DPR AS Sahkan Paket Stimulus dengan Nilai Terbesar Sepanjang Sejarah

Kamis, 11 Maret 2021 | 11:13 WIB
DPR AS Sahkan Paket Stimulus dengan Nilai  Terbesar Sepanjang Sejarah
[ILUSTRASI. Ketua DPR AS Nancy Pelosi. REUTERS/Jonathan Ernst]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Rabu (10/3) menyetujui program bantuan untuk mengatasi tekanan Covid 19 yang diajukan Presiden Joe Biden. Dengan nilai pembiayaan mencapai US$ 1,9 triliun, ini adalah stimulus terbesar yang pernah diluncurkan pemerintah AS sepanjang sejarah.

Bagian utama program stimulus itu adalah pemberian cek tunai ke mayoritas warga AS senilai total US$ 400 miliar. Dalam program yang disetujui DPR AS, tiap warga AS yang memiliki penghasilan kotor senilai US$ 80.000 per tahun, berhak mendapat bantuan tunai senilai US$ 1.400.

Program stimulus juga mencakup bantuan pemerintah federal ke pemerintah negara bagian dengan nilai total US$ 350 miliar, serta perluasan kredit pajak anak. Program itu juga mencakup peningkatan pendanaan untuk distribusi vaksin dalam program yang bertajuk America Rescue Plan itu.

"Bantuan ada di sini," demikian cuit Presiden AS Joe Biden, setelah hasil pemungutan suara DPR terungkap. Gedung Putih mengatakan, Presiden Biden akan menandatangani undang-undang (UU) yang disahkan DPR itu, Jumat esok.

Baca Juga: Dampak stimulus pemulihan Covid-19 terhadap perubahan iklim dinilai masih minim

Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan, pengesahan UU itu adalah hari penting bagi ekonomi AS, dan UU itu akan mempercepat pemulihannya.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Selasa, memperbarui proyeksi pertumbuhan AS di tahun ini menjadi 6%. Angka itu lebih tinggi daripada proyeksi OECD terdahulu, yang diterbitkan tiga bulan sebelumnya, yaitu 3%.

Mayoritas warga AS menyuarakan dukungannya atas rancangan UU (RUU) stimulus itu. Dalam jajak pendapat yang digelar Reuters-Ipsos, selama 8-9 Maret, sebanyak 70% orang AS mendukung program stimulus tersebut. Dukungan itu datang, baik dari pemilih Republik maupun Demokrat. Lima dari 10 warga pemilih Republik mengatakan rencana tersebut. Angka dukungan di antara pemilih Demokrat lebih tinggi lagi, yaitu sembilan dari 10.

Baca Juga: Wall Street menghijau, Nasdaq melonjak didorong kebangkitan saham teknologi

UU tersebut disahkan setelah pemungutan suara yang berakhir dengan hasil 220 mendukung, dan 211 menolak. Seluruh suara mendukung datang dari kubu Partai Demokrat. Sedangkan suara menolak diberikan oleh seluruh anggota DPR dari Partai Republik dan seorang anggota DPR dari Partai Demokrat.

Kubu Demokrat menyebut program yang termuat dalam RUU itu merupakan tanggapan terpenting yang dilakukan AS terhadap krisis. “Ini hari bersejarah. Ini adalah awal dari akhir dari depresi COVID yang hebat,” kata Perwakilan Demokrat Jan Schakowsky, seusai pemilihan.

Sedang Partai Republik menentang program itu dengan alasan biaya yang terlalu besar dan prioritas progresif yang boros. Mereka juga beralasan fase terburuk dari krisis kesehatan Covid-19 telah berlalu.  “Itu adalah rencana yang salah pada waktu yang salah karena begitu banyak alasan yang salah,” kata Perwakilan dari Partai Republik, Jason Smith.

Selanjutnya: Ini rincian stimulus Biden untuk anak-anak Amerika

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

INDEKS BERITA

Terpopuler