KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan lalu bisa jadi merupakan pekan paling “mengejutkan” bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja melewati batas waktu psikologis 100 hari. Akibat kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg hanya lewat pangkalan resmi, fenomena mengejutkan berlangsung begitu cepat. Viral berbagai foto dan video antrean beli gas LPG 3 kg yang mengular panjang.
Merespon fenomena tak terduga itu Prabowo menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg dengan syarat terdaftar dalam aplikasi Pertamina dan secara administrasi menjadi sub-pangkalan. Alhasil, kemelut gas melon segera mereda. Namun, instruksi Presiden Prabowo tidak serta merta memecahkan pokok persoalan LPG 3 kg: subsidi yang tidak tepat sasaran.
Persoalan subsidi selalu menjadi masalah bagi pemerintah dari waktu ke waktu: subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi pendidikan, subsidi pangan, subsidi kesehatan, serta subsidi-subsidi yang lain. Lucunya, meski setiap rezim pemerintahan mengklaim keberhasilan pembangunan, semakin banyak macam subsidi yang digelontorkan.
Sebagian besar subsidi yang masih berlangsung saat ini tidak lepas dari perkembangan perpolitikan di tanah air. Tatkala pemimpin pemerintahan pusat dan daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka subsidi menjadi bahan berkampanye paling gurih. Siapa orang yang tak tertarik janji bakal menerima subsidi jika seorang kandidat terpilih? Jangan heran setiap kali pemilu para kontestan politik berlomba menjanjikan subsidi-subsidi baru.
Tidak bisa dipungkiri bahwa adakala subsidi merupakan cara satu-satunya bagi pemerintah memenuhi amanat pasal 34 UUD 1945 untuk bertanggung jawab terhadap fakir miskin. Namun, memastikan hanya orang miskin yang benar-benar akan menerima subsidi, tentu bukan materi pidato kampanye seksi.
Masalah datang ketika janji-janji subsidi tersebut harus diwujudkan ketika terpilih. Jenis subsidi bisa kian banyak, tapi tak selalu demikian dengan anggaran yang bisa dialokasikan. Mungkin itu sebabnya, hampir pada setiap era pemerintahan selalu muncul isu "subsidi tidak tepat sasaran" yang pada hakekatnya adalah upaya mengurangi anggaran subsidi era pemerintahan sebelumnya, agar tersedia alokasi anggaran untuk mewujudkan janji kampanye pemimpin berikutnya.
Semoga akan tiba saatnya ada rezim pemerintah yang pamer keberhasilan karena sukses mengurangi jumlah orang yang butuh subsidi.
