Belanja Pemerintah di Januari Tumbuh 17,8 yoy Menjadi Rp 76,13 Triliun

Senin, 25 Februari 2019 | 08:38 WIB
Belanja Pemerintah di Januari Tumbuh 17,8 yoy Menjadi Rp 76,13 Triliun
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengeluaran pemerintah di bulan pertama tahun ini meningkat dalam basis tahunan. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan belanjanya demi memacu pertumbuhan ekonom di kuartal pertama 2019.

Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pusat untuk Januari 2019 meningkat 17,8% year-on-year (yoy) menjadi Rp 76,13 triliun. Realisasi belanja di bulan pertama itu setara dengan 4,66% dari target belanja APBN 2019 yaitu Rp 1.634,34 triliun. Sebagai pembanding, persentase belanja pemerintah di Januari 2018 setara 4,44% dari total target.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang tumbuh 58,5% yoy menjadi Rp 31,97 triliun. Realisasi ini setara 3,74% dari pagu Rp 855,45 triliun. Belanja K/L didominasi pos-pos anggaran yang bisa mendongkrak pertumbuhan, seperti belanja modal, belanja barang, hingga belanja sosial dan pegawai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas penyerapan anggaran setiap tahun. Ini agar belanja di APBN bisa menjadi stimulus perekonomian nasional.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah mesti konsisten merealisasikan belanjanya, terutama yang bersifat produktif untuk memacu dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun ini. "Selama ini pemerintah sulit menyerap belanja modal secara maksimal, padahal belanja modal punya efek ganda lebih besar ke sektor riil ketimbang belanja pegawai atau barang," ujar Josua, Minggu (24/2).

Sedang peningkatan belanja bantuan sosial bakal jadi faktor dominan yang mendorong konsumsi rumah tangga dan kemudian menjadi driver pertumbuhan ekonomi. Josua memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal-I 2019 masih dapat bertahan di atas 5,1% dengan konsumsi rumah tangga masih sebagai mesin pendorong utamanya.

Sementara, laju investasi akan relatif stagnan di tengah kondisi wait and see jelang perhelatan pemilihan umum pada April mendatang.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menganalisa pemerintah sengaja mempercepat penyerapan anggaran guna mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mulai tampak pada negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Mengutip data Asian Development Bank (ADB) dalam Nikkei Asian Review, pertumbuhan ekonomi lima negara ekonomi terbesar ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, mengalami perlambatan dari 5,1% pada 2017 jadi 4,8% tahun 2018.

"Dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China mulai terlihat efeknya, begitu juga terhadap Indonesia terutama di tengah kondisi ekspor kita yang tengah sulit. Realisasi belanja lewat K/L yang lebih cepat ini bentuk antisipasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita," katanya. Ia memperkirakan ekonomi triwulan I-2019 bisa tumbuh 5,16%–5,18%.

Bagikan

Berita Terbaru

Tumbang ke Titik 5.864, Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Jumat (16/10)
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:50 WIB

Tumbang ke Titik 5.864, Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Jumat (16/10)

IHSG mengakumulasi pelemahan 2,78% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG turun 32,19%.

Menakar Potensi Investasi Data Center di Indonesia
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:30 WIB

Menakar Potensi Investasi Data Center di Indonesia

Indonesia membutuhkan kapasitas minimal 2,8 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan komputasi dasar tanpa memperhitungkan lonjakan penggunaan AI.

Pemulihan Kinerja Asuransi Properti Masih Rentan
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:10 WIB

Pemulihan Kinerja Asuransi Properti Masih Rentan

Bank Indonesia mencatat, kredit properti di sektor perbankan tumbuh 18,4% secara tahunan pada Agustus 2026

Di Balik Transaksi Repo Obligasi Korporasi
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:08 WIB

Di Balik Transaksi Repo Obligasi Korporasi

Pasar primer, sekunder, dan pasar repo merupakan satu kesatuan "paket" yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Bea Masuk Plastik 0% Berlaku Enam Bulan, Ini Peluang dan Risiko Bagi Emiten di Hilir
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:00 WIB

Bea Masuk Plastik 0% Berlaku Enam Bulan, Ini Peluang dan Risiko Bagi Emiten di Hilir

Risiko pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak, biaya pengiriman, dan gangguan pasokan global masih membayangi industri plastik.

Volatilitas Bitcoin Menurun, Harga Masih Dibayangi Inflasi AS dan Keputusan The Fed
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Menurun, Harga Masih Dibayangi Inflasi AS dan Keputusan The Fed

Harga bitcoin diprediksi bergerak di US$ 75.000–US$ 100.000 hingga akhir 2026, dengan asumsi tidak terjadi guncangan besar pada ekonomi global.

Mengukur Kontribusi Ekonomi Syariah
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:11 WIB

Mengukur Kontribusi Ekonomi Syariah

Rantai nilai halal atau halal value chain disebut menyumbang sekitar 24,9% terhadap PDB nasional    

Tambah Modal Usaha, HRTA Siap Menggelar Private Placement
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:57 WIB

Tambah Modal Usaha, HRTA Siap Menggelar Private Placement

Untuk memuluskan aksi ini, manajemen HRTA akan minta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Jumat (16/10). ​

Potensi Penerimaan dari Fasilitas Pajak Tak Banyak
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:57 WIB

Potensi Penerimaan dari Fasilitas Pajak Tak Banyak

Estimasi penerimaan pajak yang bisa masuk dari fasilitas ini hanya Rp 40,2 triliun​                 

BEI Tetapkan Harga Teoritis Rights Issue BUVA Rp 520 per Saham
| Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:52 WIB

BEI Tetapkan Harga Teoritis Rights Issue BUVA Rp 520 per Saham

Penetapan ini mengacu ke harga BUVA pada akhir cum di pasar reguler per 13 Oktober 2026 sebesar Rp 590 per saham.​

INDEKS BERITA