Ekonomi dan Covid-19

Rabu, 04 Januari 2023 | 08:00 WIB
Ekonomi dan Covid-19
[]
Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melonjaknya kasus Covid-19 di China menyebabkan kecemasan baru bagi dunia. Satu per satu, negara-negara di dunia membatasi pendatang dari China dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Langkah tersebut diambil saat Negeri Panda itu berencana membuka kembali perbatasannya pada 8 Januari 2023 mendatang. 

Mengutip Time, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris, memperkenalkan kembali tes Covid-19 pra-penerbangan di mana setiap penumpang yang terbang dari Tiongkok wajib untuk untuk menunjukkan hasil tes negatif Covid-19.

Negara lainnya, seperti Jepang dan Italia, mewajibkan pengujian pada saat kedatangan dan karantina bagi mereka yang dinyatakan positif.  

Kebijakan yang lebih keras lagi bahkan diterapkan oleh Maroko. Negara ini memutuskan untuk melarang masuknya semua pelancong yang datang dari China secara langsung.

Meski banyak negara sudah mulai meningkatkan kewaspadaannya atas pembukaan kembali China, namun pemerintah belum mengambil langkah serupa. Menparekraf

Sandiaga Uno bilang, hingga saat ini, belum ada instruksi khusus terkait prosedur masuknya wisatawan asal China di Indonesia. Ini termasuk soal syarat hasil negatif tes PCR saat kedatangan.

Bahkan melansir Kompas.com, Indonesia menyambut positif kebijakan Pemerinah China atas pembukaan kembali perbatasannya dan tetap mengejar target kunjungan wisatawan sebanyak 253.000 orang di 2023. 

Saat ini, benteng pertahanan Indonesia terkait wisatawan mancanegara masih mengacu pada SE Satgas Covid Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022.

Dalam SE tersebut, syarat kedatangan pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia adalah wajib sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan. 

Pemerintah seharusnya meningkatkan lagi kewaspadaan terhadap kedatangan pelancong dari China seperti halnya negara lain. Ada beberapa alasan yang mendasari hal itu.

Pertama, data kasus Covid-19 China tidak dapat diandalkan. Kedua, adanya potensi kemunculan varian baru di China. 

Itu sebabnya, pemerintah harus meningkatkan langkah-langkah antisipatif terkait pencabutan pembatasan China. Kedatangan turis China memang bisa membuat kegiatan ekonomi kita marak. Akan tetapi, jangan sampai hal itu mengorbankan kesehatan masyarakat. 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat
| Senin, 20 April 2026 | 05:00 WIB

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat

​Margin bank berpeluang stabil dalam beberapa kuartal kedepan, menjaga kinerja laba.                     

INDEKS BERITA

Terpopuler