Untuk Biayai Infrastruktur, Biden Usulkan Kenaikan Tarif Pajak atas Capital Gain

Sabtu, 24 April 2021 | 10:59 WIB
Untuk Biayai Infrastruktur, Biden Usulkan Kenaikan Tarif Pajak atas Capital Gain
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di Universitas Emory di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, Jumat (19/3/2021). REUTERS/Carlos Barria]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Joe Biden akan menggulirkan rencana kenaikan tarif pajak penghasilan atas kelompok warga kaya di negerinya. Termasuk dalam rencana itu adalah menaikkan tarif pajak, hingga rekor tertinggi sepanjang sejarah, atas penghasilan investasi.

Rencana ini merupakan sebagian dari agenda Gedung Putih untuk merombak sistim pajak di negerinya. Penduduk dan korporasi yang masuk dalam kelompok makmur akan membayar pajak lebih besar, untuk membiayai berbagai pengeluaran anggaran pemerintah, berikut agenda ekonomi administrasi Biden.

Proposal reformasi pajak yang kini disiapkan pemerintahan Biden itu memuat kenaikan tarif pajak untuk kelompok penghasilan teratas menjadi 39,6% dari 37%, demikian penuturan sumber Reuters. Perubahan lain adalah kenaikan tarif pajak atas capital gain, hingga dua kali lipat, menjadi 39,6% untuk mereka yang berpenghasilan lebih dari US$ 1 juta.

Baca Juga: CITA menilai tarif pajak minimum global akan untungkan Indonesia

Itu akan menjadi tarif pajak tertinggi atas capital gain di AS sejak tahun 1920-an. Selama satu abad terakhir, tarif pajak tertinggi atas investasi yang pernah diberlakukan di AS adalah 33,8% di era pasca Perang Dunia kedua.

Tambahan dari pendapatan pajak itu akan dialokasi untuk berbagai program sosial yang disiapkan adminisrasi Biden. Semisal program perawatan anak, pendidikan pra-taman kanak-kanak universal serta program cuti berbayar untuk pekerja, demikian keterangan sumber yang akrab dengan kata proposal itu.

Namun rencana kenaikan pajak, yang merupakan isyu utama saat Biden melakukan kampanye kepresidenan, mengakibatkan perdagangan di Wall Street lesu. Indeks acuan S&P 500 turun hingga 1% pada sesi perdagangan sore Jumat (23/4). Penurunan itu merupakan yang terdalam dalam lebih dari sebulan terakhir.

Kenaikan tarif pajak yang diusulkan Pemerintahan Biden sangat mungkin terjegal di kongres. Mengingat, Partai Demokrat, yang mendukung Biden, memegang mayoritas yang tipis. Selain akan sulit mendapat dukungan anggota kongres dari Partai Republik, rencana itu juga sangat mungkin gagal mendapat dukungan bulat dari anggota Demokrat.

Baca Juga: Siap-siap, orang kaya AS akan kena pajak hingga 43,4%

"Jika ada peluang untuk lolos, kami akan turun 2.000 poin," kata Thomas Hayes, ketua dan anggota pengelola di hedge fund Great Hill Capital LLC, merujuk ke indeks bursa saham.

Sumber mengatakan, rincian rencana kenaikan tarif akan dirilis minggu depan sebelum Biden berpidato di depan Kongres, Rabu. Karena itu detail rencana dapat berubah dalam beberapa hari mendatang.

Pejabat Gedung Putih sedang memperdebatkan kemungkinan kenaikan pajak lainnya yang pada akhirnya dapat dimasukkan seperti pembatasan pemotongan untuk pembayar pajak kaya atau meningkatkan pajak atas properti, kata sumber tersebut kepada Reuters.

Biden telah berjanji untuk tidak menaikkan pajak atas rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari $ 400.000.

Rincian pajak terkait rencana tersebut, yang telah dikerjakan selama berbulan-bulan, pertama kali dilaporkan oleh New York Times pada Kamis pagi.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan presiden akan membahas "Rencana Keluarga Amerika" selama pidatonya di Kongres tetapi menolak berkomentar mengenai rincian apapun.

Dia mengatakan pemerintah belum menyelesaikan rencana pendanaan tetapi menekankan tekad Biden untuk memaksa orang-orang kaya dan perusahaan yang makmur mendanai program pemerintah.

Psaki mengatakan Biden dan tim ekonominya tidak yakin tindakan tersebut akan berdampak negatif pada investasi di Amerika Serikat.

Imbal hasil Treasury, yang bergerak berlawanan arah dengan harganya, jatuh ke level terendah hari itu.

Baca Juga: Koreksi aset kripto dinilai hanya bersifat sementara

Rencana reformasi pajak ala Biden berpeluang menghasilkan tambahan pendapatan sekitar US$ 1 triliun. Agenda itu meluncur setelah administrasi Biden menggulirkan agenda pekerjaan dan infrastruktur senilai US$ 2,3 triliun, yang menuai tantangan keras dari Partai Republik. Mereka umumnya mendukung pendanaan proyek infrastruktur, tetapi menentang program prioritas Biden seperti memperluas perawatan warga lansia, yang dibiayai oleh perusahaan kaya.

Kenaikan pajak pada orang kaya dapat memperkuat perlawanan Partai Republik terhadap rencana infrastruktur "manusia" terbaru Biden. Situasi ini bisa memaksa kubu Demokrat untuk mempertimbangkan mendorong program itu, melalui apa yang disebut sebagai rekonsiliasi,

Senator Joe Manchin, anggota kongres dari Partai Demokrat yang berhaluan moderat, merisaukan kemungkinan penggunaan rekonsiliasi.

