Batasi Pasokan Teknologi ke Rusia dan Belarusia, AS Perluas Daftar Hitam

Sabtu, 02 April 2022 | 10:49 WIB
Batasi Pasokan Teknologi ke Rusia dan Belarusia, AS Perluas Daftar Hitam
[ILUSTRASI. Pengunjuk rasa menentang invasi Rusia di depan Gedung Putih, Washington, AS., 6 Maret 2022. REUTERS/Sarah Silbiger]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LOS ANGELES. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Jumat mengumumkan babak baru pembatasan ekspor terhadap Rusia dan Belarusia, dengan menambahkan 120 entitas, ke dalam daftar entitas yang terlarang menerima teknologi vital. Sebagian besar dari nama yang baru tercatat itu merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Rusia.

Penambahan daftar yang dikelola Kementerian Perdagangan AS itu mengikuti tindakan serupa yang diambil administrasi Joe Biden untuk melemahkan Presiden Vladimir mengizinkan militer negerinya menginvasi Ukraina pada 24 Februari.

Kementerian Perdagangan AS menyatakan perluasan daftar itu bertujuan untuk "menurunkan pertahanan Rusia dan Belarusia, kedirgantaraan, maritim, dan sektor strategis lainnya sebagai tanggapan atas serangan brutal Rusia terhadap kedaulatan Ukraina.

Baca Juga: Ukraina Pukul Mundur Pasukan Rusia di Sekitar Kyiv, Rebut Kembali Beberapa Kota

Gedung Putih berpendapat pembatasan pasokan akan membantu mencegah teknologi dan perangkat lunak mencapai sektor militer di Rusia dan Belarus. 

"Pihak-pihak ini secara efektif terputus dari masukan yang diperlukan untuk mempertahankan perang Putin," kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo dalam pernyataan.

Kontrol bergantung pada perluasan dramatis dari apa yang disebut Foreign Direct Product Rule, memaksa perusahaan yang membuat barang berteknologi tinggi dan rendah di luar negeri dengan alat AS untuk mencari lisensi dari AS sebelum dikirim ke Rusia.

Langkah-langkah tersebut juga menginstruksikan Kementerian Perdagangan AS untuk menolak hampir semua permintaan lisensi tersebut.

Secara total, Kementerian Perdagangan telah menambahkan 260 entitas ke daftar entitas sebagai tanggapan atas invasi Ukraina, yang disebut Rusia sebagai "operasi khusus".

Bagikan

Berita Terbaru

Emiten Berburu Dana Tebal Melalui Pasar Modal
| Senin, 20 April 2026 | 06:28 WIB

Emiten Berburu Dana Tebal Melalui Pasar Modal

Melihat skema emiten mencari pendanaan di pasar modal dengan biaya yang dinilai lebih murah dibanding pendanaan lainnya. 

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

INDEKS BERITA

Terpopuler