KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah hampir dua bulan berlalu pasca drama peternak ayam petelur protes di kepada Presiden, hingga saat ini mereka tak kunjung ada penyelesaian.
Peternak merasakan masih terjepit oleh persoalan kesulitan pasokan bahan pakan hingga tekanan pasar akibat harga telur yang rendah di bawah rerata ongkos produksi mereka.
Harga telor yang rerata hanya sebesar Rp 14.000 an di tingkat peternak, tentu berat lantaran ongkos produksi yang harus ditanggung sudah cukup mahal. Rerata ongkos produksi mereka mencapai Rp 19.000 per kilogram.
Pasca drama Suroto, seorang peternak telor asal Blitar Jawa Timur yang protes saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, belum ada solusi kongrit seperti harapan peternak yakni pakan murah dan mudah di dapat, dengan harga jual wajar sehingga mereka bisa mengantongi keuntungan yang memadai.
Upaya peternak untuk mencari solusi beberapa waktu lalu dengan mengunjungi Kementerian Pertanian, tidak mendapatkan hasil. Karena mereka hanya ditemui staf yang tidak kompeten dan hanya memprovokasi peternak dan menyulut emosi.
Wajar apabila ada setiap pejabat yang datang, peternak ramai-ramai mengeluh. Sebab selama ini seakan tidak ada perhatian pemerintah bagi kelompok peternak telur ini.
Lebih parah lagi peternak harus berhadapan langsung dengan korporasi besar yang menguasai jalur produksi, distribusi hingga pasar ke tingkat konsumen. Korporasi ini leluasa mengatur harga pakan, bagi peternak yang tidak tergabung dalam jaringan mereka maka tidak akan mendapatkan jatah pakan ternak untuk ayam petelur mereka.
Peternak yang tergabung dalam jaringan korporasi pun tak leluasa untuk bisa menentukan harga hasil panen mereka lantaran sudah masuk dalam jaringan pemasaran dari korporasi tersebut.
Ada dugaan kartel dalam sistem produksi telur ayam ini. Sebuah tudingan yang tentu tidak mudah untuk bisa dibuktikan oleh para peternak yang lemah.
Kiranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa melakukan investigasi akan dugaan kartel ini. Akademisi juga bisa menurunkan tim untuk meneliti jalur produksi pakan ternak hingga konsumen agar bisa mengurai masalahnya.
Namun dalam jangka pendek peternak perlu uluran tangan negara. Pemerintah bisa membeli telor para peternak dengan harga wajar agar tidak tekor oleh ongkos produksi. Telur ini bisa disalurkan untuk bantuan sosial agar masyarakat bisa mencukupi asupan protein.
