Ekspor Ikan Indonesia ke Eropa Masih Tersendat

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:36 WIB
Ekspor Ikan Indonesia  ke Eropa Masih Tersendat
[ILUSTRASI. Pedagang memasukkan udang ke dalam keranjang di pasar ikan Bintaro, Ampenan, Mataram, NTB, Senin (10/6/2024). Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB potensi produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut NTB mencapai 185.518 ton per tahun dengan hasil ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang dan ikan hias. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nym.]
Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Uni Eropa masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan itu terutama terkait ketatnya persyaratan Uni Eropa terhadap produk perikanan Indonesia.

"Kendala saat ini terkait jumlah approval number, yang dimiliki Unit Pengelolaan Ikan, perusahaan yang bisa mengekspor ke sana. Sekarang jumlah approvement sebanyak 176 dan belum bisa bernambah sejak 2017," ungkap Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (13/6).

Ada beberapa negara yang menjadi pangsa pasar utama ekspor produk perikanan Indonesia. Pasar terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai US$ 1,91 miliar setara 33,9% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Pasar berikutnya adalah Tiongkok senilai US$ 1,14 miliar (20,2%), Jepang sebesar US$ 690,70 juta (12,3%), negara di kawasan ASEAN dengan nilai US$ 667,83 juta (11,9%) serta Uni Eropa dengan nilai US$ 335,27 juta (6,0%).

KKP masih mengidentifikasi permasalahan ekspor ke Uni Eropa dan dipastikan hal itu bukan karena mutu. Ishartini bilang, persoalan ekspor Uni Eropa akibat mutu tidaklah terlalu besar, yakni di bawah 1%. "Eropa sekarang meminta kita untuk bisa menyakinkan mereka bahwa sistem trustability ini sudah terjaga," kata Ishartini. Oleh sebab itu, KKP berusaha memperbaiki segala proses pengadaan komoditas perikanan dari hulu sampai hilir sehingga pada tahun ini KKP siap bertemu Uni Eropa untuk kembali menyampaikan progres dan rencana ekspor produk perikanan.

BPPMHKP merupakan badan baru di KKP. Untuk melengkapi kelembagaan ini, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh provinsi di Indonesia. "Dalam proses usulan kepada Kementerian PAN-RB, mudah-mudahan segera disetujui agar kita bisa segera memiliki nomenklatur yang sesuai dengan induknya," kata Ishartini.

Selain itu, target-target penjaminan mutu akan dikerjakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Ishartini menyebutkan, badan yang dipimpinnya akan terlebih dulu fokus memastikan penjaminan mutu di tempat-tempat yang menjadi model. "Kita akan fokus di lokasi modelling, supaya nanti percontohannya bisa lengkap dari hulu sampai hilir, sampai ke sertifikasi mutunya," ucap Ishartini.

BPPMHKP berharap bisa menerbitkan minimal 100.000 sertifikat mutu setiap tahun yang meliputi 3.000 jenis produk. BPPMHKP juga melakukan harmonisasi sistem dengan negara tujuan ekspor melalui mutual recognition agreement (MRA) yang kini sudah mencapai 39 MRA.   

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Tidak Hanya Menambang, INCO Jawab Dua Tantangan ESG Global Paling Mendesak
| Selasa, 30 September 2025 | 20:32 WIB

Tidak Hanya Menambang, INCO Jawab Dua Tantangan ESG Global Paling Mendesak

Pada 2024 INCO merealisasikan biaya pengelolaan lingkungan US$ 28,37 juta atau setara Rp 462,47 miliar.

Catat Aksi Net Buy Rp 199,47 Miliar, JP Morgan hingga Allianz Borong Saham ASII
| Selasa, 30 September 2025 | 19:40 WIB

Catat Aksi Net Buy Rp 199,47 Miliar, JP Morgan hingga Allianz Borong Saham ASII

Aksi akumulasi saham ASII terbanyak dilakukan oleh JP Morgan Chase & Co sebanyak 46.189.100 saham yang dilakukan pada 29 September 2025.

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%
| Selasa, 30 September 2025 | 13:38 WIB

Anak Usaha DOID Rilis Obligasi Senilai Rp 1,4 Triliun, Tawaran Kupon Hingga 8,75%

PT Bukit Makmur Mandiri Utama akan memanfaatkan dana obligasi untuk refinancing, belanja modal, dan modal kerja.

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?
| Selasa, 30 September 2025 | 11:41 WIB

Ada Transaksi Nego Jumbo di Saham ARCI, Basis Utama Prima Milik Happy Hapsoro Jualan?

Basis Utama Prima masuk sebagai investor di ARCI saat emiten pertambangan emas tersebut menggelar IPO pada 2021.

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih
| Selasa, 30 September 2025 | 10:25 WIB

Besarnya Efek Domino Dibalik Suntikan Rp 200 T ke Himbara untuk Koperasi Merah Putih

Risiko terbesar jika sampai terjadi kegagalan Koperasi Merah Putih akan ditanggung desa dan kelurahan.

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten
| Selasa, 30 September 2025 | 09:49 WIB

DPR Minta Minimum Free Float 30%, Begini Efeknya Bagi Pasar Saham dan Emiten

Jika minimum free float langsung diatur sebesar 30%, dapat menimbulkan risiko bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo
| Selasa, 30 September 2025 | 09:10 WIB

Usai Gembok Dibuka BEI, Saham KOKA Langsung Ngacir Tersulut Rencana Masuknya Ningbo

Lonjakan saham KOKA lebih dipicu oleh euforia dan spekulasi pelaku pasar terhadap rencana masuknya calon investor strategis. 

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub
| Selasa, 30 September 2025 | 08:29 WIB

SKK Migas Teken Perjanjian Proyek South Hub

Tiga kontrak pertama memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam komersialisasi minyak dan kondensat

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun
| Selasa, 30 September 2025 | 08:27 WIB

Antam Masih Mengimpor Emas 30 Ton per Tahun

Antam mendapatkan emas dari beberapa sumber. Pertama, dari Tambang Emas Pongkor di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Bogor,

Nasib IPO Inalum  di Tangan Danantara
| Selasa, 30 September 2025 | 08:22 WIB

Nasib IPO Inalum di Tangan Danantara

Sebelumnya, Inalum menargetkan IPO bisa direalisasikan sebelum Danantara berdiri, saat masih berada langsung di bawah kendali Kementerian BUMN

INDEKS BERITA

Terpopuler