Belasan Gubernur Desak Biden Dukung Penghentian Penjualan Mobil Bensin Baru di 2035

Rabu, 21 April 2021 | 18:56 WIB
Belasan Gubernur Desak Biden Dukung Penghentian Penjualan Mobil Bensin Baru di 2035
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden di East Room Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, Kamis (11/3/2021). REUTERS/Tom Brenner]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Belasan gubernur negara bagian di Amerika Serikat (AS) meminta Presiden Joe Biden untuk mendukung upaya penghentian penjualan mobil baru yang berbahan bakar bensin pada tahun 2035.

Kendati pro terhadap pengembangan kendaraan listrik, Pemerintahan Biden tidak menyerukan penghapusan kendaraan penumpang bertenaga bensin secara bertahap. Dalam rencana proyek infrastruktur senilai US$ 2,3 triliun, Biden mengalokasikan US$ 174 miliar dalam bentuk pengeluaran dan kredit pajak untuk meningkatkan pasar kendaraan listrik (EV) sekaligus jaringan pengisian daya untuk kendaraan.

Mereka yang mengajukan permintaan itu adalah gubernur-gubernur, yang di antaranya dari California, New York, Massachusetts dan North Carolina, Connecticut, Hawaii, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon, Washington State dan Rhode Island. Dalam surat yang dilihat Reuters, para gubernur itu mendesak Biden untuk menetapkan standar  “yang memastikan bahwa semua mobil penumpang baru dan truk ringan yang dijual memiliki emisi nol paling lambat pada tahun 2035.”

Baca Juga: Kementerian Investasi punya peran fiskal untuk kebutuhan investor yang spesifik

Mereka berpendapat bahwa “dengan menetapkan jalur peraturan yang jelas untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang dijual di AS, adalah nol emisi, kami akhirnya dapat membersihkan udara, sekaligus menciptakan pekerjaan dengan kualifikasi tinggi."

Gubernur juga ingin Biden menetapkan standar dan mengadopsi insentif yang bertujuan untuk memastikan 100% penjualan kendaraan menengah dan berat tanpa emisi 100% pada tahun 2045.

Gedung Putih tidak segera mengomentari surat gubernur tersebut.

Negara bagian dan beberapa anggota parlemen berharap bahwa pengesahan Biden tentang tanggal penghentian penggunaan akan mempercepat masa transisi ke EV oleh pengguna dan pembuat mobil. Penjualan EV saat ini hanya mencapai 2% dari penjualan kendaraan AS.

Sejumlah anggota parlemen AS telah mendesak Biden mengikuti jejak negara bagian California, yang pada September menyatakan rencana untuk mengakhiri penjualan kendaraan penumpang berbahan bakar fosil pada 2035. Dalam kampanye pada musim gugur lalu, Biden mengatakan tidak mendukung rencana California.

Pada bulan Maret, 71 orang anggota DPR dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk menetapkan aturan emisi yang lebih ketat untuk memastikan 60% dari mobil penumpang dan truk baru yang dijual adalah kendaraan dengan nol emisi pada tahun 2030. Sementara 10 orang senator AS mendesak Biden "untuk menetapkan tanggal di mana penjualan baru kendaraan bahan bakar fosil akan berakhir seluruhnya. "

General Motors, Januari lalu, mengumumkan, rencana mengakhiri produksi semua mobil penumpang dan truk berbahan bakar fosil pada 2035. Volvo, salah satu unit dari Zhejiang Geely Holding, mengatakan seluruh lini mobil barunya akan bertenaga listrik pada tahun 2030. Sedang Ford Eropa menargetkan seluruh produknya bermesin listrik pada 2030.

Baca Juga: Pemerintah dorong percepatan pemanfaatan EBT

Dalam surat mereka, para gubernur menginginkan Biden meningkatkan standar ekonomi bahan bakar yang dibatalkan di masa administrasi Presiden Donald Trump, serta memberikan pendanaan substansial untuk investasi dalam pengisian dan pengisian bahan bakar infrastruktur. Mereka juga mendesak penghapusan atau peningkatan batas kredit pajak kendaraan listrik per produsen.

Tetapi tidak semua orang mendukung rencana penghentian penggunaan.

Rory Gamble, pimpinan serikat pekerja otomotif menyerukan perlunya kehati-hatian dalam melakukan transisi ke era kendaraan listrik. Ia mengingatkan, proses manufaktur mobil listrik membutuhkan pekerja lebih sedikit dibandingkan proses pembuatan mobil berbahan bakar fosil. “Pekerja akan menderita secara tidak proporsional jika kita tidak melakukannya dengan benar," ujar Gamble.

