Batas Pelaporan SPT Pajak Diperpanjang

Kamis, 27 Maret 2025 | 04:05 WIB
Batas Pelaporan SPT Pajak Diperpanjang
[ILUSTRASI. Sejumlah peserta wajib pajak menunggu antrean untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (djp) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan data per 21 Maret 2025 DJP setempat menerangkan jumlah wajib pajak yang telah melapot SPT tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan telah mencapai 24.534 laporan SPT tahunan atau sekitar 74.50 persen dari tolal keseluruhan wajib pajak di Kabupaten setempat. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.]
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak pribadi untuk tahun pajak 2024. Batas pelaporan yang semula 31 Maret, diperpanjang hingga 11 April 2025 tanpa sanksi administratif.

Keputusan ini diambil mengingat batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (WPOP) bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama yang berlangsung hingga 7 April. 

Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran. Apalagi, jumlah hari kerja pada bulan Maret juga menjadi lebih sedikit.

Baca Juga: DJP Bebaskan Sanksi Telat Lapor SPT Sampai 11 April, Kepatuhan Diharapkan Meningkat

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, langkah ini akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. "Karena tenggat pelaporan SPT dan pembayaran PPh Pasal 29 bertepatan dengan hari libur nasional, maka diberi perpanjangan," ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya, termasuk saat masa pandemi, guna membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meski ada perpanjangan waktu, wajib pajak idealnya tetap segera melaporkan SPT. Ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kendala saat pelaporan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai, kebijakan tersebut akan membuat wajib pajak bisa fokus dengan libur lebaran bersama keluarga. Selain itu, wajib pajak dapat mengalokasikan dananya untuk dibelanjakan ke kampung. 

Ini diharapkan menggerakkan perekonomian di daerah, khususnya UMKM dan sektor pariwisata. "Jadi ada efek domino dari kebijakan DJP tersebut," kata Prianto.

Baca Juga: Pengamat Sambut Baik Penghapusan Saksi Terlambatan Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan

Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menilai, kebijakan ini mempertimbangkan banyak Wajib Pajak yang fokus pada persiapan mudik sejak 28 Maret 2025.  Banyak perusahaan juga baru memberi bukti potong 1721-A1 di minggu terakhir Maret, meski idealnya diberi sejak Januari.

Raden menambahkan, fenomena seperti ini sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, kantor pajak dipenuhi wajib pajak yang melaporkan SPT di akhir masa tenggat pelaporan. 
 

Bagikan

Berita Terbaru

Meneropong Prospek Saham dan Kinerja NAYZ Usai Banting Setir Ke Bisnis Teknologi
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:44 WIB

Meneropong Prospek Saham dan Kinerja NAYZ Usai Banting Setir Ke Bisnis Teknologi

Transformasi bisnis akan diikuti divestasi sejumlah aset untuk produksi makanan bayi, termasuk yang diperoleh dari hasil IPO.

Harga Minyak Loyo, Emiten Migas Layu
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:36 WIB

Harga Minyak Loyo, Emiten Migas Layu

Normalisasi harga minyak dunia berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha emiten-emiten produsen minyak dan gas (migas). 

IHSG dan Rupiah Menukik, Pasar Keuangan Domestik Semakin Tak Menarik
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:31 WIB

IHSG dan Rupiah Menukik, Pasar Keuangan Domestik Semakin Tak Menarik

Risiko berinvestasi di Indonesia semakin tinggi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah semakin terkapar.

Manufaktur Keluar dari Zona Kontraksi, Tapi Ancaman Margin Belum Reda
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:27 WIB

Manufaktur Keluar dari Zona Kontraksi, Tapi Ancaman Margin Belum Reda

PMI manufaktur Indonesia kembali ekspansi, sinyal positif bagi sektor riil. Cek daftar emiten yang berpotensi diuntungkan jika tren ini berlanjut.

Fokus Bisnis Inti, Telkom Indonesia (TLKM) Lepas AdMedika
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:24 WIB

Fokus Bisnis Inti, Telkom Indonesia (TLKM) Lepas AdMedika

Telkom resmi lepas AdMedika ke Fullerton Health. Analis sebut strategi ini bagian penataan portofolio. Cari tahu dampak divestasi pada saham TLKM.

Saham AKRA Tertekan Lagi Usai Relief Rally, Fundamental yang Solid Masih Jadi Kunci
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:22 WIB

Saham AKRA Tertekan Lagi Usai Relief Rally, Fundamental yang Solid Masih Jadi Kunci

Laju produksi batubara domestik yang tersendat dapat menekan permintaan solar industri yang selama ini menjadi lumbung pasar utama AKRA.

Perkuat Bisnis Nikel, HRUM Siapkan Capex US$310 Juta
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:22 WIB

Perkuat Bisnis Nikel, HRUM Siapkan Capex US$310 Juta

Harum Energy alokasikan US$310 juta untuk capex 2026, mayoritas ke nikel. Cari tahu rencana bisnis dan rekomendasi saham HRUM

Defisit Transaksi Berjalan Berisiko Makin Menganga
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:19 WIB

Defisit Transaksi Berjalan Berisiko Makin Menganga

Dalam skenario berat, CAD berpotensi mendekati 2% jika harga minyak dan impor melonjak              

Rupiah Loyo, Trade Finance Tetap Melaju
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:10 WIB

Rupiah Loyo, Trade Finance Tetap Melaju

​Rupiah melemah ke level terendah, tapi bisnis trade finance perbankan justru tetap tumbuh dan jadi peluang baru di tengah tekanan impor

Kualitas Aset Membaik, Pembentukan Pencadangan Bank Susut
| Kamis, 04 Juni 2026 | 07:00 WIB

Kualitas Aset Membaik, Pembentukan Pencadangan Bank Susut

Beban pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment sejumlah bank beraset besar tercatat menyusut hingga April 2026. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler