Cermin Dibelah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak awal Maret 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) betah berada di bawah 8.000. Entah ada hubungannya atau tidak, "konsistensi" IHSG di bawah 8.000, setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merilis informasi kepemilikan saham di atas 1%.
Penyajian informasi ini guna memberikan gambaran lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham kepada investor dan pemangku kepentingan. Meski begitu, Kontan memberi sejumlah catatan.
Sumber Kontan yang sudah makan asam garam di perdagangan saham menyebut, penurunan batas kepemilkan saham hingga 1% menyisakan celah melakukan aksi gorengan atau manipulasi saham. BEI harus mewaspadai hal ini. "Nominees account bisa dibuat banyak dan dalam persentase sekecil mungkin," terangnya.
Otoritas perlu memastikan tidak ada praktik penggunaan nominee yang menyamarkan kepemilikan sebenarnya. Dan BEI perlu meningkatkan integritas perdagangan. Broker summary saat trading masih ditutup selama perdagangan berlangsung, seharusnya dibuka. Dengan dibuka saat trading menjadi analisa investor. Transpransi di bursa sebaiknya jangan setengah hati. Mumpung ada momentum memperbaiki integritas pasar saham.
Perbaikan bursa itu rentetan dari peringatan sejumlah lembaga dunia. Pada 27–28 Januari, MSCI mengingatkan masalah transparansi, IHSG anjlok 7,35% dan trading halt. Menyusul, Goldman Sachs turunkan peringkat saham jadi underweight.
Awal Februari, Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia jadi negatif. Lalu awal Maret, Fitch ikut merevisi outlook Indonesia menjadi negatif. Dan terakhir, awal pekan ini Fitch merevisi outlook bank-bank BUMN menjadi negatif.
Kalau bursa legowo melakukan perbaikan, tidak demikian dengan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih super pede dan belum sepenuhnya memahami alasan Fitch merevisi outlook Indonesia menjadi negatif.
Padahal banyak pengamat sudah mengingatkan. Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tekanan pengelolaan fiskal. Cadangan fiskal semakin menurun. “Purbaya over promised dan bluffing, sehingga menurunkan kepercayaan pasar dan publik,” kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id.
Sudah saatnya pemerintah jangan seperti pepatah: Buruk Muka Cermin Dibelah. Sebaiknya segera melakukan perbaikan.
