Untuk Biayai Infrastruktur, Biden Usulkan Kenaikan Tarif Pajak atas Capital Gain

Sabtu, 24 April 2021 | 10:59 WIB
Untuk Biayai Infrastruktur, Biden Usulkan Kenaikan Tarif Pajak atas Capital Gain
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di Universitas Emory di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, Jumat (19/3/2021). REUTERS/Carlos Barria]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Joe Biden akan menggulirkan rencana kenaikan tarif pajak penghasilan atas kelompok warga kaya di negerinya. Termasuk dalam rencana itu adalah menaikkan tarif pajak, hingga rekor tertinggi sepanjang sejarah, atas penghasilan investasi.

Rencana ini merupakan sebagian dari agenda Gedung Putih untuk merombak sistim pajak di negerinya. Penduduk dan korporasi yang masuk dalam kelompok makmur akan membayar pajak lebih besar, untuk membiayai berbagai pengeluaran anggaran pemerintah, berikut agenda ekonomi administrasi Biden.

Proposal reformasi pajak yang kini disiapkan pemerintahan Biden itu memuat kenaikan tarif pajak untuk kelompok penghasilan teratas menjadi 39,6% dari 37%, demikian penuturan sumber Reuters. Perubahan lain adalah kenaikan tarif pajak atas capital gain, hingga dua kali lipat, menjadi 39,6% untuk mereka yang berpenghasilan lebih dari US$ 1 juta.

Baca Juga: CITA menilai tarif pajak minimum global akan untungkan Indonesia

Itu akan menjadi tarif pajak tertinggi atas capital gain di AS sejak tahun 1920-an. Selama satu abad terakhir, tarif pajak tertinggi atas investasi yang pernah diberlakukan di AS adalah 33,8% di era pasca Perang Dunia kedua.

Tambahan dari pendapatan pajak itu akan dialokasi untuk berbagai program sosial yang disiapkan adminisrasi Biden. Semisal program perawatan anak, pendidikan pra-taman kanak-kanak universal serta program cuti berbayar untuk pekerja, demikian keterangan sumber yang akrab dengan kata proposal itu.

Namun rencana kenaikan pajak, yang merupakan isyu utama saat Biden melakukan kampanye kepresidenan, mengakibatkan perdagangan di Wall Street lesu. Indeks acuan S&P 500 turun hingga 1% pada sesi perdagangan sore Jumat (23/4). Penurunan itu merupakan yang terdalam dalam lebih dari sebulan terakhir.

Kenaikan tarif pajak yang diusulkan Pemerintahan Biden sangat mungkin terjegal di kongres. Mengingat, Partai Demokrat, yang mendukung Biden, memegang mayoritas yang tipis. Selain akan sulit mendapat dukungan anggota kongres dari Partai Republik, rencana itu juga sangat mungkin gagal mendapat dukungan bulat dari anggota Demokrat.

Baca Juga: Siap-siap, orang kaya AS akan kena pajak hingga 43,4%

"Jika ada peluang untuk lolos, kami akan turun 2.000 poin," kata Thomas Hayes, ketua dan anggota pengelola di hedge fund Great Hill Capital LLC, merujuk ke indeks bursa saham.

Sumber mengatakan, rincian rencana kenaikan tarif akan dirilis minggu depan sebelum Biden berpidato di depan Kongres, Rabu. Karena itu detail rencana dapat berubah dalam beberapa hari mendatang.

Pejabat Gedung Putih sedang memperdebatkan kemungkinan kenaikan pajak lainnya yang pada akhirnya dapat dimasukkan seperti pembatasan pemotongan untuk pembayar pajak kaya atau meningkatkan pajak atas properti, kata sumber tersebut kepada Reuters.

Biden telah berjanji untuk tidak menaikkan pajak atas rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari $ 400.000.

Rincian pajak terkait rencana tersebut, yang telah dikerjakan selama berbulan-bulan, pertama kali dilaporkan oleh New York Times pada Kamis pagi.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan presiden akan membahas "Rencana Keluarga Amerika" selama pidatonya di Kongres tetapi menolak berkomentar mengenai rincian apapun.

