Biaya Provisi Jadi Beban, Ini Rekomendasi Analis untuk Saham BBTN

Jumat, 12 April 2019 | 07:41 WIB
Biaya Provisi Jadi Beban, Ini Rekomendasi Analis untuk Saham BBTN
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatat kenaikan besar untuk biaya provisi atau pencadangan atas kredit bermasalah di tahun lalu. Masalah ini diyakini berlanjut menjadi penghambat laba BBTN tahun ini.

Bank BTN yang bisnis utamanya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR), mencatat kenaikan biaya provisi 88,8% pada kuartal empat tahun 2018 menjadi Rp 847,7 miliar. Angka ini hampir menyamai total provisi di sembilan bulan sebelumnya.

BBTN beralasan, kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) ini untuk memenuhi ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 71. Tetapi, gara-gara kenaikan biaya pencadangan yang mencapai 93,8% menjadi Rp 1,7 triliun di tahun lalu itu, laba BBTN tergerus.

BBTN mencatat laba Rp 2,8 triliun di akhir 2018. Jumlah tersebut turun sekitar 7,25% dari perolehan 2017 yang sebesar Rp 3,02 triliun.

Suria Dharma, Analis Samuel Sekuritas Indonesia, memperkirakan, masih akan ada peningkatan coverage ratio di tahun ini. Ini mengindikasikan akan ada kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) atau peningkatan biaya CKPN lagi di tahun ini.

Dalam hitungan Suria, coverage ratio BBTN tahun ini bisa mencapai 76%. "Peningkatan coverage ratio tersebut akan meningkatkan biaya provisi sebesar 105,2% di akhir tahun ini atau menjadi Rp 3,5 triliun," kata Suria. Dengan begitu, laba bersih BBTN di tahun 2019 masih akan turun 20,4% jadi Rp 2,23 triliun.

Sektor bisnis properti pun masih terlihat suram. Ini alasan Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya meramalkan, kinerja BBTN sepanjang tahun ini akan cenderung stagnan.

Untuk investor, William merekomendasikan hold saham BBTN. "Tahan dulu untuk lebih ke jangka panjang," kata dia. Dia yakin, BBTN akan berusaha menggenjot kinerja dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor konstruksi dan infrastruktur yang tahun ini digenjot pemerintah.

Kenaikan kredit

Stephan Hasjim, Analis Indo Premier Sekuritas, juga merekomendasikan hold BBTN dengan target harga Rp 2.600 per saham. "Kami meningkatkan asumsi biaya kredit menjadi 75 basis poin dari 50 bps, untuk mencerminkan NPL keseluruhan yang lebih tinggi dari 2,82%," kata Stephan dalam riset per 1 April.

Sementara Suria melihat BBTN bisa meningkatkan pendapatan berbasis bunga dengan pertumbuhan kredit 18% di tahun ini. Dana pihak ketiga (DPK) juga diperkirakan bisa tumbuh 16%. Alhasil, Suria merekomendasikan buy BBTN dengan target harga Rp 2.850 per saham.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler