB.

Saham GOTO Jadi Buruan Asing di Tengah Sentimen Negatif MSCI, Net Buy Rp 280,9 Miliar
| Senin, 26 Oktober 2026 | 14:43 WIB

Saham GOTO Jadi Buruan Asing di Tengah Sentimen Negatif MSCI, Net Buy Rp 280,9 Miliar

Akumulasi investor asing di saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) bisa dipandang sebagai sinyal bottom fishing.

Langkah MSCI Terkait Status Pasar Saham RI Berimbas ke Minat Investor terhadap SBSN
| Senin, 26 Oktober 2026 | 14:09 WIB

Langkah MSCI Terkait Status Pasar Saham RI Berimbas ke Minat Investor terhadap SBSN

Jika situasi global semakin dinamis, rupiah kian tertekan, dan kredibilitas fiskal semakin dipertanyakan. minat terhadap SBSN bisa semakin berat.

Mengingatkan Kembali, Kisah Bursa Efek Ponari
| Senin, 26 Oktober 2026 | 08:56 WIB

Mengingatkan Kembali, Kisah Bursa Efek Ponari

Kasus ini mengingatkan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas bursa efek untuk lebih serius menjalankan fungsinya sebagai "polisi" bursa.

Laba Bersih UVCR Melejit Tiga Digit di Sembilan Bulan 2026
| Senin, 26 Oktober 2026 | 08:52 WIB

Laba Bersih UVCR Melejit Tiga Digit di Sembilan Bulan 2026

Pada sembilan bulan 2026, emiten yang bergerak di bidang voucher digital itu mencatat laba bersih Rp 10,63 miliar, naik 395,8% secara tahunan.​

Rogoh Kocek Rp 1 Triliun, AMMN Eksekusi Buyback
| Senin, 26 Oktober 2026 | 08:47 WIB

Rogoh Kocek Rp 1 Triliun, AMMN Eksekusi Buyback

Aksi korporasi tersebut akan berlangsung selama tiga bulan dan dimulai sejak Kamis, 22 Oktober 2026 hingga 22 Januari 2027.

Kinerja Emiten Membaik, IHSG bisa Terus Naik
| Senin, 26 Oktober 2026 | 08:39 WIB

Kinerja Emiten Membaik, IHSG bisa Terus Naik

Menakar arah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah musim rilis kinerja emiten pada kuartal III-2026

IHSG Reborn, Cerminan Saham Milik Publik
| Senin, 26 Oktober 2026 | 08:14 WIB

IHSG Reborn, Cerminan Saham Milik Publik

Ke depan IHSG lebih jujur mencerminkan saham yang benar-benar dimiliki publik. Beban lama tidak hilang, tapi langkah ke depan lebih ringan.   

Kenaikan Biaya Produksi Jegal Daya Saing Industri
| Senin, 26 Oktober 2026 | 07:25 WIB

Kenaikan Biaya Produksi Jegal Daya Saing Industri

Daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness 2026 merosot delapan peringkat ke posisi 48 dari 70 negara.

INDEKS BERITA

Terpopuler