Dia mengatakan pemerintah belum menyelesaikan rencana pendanaan tetapi menekankan tekad Biden untuk memaksa orang-orang kaya dan perusahaan yang makmur mendanai program pemerintah.

Psaki mengatakan Biden dan tim ekonominya tidak yakin tindakan tersebut akan berdampak negatif pada investasi di Amerika Serikat.

Imbal hasil Treasury, yang bergerak berlawanan arah dengan harganya, jatuh ke level terendah hari itu.

Baca Juga: Koreksi aset kripto dinilai hanya bersifat sementara

Rencana reformasi pajak ala Biden berpeluang menghasilkan tambahan pendapatan sekitar US$ 1 triliun. Agenda itu meluncur setelah administrasi Biden menggulirkan agenda pekerjaan dan infrastruktur senilai US$ 2,3 triliun, yang menuai tantangan keras dari Partai Republik. Mereka umumnya mendukung pendanaan proyek infrastruktur, tetapi menentang program prioritas Biden seperti memperluas perawatan warga lansia, yang dibiayai oleh perusahaan kaya.

Kenaikan pajak pada orang kaya dapat memperkuat perlawanan Partai Republik terhadap rencana infrastruktur "manusia" terbaru Biden. Situasi ini bisa memaksa kubu Demokrat untuk mempertimbangkan mendorong program itu, melalui apa yang disebut sebagai rekonsiliasi,

Senator Joe Manchin, anggota kongres dari Partai Demokrat yang berhaluan moderat, merisaukan kemungkinan penggunaan rekonsiliasi.

Namun, Steve Chiavarone, manajer portofolio dan ahli strategi ekuitas di Federated Hermes, menyebut proposal pajak Biden harus dilihat sebagai taktik negosiasi yang agresif. "Anda harus berharap bahwa mendapatkan yang terbaik, setidaknya dalam proposal. Mereka tidak akan mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi akan mendapatkan kesempatan  negosiasi. Biden mungkin tidak mendapatkan tarif pajak baru hingga 39%, tetapi mungkin 29%,” katanya.

Baca Juga: Trump slams South Korea's Moon but says he likes North Korea's Kim

Orang Amerika yang kaya menghadapi kemungkinan dikenakan tarif pajak federal atas capital gain secara keseluruhan sebesar 43,4%. Itu termasuk pajak atas investasi bersih sebesar 3,8% yang berlaku bagi individu dengan pendapatan US$ 200.000 atau lebih. Pajak yang terakhir ini digunakan untuk membantu mendanai Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

Saat ini, mereka yang berpenghasilan lebih dari $ 200.000 membayar tarif capitail gain sekitar 23,8% termasuk pajak investasi bersih Obamacare yang dilembagakan sebagai bagian dari undang-undang itu. Untuk tahun pajak 2021, tarif pajak marjinal tertinggi tetap 37% untuk wajib pajak tunggal individu dengan pendapatan lebih dari US$ 523.600 dan US$ 628.300 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama.

Erica York, ekonom di Tax Foundation, mengatakan proposal itu akan menempatkan tarif pajak atas capital gain AS sebagai yang paling tinggi di dunia. Sebagai pembanding, pajak atas keuntungan modal rata-rata di Eropa sekitar 19,3%. Denmark memberlakukan tarif tertinggi di Eropa, yaitu 42%. Sementara Prancis dan Finalnd mengenakan 34%.

Bagi penduduk di beberapa negara bagian dan kota yang memberlakukan sistim penilaian sendiri atas capital gain, usulan Biden akan mendorong tingkat capital gain lebih dari 50%, kata York. Tarif akan naik menjadi 56,7% di California, 58,2% di New York City dan 57,3% di Portland, Oregon, York.

