Biaya Provisi Jadi Beban, Ini Rekomendasi Analis untuk Saham BBTN

Jumat, 12 April 2019 | 07:41 WIB
Biaya Provisi Jadi Beban, Ini Rekomendasi Analis untuk Saham BBTN
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatat kenaikan besar untuk biaya provisi atau pencadangan atas kredit bermasalah di tahun lalu. Masalah ini diyakini berlanjut menjadi penghambat laba BBTN tahun ini.

Bank BTN yang bisnis utamanya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR), mencatat kenaikan biaya provisi 88,8% pada kuartal empat tahun 2018 menjadi Rp 847,7 miliar. Angka ini hampir menyamai total provisi di sembilan bulan sebelumnya.

BBTN beralasan, kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) ini untuk memenuhi ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 71. Tetapi, gara-gara kenaikan biaya pencadangan yang mencapai 93,8% menjadi Rp 1,7 triliun di tahun lalu itu, laba BBTN tergerus.

BBTN mencatat laba Rp 2,8 triliun di akhir 2018. Jumlah tersebut turun sekitar 7,25% dari perolehan 2017 yang sebesar Rp 3,02 triliun.

Suria Dharma, Analis Samuel Sekuritas Indonesia, memperkirakan, masih akan ada peningkatan coverage ratio di tahun ini. Ini mengindikasikan akan ada kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) atau peningkatan biaya CKPN lagi di tahun ini.

Dalam hitungan Suria, coverage ratio BBTN tahun ini bisa mencapai 76%. "Peningkatan coverage ratio tersebut akan meningkatkan biaya provisi sebesar 105,2% di akhir tahun ini atau menjadi Rp 3,5 triliun," kata Suria. Dengan begitu, laba bersih BBTN di tahun 2019 masih akan turun 20,4% jadi Rp 2,23 triliun.

Sektor bisnis properti pun masih terlihat suram. Ini alasan Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya meramalkan, kinerja BBTN sepanjang tahun ini akan cenderung stagnan.

Untuk investor, William merekomendasikan hold saham BBTN. "Tahan dulu untuk lebih ke jangka panjang," kata dia. Dia yakin, BBTN akan berusaha menggenjot kinerja dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor konstruksi dan infrastruktur yang tahun ini digenjot pemerintah.

Kenaikan kredit

Stephan Hasjim, Analis Indo Premier Sekuritas, juga merekomendasikan hold BBTN dengan target harga Rp 2.600 per saham. "Kami meningkatkan asumsi biaya kredit menjadi 75 basis poin dari 50 bps, untuk mencerminkan NPL keseluruhan yang lebih tinggi dari 2,82%," kata Stephan dalam riset per 1 April.

Sementara Suria melihat BBTN bisa meningkatkan pendapatan berbasis bunga dengan pertumbuhan kredit 18% di tahun ini. Dana pihak ketiga (DPK) juga diperkirakan bisa tumbuh 16%. Alhasil, Suria merekomendasikan buy BBTN dengan target harga Rp 2.850 per saham.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler