Buntut Geger MSCI
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekerjaan Menteri Keuangan menjaga anggaran negara kian berat menjelang akhir 2026. Tekanan terbaru datang dari kurs rupiah terhadap dollar AS yang kembali loyo. Geger ancaman perubahan status bursa saham Indonesia dari MSCI telah memicu aksi jual investor asing. Ujungnya, kurs rupiah bertengger di kisaran Rp 18.000 per dollar sejak akhir pekan lalu.
Peristiwa ini terjadi di saat harga minyak mentah dunia juga kembali terbang tinggi, bahkan minyak brent mendekati US$ 110 per barel. Kombinasi harga yang mahal dan kurs rupiah yang lemah itu bisa dipastikan akan membuat ongkos impor minyak mentah melonjak.
Bisa ditebak, ujungnya, biaya subsidi BBM bakal ikut membengkak. Sebab, pagi-pagi, pemerintah sudah berjanji tak akan mengerek harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.
Sebagai catatan, hingga September saja, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai US$ 91,86 per barel; jauh di atas asumsi APBN US$ 70 dan melampaui outlook US$ 83. Analisis sensitivitas bujet pemerintah mengungkap: setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel menambah defisit sekitar Rp 6,8 triliun. Sementara itu, pelemahan rupiah Rp 100 per dollar AS menambah defisit Rp 800 miliar.
Potensi tekanan lain juga berasal dari pasar surat utang. Tren kenaikan bunga global telah membuat tingkat imbal hasil (yield) surat berharga negara terus meningkat. Kondisi ini akan membuat beban bunga penerbitan utang baru makin tinggi.
Menyimak perkembangan baru harga minyak mentah, pelemahan kurs rupiah, dan juga kenaikan yield SBN, pemerintah perlu kembali menguji kemampuan anggaran dalam menanggung rencana belanjanya. Idealnya, belanja non produktif dan tak prioritas harus ditunda. Selain itu, subsidi juga harus makin tepat sasaran. Hanya dengan cara itu, anggaran tidak jebol (melampaui batas defisit 3% dari PDB) hingga akhir tahun nanti.
Satu hal lain, pemerintah juga perlu mencermati risiko krisis fiskal di level daerah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut 198 pemda memiliki SiLPA di bawah kewajiban jangka pendek menuntut pembenahan kas. Tentu, ruang fiskal pusat yang menyempit akan membatasi kemampuannya untuk membantu daerah.
Sejalan dengan semua upaya itu, yang paling mendasar, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas kebijakannya. Tidak ada tempat lagi bagi lontaran ide-ide kebijakan baru berskala besar yang sulit dipahami logika ekonominya.