Namun, Steve Chiavarone, manajer portofolio dan ahli strategi ekuitas di Federated Hermes, menyebut proposal pajak Biden harus dilihat sebagai taktik negosiasi yang agresif. "Anda harus berharap bahwa mendapatkan yang terbaik, setidaknya dalam proposal. Mereka tidak akan mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi akan mendapatkan kesempatan  negosiasi. Biden mungkin tidak mendapatkan tarif pajak baru hingga 39%, tetapi mungkin 29%,” katanya.

Baca Juga: Trump slams South Korea's Moon but says he likes North Korea's Kim

Orang Amerika yang kaya menghadapi kemungkinan dikenakan tarif pajak federal atas capital gain secara keseluruhan sebesar 43,4%. Itu termasuk pajak atas investasi bersih sebesar 3,8% yang berlaku bagi individu dengan pendapatan US$ 200.000 atau lebih. Pajak yang terakhir ini digunakan untuk membantu mendanai Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

Saat ini, mereka yang berpenghasilan lebih dari $ 200.000 membayar tarif capitail gain sekitar 23,8% termasuk pajak investasi bersih Obamacare yang dilembagakan sebagai bagian dari undang-undang itu. Untuk tahun pajak 2021, tarif pajak marjinal tertinggi tetap 37% untuk wajib pajak tunggal individu dengan pendapatan lebih dari US$ 523.600 dan US$ 628.300 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama.

Erica York, ekonom di Tax Foundation, mengatakan proposal itu akan menempatkan tarif pajak atas capital gain AS sebagai yang paling tinggi di dunia. Sebagai pembanding, pajak atas keuntungan modal rata-rata di Eropa sekitar 19,3%. Denmark memberlakukan tarif tertinggi di Eropa, yaitu 42%. Sementara Prancis dan Finalnd mengenakan 34%.

Bagi penduduk di beberapa negara bagian dan kota yang memberlakukan sistim penilaian sendiri atas capital gain, usulan Biden akan mendorong tingkat capital gain lebih dari 50%, kata York. Tarif akan naik menjadi 56,7% di California, 58,2% di New York City dan 57,3% di Portland, Oregon, York.

Selanjutnya: Janji Insentif Baru Bagi Peritel dan Pengelola Mal

 

Bagikan

Berita Terbaru

Reksadana ESG: Menimbang Pilihan Investasi Berpadu Filantropi
| Senin, 01 September 2025 | 07:01 WIB

Reksadana ESG: Menimbang Pilihan Investasi Berpadu Filantropi

Reksadana filantropi memungkinkan investor mencari return sekaligus beramal untuk kebaikan masyarakat. Bagaimana prospek

Penerapan Gas Melon  1 Harga Hadapi Kendala
| Senin, 01 September 2025 | 06:25 WIB

Penerapan Gas Melon 1 Harga Hadapi Kendala

Rencana pemberlakuan gas melon satu harga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

PLN Menyiapkan Dua Proyek PLTP di Bengkulu
| Senin, 01 September 2025 | 06:22 WIB

PLN Menyiapkan Dua Proyek PLTP di Bengkulu

Manajemen PLN akan memastikan seluruh proyek PLTP berjalan optimal dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

Pelaku Usaha Minta Dialog dan Dilibatkan
| Senin, 01 September 2025 | 06:18 WIB

Pelaku Usaha Minta Dialog dan Dilibatkan

 Batubara akan dihitung berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) nol atau HBA 0 dengan nilai kalori tertinggi 6.322 kcal per kg GAR

Harga Pangan Naik, Agustus Masih Akan Inflasi
| Senin, 01 September 2025 | 06:18 WIB

Harga Pangan Naik, Agustus Masih Akan Inflasi

Harga pangan yang mendorong inflasi pada bulan Agustus di antaranya bawang merah dan beras          

Masyarakat Diharapkan Tidak Panic Buying
| Senin, 01 September 2025 | 06:13 WIB

Masyarakat Diharapkan Tidak Panic Buying

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan kerugian pusat belanja akibat unjuk rasa mencapai Rp 500 miliar per hari

Menko Airlangga Tepis Isu Sri Mulyani Mundur
| Senin, 01 September 2025 | 06:13 WIB

Menko Airlangga Tepis Isu Sri Mulyani Mundur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan mengikuti sidang kabinet yang digelar Minggu (31/8)

Waspada! Rupiah Bakal Lanjutkan Pelemahan pada Senin 1 September 2025
| Senin, 01 September 2025 | 06:10 WIB

Waspada! Rupiah Bakal Lanjutkan Pelemahan pada Senin 1 September 2025

Rupiah diproyeksi melemah terhadap dolar AS di awal pekan ini. Analisis faktor domestik dan eksternal yang memengaruhi nilai tukar rupiah

Surplus Neraca Dagang Bakal Menyempit
| Senin, 01 September 2025 | 06:06 WIB

Surplus Neraca Dagang Bakal Menyempit

Ekonom memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli 2025 masih mencatat surplus sekitar US$ 2,5 miliar hingga US$ 3 miliar

Tantangan dan Peluang Emiten E-Commerce di Semester II 2025
| Senin, 01 September 2025 | 06:00 WIB

Tantangan dan Peluang Emiten E-Commerce di Semester II 2025

Jelajahi prospek e-commerce Indonesia di semester II-2025. Analisis kinerja GOTO, Bukalapak, dan BELI, serta tantangan dan peluang di sektor ini

INDEKS BERITA

Terpopuler