Selanjutnya: Janji Insentif Baru Bagi Peritel dan Pengelola Mal

 

Bagikan

Berita Terbaru

Tepis Pesimisme atas Perkembangan Terkini, Prabowo Ajak Konglomerat Ungkit Ekonomi
| Senin, 10 Maret 2025 | 03:14 WIB

Tepis Pesimisme atas Perkembangan Terkini, Prabowo Ajak Konglomerat Ungkit Ekonomi

Pemerintah akan membikin kawasan ekonomi baru untuk mendorong industrialisasi dan menarik investasi.​

Ekonomi Tak Pasti, Emiten Berhati-Hati Melakukan Ekspansi
| Senin, 10 Maret 2025 | 03:10 WIB

Ekonomi Tak Pasti, Emiten Berhati-Hati Melakukan Ekspansi

Di tengah ketidakpastian ekonomi, belanja modal (capex) emiten sepanjang tahun 2025 cenderung konservatif. 

 Bank Agen Penjual Optimistis ST014 Bakal Laris Manis
| Senin, 10 Maret 2025 | 03:10 WIB

Bank Agen Penjual Optimistis ST014 Bakal Laris Manis

Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan salah satu mitra distribusi ST014. Bank ini menargetkan penjualan minimal Rp 1 triliun. ​

Lautan Luas (LTLS) Mencetak Laba Rp 220,36 Miliar di 2024, Tumbuh 36,92%
| Senin, 10 Maret 2025 | 03:08 WIB

Lautan Luas (LTLS) Mencetak Laba Rp 220,36 Miliar di 2024, Tumbuh 36,92%

LTLS akan memperkuat bisnis manufaktur. Melalui anak usaha yang bergerak di bidang food ingredients, 

Menilik Upaya Perbankan Memacu Penyaluran KUR
| Senin, 10 Maret 2025 | 03:05 WIB

Menilik Upaya Perbankan Memacu Penyaluran KUR

Pemerintah telah menetapkan kuota KUR sebesar Rp 300 triliun untuk tahun ini. Adapun realisasinya hingga 21 Februari baru Rp Rp 28,73 triliun. ​

Usai Pertemuan Prabowo dengan Taipan, Investor Nantikan Langkah Pemulihan Pasar
| Senin, 10 Maret 2025 | 03:00 WIB

Usai Pertemuan Prabowo dengan Taipan, Investor Nantikan Langkah Pemulihan Pasar

Pertemuan Prabowo dengan para konglomerat diharapkan dapat meyakinkan investor, terutama setelah banyaknya keraguan usai peresmian Danantara. 

Kondisi Ekonomi Masih Tak Pasti, Emiten Lebih Berhati-hati
| Senin, 10 Maret 2025 | 02:59 WIB

Kondisi Ekonomi Masih Tak Pasti, Emiten Lebih Berhati-hati

Rencana capex emiten sepanjang tahun 2025 cenderung konservatif. Penggunaan capex melanjutkan proyek-proyek yang sedang berjalan..

Awal Pekan Ancaman Net Sell Asing Masih Deras, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 10 Maret 2025 | 02:50 WIB

Awal Pekan Ancaman Net Sell Asing Masih Deras, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Meski tiga hari beruntun IHSG menguat, investor asing masing melakukan net sell. Jumat (7/3) net sell asing mencapai Rp 791,5 miliar. 

Meski Ada Program B40, Volume Produksi CPO Kurang Licin Tahun Ini
| Senin, 10 Maret 2025 | 02:45 WIB

Meski Ada Program B40, Volume Produksi CPO Kurang Licin Tahun Ini

Gapki memprediksikan volume produksi minyak sawit mentah (CPO) pada tahun ini mencapai 53,60 juta ton.​

Gelombang PHK Ikut Menyapu Industri Alas Kaki Indonesia
| Senin, 10 Maret 2025 | 02:33 WIB

Gelombang PHK Ikut Menyapu Industri Alas Kaki Indonesia

Dua pabrik sepatu di Tangerang, yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia melakukan PHK terhadap para pekerjanya.

INDEKS BERITA

Terpopuler