BI Beri Sinyal Kebijakan Ketat Masih Akan Berlanjut

Selasa, 12 Februari 2019 | 07:00 WIB
BI Beri Sinyal Kebijakan Ketat Masih Akan Berlanjut
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memberi sinyal kebijakan arah suku bunga tahun ini masih ketat alias hawkish. Kendati, pengelolaan likuiditas akan tetap dovish. Sikap pengetatan suku bunga masih diambil BI di tengah-tengah normalisasi kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara.

"Suku bunga hampir mencapai puncaknya, tapi likuiditas kendor. Jadi, hawkish atau tidak? Kalau suku bunga iya," tandas Gubernur BI Perry Warjiyo, Jumat (8/2).
BI masih mengarahkan kebijakan suku bunga tersebut untuk menjaga stabilitas eksternal, baik nilai tukar rupiah maupun defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). 

Apalagi, setelah mengetahui kondisi CAD pada 2018 lalu yang masih 2,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau defisit senilai US$ 31,1 miliar. Artinya, dengan target defisit neraca transaksi berjalan di kisaran 2,5% dari PDB, maka BI dan Pemerintah masih harus terus bekerjasama mencapai target.

"Kalau melihat neraca pembayaran khususnya CAD, usaha bersama pemerintah untuk memastikan CAD terus kami lakukan agar bisa lebih turun dan terkendali. Sejauh ini kami masih memegang arah kebijakan hampir mencapai puncaknya," jelas Perry.

Kendati masih memberikan sinyal hawkish, BI menegaskan akan mengendorkan likuiditas. Perbankan sudah diberi injeksi baik melalui swap maupun term repo. Kebijakan likuiditas ini diambil oleh BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui penyaluran kredit yang cukup.

Perry juga menjelaskan kondisi global, bahwa bank sentral beberapa negara di dunia sudah mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter di tahun ini. Beberapa negara tersebut antara lain India, Thailand dan Filipina. Kondisi ini dipacu oleh perkiraan pasar bahwa kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) alias The Fed tidak akan seketat tahun lalu.

Sedangkan melihat kondisi  perekonomian di dalam negeri, BI menilai masih cukup kuat. Sepanjang 2018 inflasi rendah 3,13% serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari ekspektasi yakni 5,17%. Hanya saja pemerintah memiliki pekerjaan yang belum selesai untuk menekan CAD sesuai target.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler