KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minggu (20/10), Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Tugas dan beban berat menanti. Beban itu secara tidak langsung ia singgung dalam pidato perdananya sebagai presiden.
"Jangan senang melihat angka-angka statistik. Kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita bangga disebut ekonomi ke-16 terbesar dunia, tapi apakah melihat gambaran utuh?" ucap Prabowo, kemarin.
Pidato itu bertolak belakang dengan narasi keberhasilan yang digaungkan hingga detik-detik terakhir jabatan Joko Widodo (Jokowi). Padahal banyak kegagalan, seperti target pertumbuhan ekonomi 7%.
Sejak awal berkuasa, tanda kegagalan itu sebenarnya muncul. Hanya saja, tertutup aksi buzzer yang setia mengawal Jokowi. Jokowi mengawali kepemimpinan dengan pertumbuhan 4,79% pada 2015. Melambat dibanding tahun sebelumnya, 5,02%. Dan pada triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi 5,11%. Anjlok ke 5,05% di triwulan II-2024.
Andalan Jokowi: infrastruktur. Tapi, "Proyek infrastruktur belum berdampak signifikan ke pertumbuhan ekonomi," kata Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), seperti ditulis www.kontan.co.id. Menurut dia, infrastruktur diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% per tahun.
Sebagian pembangunan infrastruktur ini dari utang. Utang pemerintah per akhir Agustus 2024 mencapai Rp 8.461,93 triliun.
Sebagai perbandingan, di September 2014, sebelum Jokowi berkuasa, utang baru Rp 2.601,72 triliun. Artinya sepanjang 10 tahun, Jokowi berutang Rp 5.860,21 triliun. Utang ini beban Prabowo. Di tahun pertama kepemimpinannya, Prabowo harus membayar utang Rp 1.350 triliun, lebih dari 50% APBN.
Prabowo juga mendapat beban, berupa daya beli melorot. Juga penurunan kelas menengah sekitar 9,48 juta. Dari 57,33 juta orang di 2019 menjadi 47,85 juta di 2024.
Di tengah kesuraman, Prabowo justru membentuk kabinet gemuk yang berpotensi mendongrak biaya. Sebagian eks menteri Jokowi.
Dari sisi politik, pidato Prabowo menyisakan kekhawatiran bagi aktivis demokrasi. Prabowo menyinggung soal "demokrasi santun".
Catatan The Economist Intelligence Unit, skor demokrasi Indonesia di 2023 sebesar 6,53. Di bawah Jokowi, Indonesia tak beranjak dari status demokrasi cacat (flawed democracy). Jokowi diduga cawe-cawe di Pemilu 2024, saat puteranya ikut kontestasi dan kini menjadi wakil presiden.