Dia mengatakan pemerintah AS harus memastikan transisi ke EV berlangsung stabil, dapat diandalkan dan menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan upah serikat pekerja yang berkualitas dan fleksibel untuk permintaan pasar, tidak bergantung pada solusi satu ukuran untuk semua."

Selanjutnya: Berkenalan dengan mobil Huawei SF5, kendaraan berteknologi audio yang mumpuni

 

Bagikan

Berita Terbaru

Membedah Diversifikasi Bisnis PGEO ke Data Center dan Hidrogen
| Kamis, 16 April 2026 | 18:38 WIB

Membedah Diversifikasi Bisnis PGEO ke Data Center dan Hidrogen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengumumkan rencana menambah lini bisnis ke hidrogen dan data center.

Menakar Nasib Investasi BUMN di Saham Emiten Pailit yang Bakal Delisting
| Kamis, 16 April 2026 | 17:42 WIB

Menakar Nasib Investasi BUMN di Saham Emiten Pailit yang Bakal Delisting

Dari sisi laporan keuangan, akan ada impairement yang signifikan karena perusahaan harus melakukan write-off atas nilai investasinya.

Kuota RKAB Disunat Pemerintah, INCO Kebut Revisi Demi Amankan Pasokan Smelter
| Kamis, 16 April 2026 | 09:46 WIB

Kuota RKAB Disunat Pemerintah, INCO Kebut Revisi Demi Amankan Pasokan Smelter

Kendati dibayangi pemangkasan kuota, para analis masih memandang positif prospek kinerja keuangan dan saham INCO.

Harga Timah Global Melesat, TINS Kebut Produksi dan Siap Eksekusi Proyek Tanah Jarang
| Kamis, 16 April 2026 | 09:25 WIB

Harga Timah Global Melesat, TINS Kebut Produksi dan Siap Eksekusi Proyek Tanah Jarang

TINS akan menyuplai bahan baku mineral tanah jarang dari Sisa Hasil Produksi timah ke fasilitas produksi bersama Perminas. 

Bidik Dana Rp 159,9 Miliar, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Gelar Rights Issue
| Kamis, 16 April 2026 | 08:57 WIB

Bidik Dana Rp 159,9 Miliar, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Gelar Rights Issue

Saham baru ini dipatok dengan harga Rp 350 per saham. Dus, dari rights issue, RMKO berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 159,9 miliar.​

Berkah Blokade Hormuz, ADMR Siap Panen Cuan dari Smelter Aluminium Baru di Kaltara
| Kamis, 16 April 2026 | 08:55 WIB

Berkah Blokade Hormuz, ADMR Siap Panen Cuan dari Smelter Aluminium Baru di Kaltara

Letak geografis yang relatif aman dari zona konflik membuat ADMR dalam kondisi yang pas untuk menyuplai pasar Asia Timur.

Kinerja 2025 Masih Kuat, Laba Metrodata Electronics (MTDL) Pada 2026 Bisa Melesat
| Kamis, 16 April 2026 | 08:50 WIB

Kinerja 2025 Masih Kuat, Laba Metrodata Electronics (MTDL) Pada 2026 Bisa Melesat

Prospek PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) pada 2026 diproyeksi masih cerah. Ini berkaca pada pertumbuhan kinerja MTDL pada 2025.

Rupiah Melemah, Laba Mayora Indah (MYOR) Bisa Tak Bergairah
| Kamis, 16 April 2026 | 08:41 WIB

Rupiah Melemah, Laba Mayora Indah (MYOR) Bisa Tak Bergairah

Pelemahan rupiah dalam jangka menengah bisa menekan margin emiten konsumer, termasuk PT Mayora Indah Tbk (MYOR). ​

Adaro Andalan (AADI) Divestasi Aset Batubara di Australia Senilai US$ 1,85 Miliar
| Kamis, 16 April 2026 | 08:32 WIB

Adaro Andalan (AADI) Divestasi Aset Batubara di Australia Senilai US$ 1,85 Miliar

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berencana menjual seluruh saham tambang batubara Kestrel Coal Group Pyt Ltd di Australia.

Modal Asing Bikin Utang Luar Negeri Naik
| Kamis, 16 April 2026 | 08:11 WIB

Modal Asing Bikin Utang Luar Negeri Naik

Posisi utang luar negeri Indonesia melonjak pada Februari 2026. Kenaikan drastis ini didorong bank sentral.    

INDEKS BERITA

Terpopuler