Ekonomi dan Covid-19

Rabu, 04 Januari 2023 | 08:00 WIB
Ekonomi dan Covid-19
[]
Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melonjaknya kasus Covid-19 di China menyebabkan kecemasan baru bagi dunia. Satu per satu, negara-negara di dunia membatasi pendatang dari China dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Langkah tersebut diambil saat Negeri Panda itu berencana membuka kembali perbatasannya pada 8 Januari 2023 mendatang. 

Mengutip Time, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris, memperkenalkan kembali tes Covid-19 pra-penerbangan di mana setiap penumpang yang terbang dari Tiongkok wajib untuk untuk menunjukkan hasil tes negatif Covid-19.

Negara lainnya, seperti Jepang dan Italia, mewajibkan pengujian pada saat kedatangan dan karantina bagi mereka yang dinyatakan positif.  

Kebijakan yang lebih keras lagi bahkan diterapkan oleh Maroko. Negara ini memutuskan untuk melarang masuknya semua pelancong yang datang dari China secara langsung.

Meski banyak negara sudah mulai meningkatkan kewaspadaannya atas pembukaan kembali China, namun pemerintah belum mengambil langkah serupa. Menparekraf

Sandiaga Uno bilang, hingga saat ini, belum ada instruksi khusus terkait prosedur masuknya wisatawan asal China di Indonesia. Ini termasuk soal syarat hasil negatif tes PCR saat kedatangan.

Bahkan melansir Kompas.com, Indonesia menyambut positif kebijakan Pemerinah China atas pembukaan kembali perbatasannya dan tetap mengejar target kunjungan wisatawan sebanyak 253.000 orang di 2023. 

Saat ini, benteng pertahanan Indonesia terkait wisatawan mancanegara masih mengacu pada SE Satgas Covid Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022.

Dalam SE tersebut, syarat kedatangan pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia adalah wajib sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan. 

Pemerintah seharusnya meningkatkan lagi kewaspadaan terhadap kedatangan pelancong dari China seperti halnya negara lain. Ada beberapa alasan yang mendasari hal itu.

Pertama, data kasus Covid-19 China tidak dapat diandalkan. Kedua, adanya potensi kemunculan varian baru di China. 

Itu sebabnya, pemerintah harus meningkatkan langkah-langkah antisipatif terkait pencabutan pembatasan China. Kedatangan turis China memang bisa membuat kegiatan ekonomi kita marak. Akan tetapi, jangan sampai hal itu mengorbankan kesehatan masyarakat. 

Bagikan

Berita Terbaru

Kenaikan Harga CPO dan Wacana B50 Diprediksi Membawa Berkah Bagi DSNG
| Selasa, 10 Maret 2026 | 05:32 WIB

Kenaikan Harga CPO dan Wacana B50 Diprediksi Membawa Berkah Bagi DSNG

Menyeruaknya perang di Timur Tengah membuat harga komoditas terkerek naik, salah satunya adalah minyak nabati dan CPO.

PANI dan CBDK Kompak Mencetak Pertumbuhan Laba Pada 2025
| Selasa, 10 Maret 2026 | 05:10 WIB

PANI dan CBDK Kompak Mencetak Pertumbuhan Laba Pada 2025

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) mencatat pertumbuhan laba pada 2025.

TLKM Divestasi AdMedika ke Fullerton Health
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:54 WIB

TLKM Divestasi AdMedika ke Fullerton Health

Penandatangan CSPA dengan Fullerton Health merupakan langkah menuju realisasi divestasi penuh AdMedika Group

PGN Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:49 WIB

PGN Perkuat Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi

Arah strategis PGN pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan operasional, konsolidasi portofolio bisnis, serta ekspansi bisnis bernilai tambah

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:46 WIB

Masyarakat Diminta Jangan Panic Buying

Pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

 Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:42 WIB

Pemerintah Akui Pasokan Batubara PLTU Tak Aman

Penurunan hari operasi pembngkit (HOP) PLTU mengindikasikan ada persoalan pada distribusi batubara domestik

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

Pemerintah Tak Mengerek Harga BBM Bersubsidi

Jika harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel, maka belanja subsidi tembus Rp 309 triliun

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:35 WIB

SMI Cari Pendanaan Rp 24 Triliun di 2026

Kebutuhan pendanaan akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Pendapatan Merosot, Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik Dua Digit Pada 2025

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) mencatat pertumbuhan laba bersih di tengau merosotnya penjualan di sepanjang tahun 2025. ​

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:05 WIB

Prospek Emiten CPO dan Batubara Terancam Regulasi

Prospek emiten CPO dan batubara diadang kebijakan kenaikan tarif ekspor dan pemangkasan kuota produksi.

INDEKS BERITA

Terpopuler