BPJS Kesehatan: Jika Dirata-rata Defisit Sebesar Rp 10.341 Per Peserta

Rabu, 29 Mei 2019 | 09:33 WIB
BPJS Kesehatan: Jika Dirata-rata Defisit Sebesar Rp 10.341 Per Peserta
[]
Reporter: Fahriyadi, Vendi Yhulia Susanto | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Awal pekan ini, BPKP memperkirakan defisit yang membebani BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 3,7 triliun.

“Pada prinsipnya, kami siap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Kecuali untuk hal-hal tertentu yang harus dibicarakan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Ia menambahkan, seandainya tingkat kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan di semua segmen mencapai 100% sekali pun, defisit keuangan akan tetap terjadi. “Kecuali jika pemerintah melakukan intervensi,” tutur dia.

BPJS Kesehatan mencatat pada tahun 2018 premi peserta rata-rata per orang per bulan sebesar Rp 36.167. Sementara biaya per orang per bulan yang dikeluarkan sebanyak Rp 46.508. Artinya terjadi defisit sebesar Rp 10.341 per orang.

Fachmi mengatakan, besarnya biaya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan disebabkan antara lain profil morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis yang tergolong katastropik, atau penyakit yang berasal dari gaya hidup tidak sehat.

Itu menandakan, masyarakat belum optimal dalam menjaga pola hidup sehat. Penyakit yang tergolong dalam kategori katastropik seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, thalassaema, cirrhosis hepatis, leukimia, dan haemophilia.

Akibatnya, biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit yang tergolong katastropik mencapai sebesar 21,66 % dari total biaya pelayan kesehatan. BPJS Kesehatan menyebut selama 2018 nilainya mencapai Rp 20,4 triliun dari Rp 94,2 triliun total biaya.

Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Watch mengatakan, masalah defisit BPJS Kesehatan dipastikan bakal terus berulang bila pemerintah tak juga menaikkan nilai premi peserta. "Berbagai bauran yang dibuat bagus untuk dilaksanakan, tapi tak efektif selama premi tak naik dan piutang premi tak ditagih oleh manajemen BPJS Kesehatan untuk tambal defisit," ujarnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

INDEKS BERITA

Terpopuler