KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyerapan belanja pemerintah tahun ini belum juga maksimal. Pola menggeber anggaran di akhir tahun masih belum banyak berubah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja kementerian/lembaga sampai November 2022 tercatat Rp 876 triliun, dari pagu belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp 1.119,5 triliun. Ini berarti, belanja negara baru terserap 78,25% hingga November 2022.
Dengan sisa waktu sebulan, rasanya berat menggelontorkan semua sisa pagu belanja yang tersisa.
Kalau misalnya merujuk realisasi penyerapan belanja kementerian/lembaga di tahun lalu yang sebesar 96%, maka pada bulan Desember ini, pemerintah harus mencairkan anggaran belanja Rp 203 triliun.
Tak hanya belanja pemerintah pusat. Penyerapan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga belum optimal.
Hingga November 2022, realisasi belanja daerah mencapai Rp 818 triliun, atau baru tersedot 86,2% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 1.196 triliun.
Sebagai gambaran, tahun lalu realisasi penyerapan belanja APBD hanya sebesar 93% dari target. Penyerapan belanja pemerintah pusat maupun daerah yang tak maksimal ini tentu disayangkan. Sebab, kita tahu belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada kuartal III 2022 lalu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), belanja atau konsumsi pemerintah malah terkontraksi alias turun 2,88% dibandingkan kuartal III 2021. Di periode tersebut, belanja pemerintah cuma menyumbang 7,57% ke produk domestik bruto (PDB).
Satu sisi, berkurangnya kontribusi belanja pemerintah ini menandakan ekonomi mulai pulih normal karena konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor kembali menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Sehingga, ketergantungan pada belanja pemerintah sebagai penopang ekonomi seperti selama dua tahun masa pandemi, berangsur berkurang.
Namun, sisi lain, tetap saja konsumsi pemerintah harusnya tetap bisa lebih dimaksimalkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.
Sebab bagaimana pun, ekonomi Indonesia masih butuh booster mengingat ketidakpastian ekonomi global yang makin meningkat dan prospek ekonomi ke depan yang diprediksi kurang begitu cerah.
Dan booster itu adalah belanja pemerintah.
