Dilema Tarif PPN

Kamis, 28 Maret 2024 | 04:41 WIB
Dilema Tarif PPN
[ILUSTRASI. TAJUK - Khomarul Hidayat]
Khomarul Hidayat | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di awal tahun depan menuai polemik. Kenaikan tarif PPN itu tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU itu mengamanatkan tarif PPN naik jadi 11% mulai 1 April 2022 atau yang berlaku sekarang. Dan kemudian naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Meski sudah menjadi amanat UU HPP, pemerintahan sekarang sepertinya gamang memutuskan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Maklum saja, usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanya sampai Oktober 2024. Sementara, jika tarif PPN diputuskan naik saat ini, saat berlaku nanti, pemerintahan sudah berganti ke pemerintahan yang baru.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,27% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,56%.​

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan

BI menilai keputusan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?

Penggunaan pihak swasta (pre-shipment inspection) tidak selamanya mengatasi korupsi kepabeanan dan praktik under invoicing.

Kinerja SIDO Masih Sehat Berkat Produk Herbal
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:15 WIB

Kinerja SIDO Masih Sehat Berkat Produk Herbal

Segmen obat herbal dan ekspansi SIDO ke pasar internasional akan menopang pertumbuhan dalam jangka panjang. 

Tahun Depan, ADHI Membidik Kontrak Baru Rp 23 Triliun
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:10 WIB

Tahun Depan, ADHI Membidik Kontrak Baru Rp 23 Triliun

Mayoritas kontribusi diharapkan berasal dari segmen engineering and construction sebagai kompetensi inti perseroan.

Jurus Kalbe Farma (KLBF) Kejar Cuan, Genjot Radiofarmaka hingga Pabrik Alkes
| Rabu, 17 Desember 2025 | 08:25 WIB

Jurus Kalbe Farma (KLBF) Kejar Cuan, Genjot Radiofarmaka hingga Pabrik Alkes

KLBF jaga dividen 50‑60% sambil menyiapkan produksi X‑Ray, dialyzer, dan kolaborasi CT Scan dengan GE.

Analisis Saham PPRE, Potensi Tekanan Jangka Pendek dan Prospek Fundamental
| Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00 WIB

Analisis Saham PPRE, Potensi Tekanan Jangka Pendek dan Prospek Fundamental

Tekanan yang dialami saham PT PP Presisi Tbk (PPRE) berpotensi berlanjut namun dinilai belum membalikkan tren.

Perlu Segmentasi Pasar Kedelai Lokal dan Impor
| Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00 WIB

Perlu Segmentasi Pasar Kedelai Lokal dan Impor

Segmentasi penggunaan kedelai lokal dan impor menjadi strategi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus menekan risiko inflasi pangan.

Incar Dana Rp 198 Miliar, Cahayasakti Investindo (CSIS) Gelar Rights Issue
| Rabu, 17 Desember 2025 | 07:46 WIB

Incar Dana Rp 198 Miliar, Cahayasakti Investindo (CSIS) Gelar Rights Issue

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) akan menerbitkan saham baru maksimal 522.800.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Harga Bahan Baku Melemah, Prospek Emiten Kertas Cerah
| Rabu, 17 Desember 2025 | 07:40 WIB

Harga Bahan Baku Melemah, Prospek Emiten Kertas Cerah

Pemulihan permintaan ekspor serta stabilnya pasar domestik menjadi penopang utama outlook kinerja emiten kertas pada 2026.

INDEKS BERITA