ILUSTRASI. Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi mendengarkan pidato Presiden AS Joe Biden pada sesi gabungan Kongres di majelis DPR AS di Washington, AS, Rabu (28/4/2021). Jim Watson/Pool via REUTERS
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), alias House of Representatives, minggu depan akan membahas rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing negeri itu dengan China.
RUU itu juga bermaksud mendukung industri chip di AS, termasuk mengalokasikan dana US$ 52 miliar untuk mensubsidi manufaktur semikonduktor dan penelitian. Pemimpin fraksi mayoritas di DPR AS, Steny Hoyer, mengatakan pada Jumat bahwa DPR akan mendukung calon beleid yang bertajuk “America Competes” itu.
Tertuang dalam dokumen setebal 2.900 halaman, RUU itu disebut akan “membuat AS melangkah lebih jauh dalam inovasi, teknologi, dan manufaktur maju.” Termasuk dalam RUU itu adalah kewenangan penggunaan dana hingga $45 miliar untuk mendukung ketahanan rantai pasokan dan pembuatan barang-barang penting, peralatan industri, dan teknologi manufaktur.
Baca Juga: SEC Terbitkan Lisensi untuk Bursa Baru yang Memanfaatkan Blockchain
Pemerintahan Presiden Joe Biden mendorong Kongres untuk menyetujui pendanaan untuk mensubsidi produksi chip di AS. Defisit pasokan komponen mobil dan komputer telah memacetkan rantai pasokan.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan pada Jumat bahwa RUU itu akan "menciptakan ribuan pekerjaan di seluruh AS. Kami membutuhkan Kongres untuk meloloskan RUU itu untuk merevitalisasi manufaktur Amerika."
Senat meloloskan Undang-Undang Inovasi dan Persaingan AS tahun lalu. UU itu mencakup pengalokasian dana hingga $52 miliar untuk meningkatkan produksi semikonduktor AS serta kewenangan membelanjakan dana hingga US$190 miliar untuk memperkuat teknologi dan penelitian AS agar mampu bersaing dengan China.
RUU DPR memiliki beberapa perbedaan dengan versi Senat. Jika lolos di DPR, para pemimpin kedua kamar akan berunding untuk menyelesaikan perbedaan.
RUU yang dibahas di DPR juga mencakup sejumlah ketentuan perdagangan dan akan menjatuhkan sanksi tambahan pada China atas apa yang dikatakan AS sebagai pelanggaran hak terhadap Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
China membantah tuduhan itu. RUU itu juga akan menawarkan status pengungsi bagi orang-orang yang memenuhi syarat dari Hong Kong. Di pulau yang berstatus wilayah administrasi khusus itu, Beijing telah menindak para aktivis pro-demokrasi.
Baca Juga: Aturan Akan Direvisi, Bank Asing di Uni Eropa Harus Siap-Siap Tambah Modal
Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa China “dengan tegas menentang AS membuat masalah tentang China dan menganggapnya sebagai musuh imajiner.” Ia menyebut RUU itu "sangat mencampuri urusan dalam negeri China dan lebih cocok disebut Hinder China to Compete Act daripada The America Competes Act.”
RUU versi DPR juga mengesahkan dan merevisi program Bantuan Penyesuaian Perdagangan, yang membantu pekerja yang pekerjaan atau gajinya dirugikan oleh impor, dan mereformasi Sistem Preferensi Umum, sistem tarif preferensial untuk impor.
