DPR AS Sahkan Paket Stimulus dengan Nilai Terbesar Sepanjang Sejarah

Kamis, 11 Maret 2021 | 11:13 WIB
DPR AS Sahkan Paket Stimulus dengan Nilai  Terbesar Sepanjang Sejarah
[ILUSTRASI. Ketua DPR AS Nancy Pelosi. REUTERS/Jonathan Ernst]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Rabu (10/3) menyetujui program bantuan untuk mengatasi tekanan Covid 19 yang diajukan Presiden Joe Biden. Dengan nilai pembiayaan mencapai US$ 1,9 triliun, ini adalah stimulus terbesar yang pernah diluncurkan pemerintah AS sepanjang sejarah.

Bagian utama program stimulus itu adalah pemberian cek tunai ke mayoritas warga AS senilai total US$ 400 miliar. Dalam program yang disetujui DPR AS, tiap warga AS yang memiliki penghasilan kotor senilai US$ 80.000 per tahun, berhak mendapat bantuan tunai senilai US$ 1.400.

Program stimulus juga mencakup bantuan pemerintah federal ke pemerintah negara bagian dengan nilai total US$ 350 miliar, serta perluasan kredit pajak anak. Program itu juga mencakup peningkatan pendanaan untuk distribusi vaksin dalam program yang bertajuk America Rescue Plan itu.

"Bantuan ada di sini," demikian cuit Presiden AS Joe Biden, setelah hasil pemungutan suara DPR terungkap. Gedung Putih mengatakan, Presiden Biden akan menandatangani undang-undang (UU) yang disahkan DPR itu, Jumat esok.

Baca Juga: Dampak stimulus pemulihan Covid-19 terhadap perubahan iklim dinilai masih minim

Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan, pengesahan UU itu adalah hari penting bagi ekonomi AS, dan UU itu akan mempercepat pemulihannya.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Selasa, memperbarui proyeksi pertumbuhan AS di tahun ini menjadi 6%. Angka itu lebih tinggi daripada proyeksi OECD terdahulu, yang diterbitkan tiga bulan sebelumnya, yaitu 3%.

Mayoritas warga AS menyuarakan dukungannya atas rancangan UU (RUU) stimulus itu. Dalam jajak pendapat yang digelar Reuters-Ipsos, selama 8-9 Maret, sebanyak 70% orang AS mendukung program stimulus tersebut. Dukungan itu datang, baik dari pemilih Republik maupun Demokrat. Lima dari 10 warga pemilih Republik mengatakan rencana tersebut. Angka dukungan di antara pemilih Demokrat lebih tinggi lagi, yaitu sembilan dari 10.

Baca Juga: Wall Street menghijau, Nasdaq melonjak didorong kebangkitan saham teknologi

UU tersebut disahkan setelah pemungutan suara yang berakhir dengan hasil 220 mendukung, dan 211 menolak. Seluruh suara mendukung datang dari kubu Partai Demokrat. Sedangkan suara menolak diberikan oleh seluruh anggota DPR dari Partai Republik dan seorang anggota DPR dari Partai Demokrat.

Kubu Demokrat menyebut program yang termuat dalam RUU itu merupakan tanggapan terpenting yang dilakukan AS terhadap krisis. “Ini hari bersejarah. Ini adalah awal dari akhir dari depresi COVID yang hebat,” kata Perwakilan Demokrat Jan Schakowsky, seusai pemilihan.

Sedang Partai Republik menentang program itu dengan alasan biaya yang terlalu besar dan prioritas progresif yang boros. Mereka juga beralasan fase terburuk dari krisis kesehatan Covid-19 telah berlalu.  “Itu adalah rencana yang salah pada waktu yang salah karena begitu banyak alasan yang salah,” kata Perwakilan dari Partai Republik, Jason Smith.

Selanjutnya: Ini rincian stimulus Biden untuk anak-anak Amerika

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pengguna Kripto Naik Tapi Transaksi Anjlok 34%, Pasar Kripto Berubah?
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 15:33 WIB

Pengguna Kripto Naik Tapi Transaksi Anjlok 34%, Pasar Kripto Berubah?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pengguna kripto mencapai 22,69 juta pada akhir semester I-2026, melejit 43,17% YoY.

Pemerintah Dorong Infrastruktur Ekonomi Digital, Ini Imbasnya untuk DCII dan INET
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 13:19 WIB

Pemerintah Dorong Infrastruktur Ekonomi Digital, Ini Imbasnya untuk DCII dan INET

DCII menjadi salah satu emiten yang paling relevan karena bisnis utamanya memang berada di sektor data center.

Konsumen Beralih ke Kebutuhan Primer, Bagaimana Nasib Saham Sektor Konsumsi?
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 13:02 WIB

Konsumen Beralih ke Kebutuhan Primer, Bagaimana Nasib Saham Sektor Konsumsi?

​Di tengah pergerakan Indeks Penjualan Riil yang fluktuatif, sejumlah emiten konsumen justru mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan.

Asing Kembali Borong Saham BBRI, Valuasi Jadi Pemicu Repricing
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 12:08 WIB

Asing Kembali Borong Saham BBRI, Valuasi Jadi Pemicu Repricing

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mulai kembali menjadi incaran investor asing dalam sepekan.

GOTO Didepak dari Indeks MSCI, Butuh Katalis Material untuk Lepas Dari Level Gocap
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 11:35 WIB

GOTO Didepak dari Indeks MSCI, Butuh Katalis Material untuk Lepas Dari Level Gocap

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) resmi dikeluarkan dari indeks MSCI Global Standard pada rebalancing periode Agustus 2026.

Harga Emas Global Mulai Naik Lagi, Saham PSAB Dapat Katalis Positif
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 10:32 WIB

Harga Emas Global Mulai Naik Lagi, Saham PSAB Dapat Katalis Positif

Kenaikan harga emas global kembali ke level US$ 4.300 per ons troi dinilai menjadi katalis positif bagi PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB).

Setoran Bea Keluar Emas Masih Minim
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 09:40 WIB

Setoran Bea Keluar Emas Masih Minim

Sejak Desember 2025, pemerintah mulai mengenakan bea keluar atas sejumlah produk emas ekspor        

Pergerakan Saham Grup Barito Dipengaruhi Sentimen Fundamental dan MSCI
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 09:38 WIB

Pergerakan Saham Grup Barito Dipengaruhi Sentimen Fundamental dan MSCI

Pergerakan saham Grup Barito tidak semata-mata technical rebound, melainkan kombinasi dari rebalancing MSCI, aksi korporasi, akumulasi investor.

Kendati Status Desil Tinggi, Belum Tentu Kaya
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 09:33 WIB

Kendati Status Desil Tinggi, Belum Tentu Kaya

Pengelompokan desil dinilai kurang tepat untuk menentukan kelas ekonomi masyarakat                  

Menguji Ambisi Ekonomi Pemerintah Tahun Depan
| Jumat, 14 Agustus 2026 | 09:21 WIB

Menguji Ambisi Ekonomi Pemerintah Tahun Depan

Ruang fiskal yang kian terbatas membuat pemerintah harus berhati-hati menjaga keseimbangan antara ambisi belanja, target pertumbuhan, dan utang

INDEKS BERITA

Terpopuler