Belanja Pemerintah di Januari Tumbuh 17,8 yoy Menjadi Rp 76,13 Triliun

Senin, 25 Februari 2019 | 08:38 WIB
Belanja Pemerintah di Januari Tumbuh 17,8 yoy Menjadi Rp 76,13 Triliun
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengeluaran pemerintah di bulan pertama tahun ini meningkat dalam basis tahunan. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan belanjanya demi memacu pertumbuhan ekonom di kuartal pertama 2019.

Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pusat untuk Januari 2019 meningkat 17,8% year-on-year (yoy) menjadi Rp 76,13 triliun. Realisasi belanja di bulan pertama itu setara dengan 4,66% dari target belanja APBN 2019 yaitu Rp 1.634,34 triliun. Sebagai pembanding, persentase belanja pemerintah di Januari 2018 setara 4,44% dari total target.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang tumbuh 58,5% yoy menjadi Rp 31,97 triliun. Realisasi ini setara 3,74% dari pagu Rp 855,45 triliun. Belanja K/L didominasi pos-pos anggaran yang bisa mendongkrak pertumbuhan, seperti belanja modal, belanja barang, hingga belanja sosial dan pegawai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas penyerapan anggaran setiap tahun. Ini agar belanja di APBN bisa menjadi stimulus perekonomian nasional.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah mesti konsisten merealisasikan belanjanya, terutama yang bersifat produktif untuk memacu dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun ini. "Selama ini pemerintah sulit menyerap belanja modal secara maksimal, padahal belanja modal punya efek ganda lebih besar ke sektor riil ketimbang belanja pegawai atau barang," ujar Josua, Minggu (24/2).

Sedang peningkatan belanja bantuan sosial bakal jadi faktor dominan yang mendorong konsumsi rumah tangga dan kemudian menjadi driver pertumbuhan ekonomi. Josua memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal-I 2019 masih dapat bertahan di atas 5,1% dengan konsumsi rumah tangga masih sebagai mesin pendorong utamanya.

Sementara, laju investasi akan relatif stagnan di tengah kondisi wait and see jelang perhelatan pemilihan umum pada April mendatang.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menganalisa pemerintah sengaja mempercepat penyerapan anggaran guna mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mulai tampak pada negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Mengutip data Asian Development Bank (ADB) dalam Nikkei Asian Review, pertumbuhan ekonomi lima negara ekonomi terbesar ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, mengalami perlambatan dari 5,1% pada 2017 jadi 4,8% tahun 2018.

"Dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China mulai terlihat efeknya, begitu juga terhadap Indonesia terutama di tengah kondisi ekspor kita yang tengah sulit. Realisasi belanja lewat K/L yang lebih cepat ini bentuk antisipasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita," katanya. Ia memperkirakan ekonomi triwulan I-2019 bisa tumbuh 5,16%–5,18%.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler