Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadaan bahan pangan melalui impor selalu menjadi urusan yang pelik di negeri ini. Sejak dulu hingga sekarang, perdebatan lazim muncul begitu rencana impor terungkap.
Rencana terbaru, yaitu impor beras untuk memenuhi cadangan pemerintah tak juga lepas dari kontroversi. Mereka yang kali ini terlibat dalam perdebatan apakah impor layak atau tidak adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog.
Pemicu rencana impor beras terkini adalah permintaan Badan Pangan Nasional agar Bulog meningkatkan cadangan beras pemerintah hingga 1,2 juta ton di akhir 2022.
Bulog masih harus menambah stok beras hingga 500.000 ton untuk memenuhi target cadangan beras di akhir tahun. Namun dari kebutuhan belanja sebesar itu, Bulog menyatakan cuma sanggup menambah stok hingga 92.000 ton.
Dalam rapat dengar pendapat di DPR, pertengahan bulan lalu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan, pihaknya sudah berupaya menambah stok. Cara yang ditempuh termasuk mengubah patokan harga pembelian versi pemerintah menjadi harga yang lebih fleksibel.
Namun upaya itu, menurut Budi, tidak membuahkan hasil semata karena stok yang tersedia di bawah kebutuhan. Bulog pun menggulirkan rencana mengimpor beras untuk memenuhi target stok cadangan beras pemerintah di akhir tahun.
Seperti dalam perdebatan impor di masa-masa lalu, Kementan juga menolak wacana impor beras. Alasan yang digunakan Kementan juga tak berbeda dengan dalihnya saat menolak impor di masa lalu. Yaitu, masih ada stok beras di dalam negeri yang dibeli pemerintah.
Perkembangan terbaru di minggu ini, Kementan bersikukuh stok beras yang tersedia di dalam negeri memadai untuk memenuhi target cadangan beras pemerintah. Bahkan, Kementan menyediakan list di mana stok beras itu berada.
Cuma catatan Kementan, spesifikasi dan harga dari stok yang tersedia mungkin berbeda dari ketentuan cadangan beras pemerintah.
Ya, esensi perdebatan impor beras kali ini memang tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi. Ini contoh klasik ego instansi pemerintah. Alih-alih saling menyesuaikan data yang dimilikinya, tiap institusi lebih sibuk membela kepentingannya masing-masing.
Yang menyedihkan, sikap enggan kerjasama seperti ini tetap terjadi dalam pengambilan keputusan yang penting, yaitu memastikan ketersediaan beras di tingkat harga yang terjangkau orang banyak.
