DPK Naik, Deposito Valas Paling Tinggi

Senin, 08 April 2019 | 08:53 WIB
DPK Naik, Deposito Valas Paling Tinggi
[]
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan kian membaik setelah sempat tergerus di tahun 2018. Bukan cuma mata uang rupiah, namun dalam denominasi valuta asing (valas).

Bank Indonesia (BI) dalam analisis uang beredar mencatat, per Februari 2019 lalu, total DPK valas tumbuh sebesar 8,8% secara year on year (yoy) menjadi Rp 757,2 triliun. Data ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK rupiah yang baru tumbuh 5,3% pada bulan Februari 2019 lalu. Pun, meningkat dari kenaikan DPK valas di bulan sebelumnya yang hanya naik 6,2% yoy.

Bila dirinci berdasarkan jenis, dana mahal alias deposito dalam bentuk valas naik paling tinggi menembus 15,4% yoy menjadi Rp 344 triliun. Pertumbuhan ini jauh melebihi periode bulan sebelumnya yang tercatat naik sekitar 8,5% yoy.

BI menyebutkan kenaikan tersebut wajar terjadi seiring meningkatnya suku bunga tertimbang simpanan berjangka valas dari 2,23% pada bulan Januari 2019 menjadi 2,27% di bulan kedua tahun 2019.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso Liem mengatakan, sampai dengan akhir Februari 2019 lalu, DPK valas BCA hanya naik 3,4% secara yoy. Santoso mengatakan, pihaknya memang tidak mengincar pertumbuhan DPK valas. Lantaran mayoritas kredit yang disalurkan oleh BCA sampai saat ini dalam mata uang rupiah.

Sementara itu, Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan, sampai dengan akhir Maret 2019, tidak ada pertumbuhan DPK valas di perseroan alias flat. "Memang fokus kami di rupiah, sesuai dengan kebutuhan pinjaman kami," katanya.

Lani mengatakan setidaknya sampai saat ini porsi DPK valas terhadap total DPK perseroan masih relatif kecil yakni di bawah 20% dan akan dijaga stabil hingga akhir tahun.

Di sisi lain, Direktur Keuangan Bank BNI Anggro Eko Cahyo menjelaskan, kondisi DPK valas di BNI masih terkendali dan terkelola dengan baik. "Ini terus kami pelihara dari waktu ke waktu dengan strategi yang sudah dirancang sejak awal tahun," katanya. BNI mengatakan dalam pengelolaannya BNI selalu menjaga porsi dana murah (CASA) valas dalam rasio yang sejalan dan stabil.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan valas bagi debitur maupun deposan perseroan. Total pengumpulan DPK Bank BNI sampai dengan Februari 2019 mencapai Rp 521,96 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 11,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 468,02 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler