BPKP Prediksi BPJS Kesehatan Tetap Defisit di Tahun Ini

Selasa, 28 Mei 2019 | 07:15 WIB
BPKP Prediksi BPJS Kesehatan Tetap Defisit di Tahun Ini
[]
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit yang dialami Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi berlanjut sepanjang tahun ini.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat setelah mengalami defisit Rp 9,1 triliun sepanjang tahun lalu, program JKN diestimasi akan mengalami hasil serupa. Berdasarkan ulasannya hingga 30 April lalu, BPKP memprediksi defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,7 triliun.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, ada tiga aspek yang menyebabkan defisit ini sulit ditanggulangi meskipun berbagai bauran kebijakan sudah berjalan.
Pertama, sistem kepesertaan, manajemen iuran, dan piutang. Dengan jumlah peserta 208,05 juta orang, sistem kepesertaan dan manajemen iuran harus terus diperbaiki.

"Hal ini terlihat dengan terdapat sebanyak 27,44 juta data peserta bermasalah, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak 16 digit, NIK berisi karakter alfanumerik lain (seperti ^,?, dan+), NIK ganda, tidak tercantum fasilitas kesehatannya, serta sebagian peserta meninggal belum diperbarui," ujar Ardan, Senin (27/5).

Adapun, sebagian besar peserta ini merupakan peserta yang berasal dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal dan Bukan Pekerja. Untuk itu, BPKP meminta BPJS Kesehatan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi kepesertaan, serta dan kolektibilitas iuran pada peserta yang menunggak.

Kedua, sistem pelayanan dan biaya operasional. Dia bilang terdapat tiga permasalahan di sini, yakni peserta non aktif menerima pelayanan. Selain itu  masih adanya bentuk kecurangan (fraud) dalam program JKN. serta biaya operasional yang cukup besar.

Atas hal ini, BPKP meminta BPJS Kesehatan membersihkan data peserta yang tak aktif dan mengembangkan keterhubungan sistem kepesertaan, iuran, dan layanan.
Ketiga, strategic purchasing. Pada aspek ini terdapat beberapa permasalahan, seperti pembayaran kapitasi tidak sesuai, dan rujukan tidak sesuai kebutuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, BPJS Kesehatan dapat menjalankan rekomendasi penyelesaian defisit dari BPKP. Untuk itu, Ia meminta BPJS Kesehatan membuat tahapan dan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan defisit tersebut.

Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) meminta semua pihak terkait untuk berperan aktif terhadap penyelesaian defisit, seperti BPJS Kesehatan seperti Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, selama ini jika terjadi defisit anggaran, Kemkeu seolah menjadi institusi yang mesti membayar defisit tersebut. Padahal, dengan adanya kerjasama antar institusi terkait diyakini dapat menyelesaikan defisit yang selama ini terjadi.

“Sekarang ini kan mudahnya datang ke Kementerian Keuangan. Tetapi para pihak lain tidak ikut berpartisipasi. Kami keberatan jadi pembayar pertama. Kami akan menjadi pembayar terakhir kalau semua upaya sudah dilakukan," kata Sri Mulyani.

Bagikan

Berita Terbaru

Bisnis Mal Masih Moncer Didorong Serbuan Aksi Ekspansi Peritel Asing
| Selasa, 05 November 2024 | 19:01 WIB

Bisnis Mal Masih Moncer Didorong Serbuan Aksi Ekspansi Peritel Asing

Sejumlah peritel merek merek tertentu terpantau melakukan ekspansi yang mendorong permintaan ruang bisnis.

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler