Emiten Kawasan Industri dan Pergudangan Berebut Penyewa

Rabu, 06 Februari 2019 | 09:19 WIB
Emiten Kawasan Industri dan Pergudangan Berebut Penyewa
[]
Reporter: Nur Pehatul Janna | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persaingan bisnis pergudangan dan kawasan industri semakin ketat. Sejumlah emiten kawasan industri dan pergudangan bersaing memperebutkan penyewa atau tenant dengan menawarkan konsep dan kemudahan jasa pelayanan.

Perusahaan warehouse providers, PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), misalnya, fokus menawarkan spesifikasi gudang modern untuk menggaet calon tenant potensial.

Corporate Finance and Investor Relations PT Mega Manunggal Property Tbk, Azhar Musafi mengatakan, kepada para calon penyewa, manajemen selalu memberikan penawaran dengan spesifikasi gudang modern.

"Kami menawarkan warehouse modern, bukan tradisional. Jadi fokusnya ke spesifikasi yang nantinya digunakan untuk tenant seperti floor capacity, fasilitas dan sebagainya," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (5/2).

Untuk tarif sewa, Azhar menjelaskan, kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan lokasi dan spesifikasi kebutuhan penyewa. "Mahal atau murahnya tarif sewa ini tergantung lokasi. Kalau lokasinya strategis, maka harga sewa akan jauh lebih tinggi mengingat harga tanahnya pasti tidak murah," sebut dia.

Mengenai rencana menaikkan tarif sewa, Azhar bilang, tentu akan merujuk perjanjian awal dengan tenant karena seluruh gudang MMLP terikat kontrak jangka panjang.

Adapun manajemen PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) optimistis pada tahun ini mampu menggaet sekitar 50 perusahaan untuk menempati lahan di Kawasan Industri Jababeka seluas 100 hektare (ha).

Direktur KIJA Hyanto Whiadhi mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya terus meningkatkan pelayanan lewat one stop service kepada tenant. "Misalnya untuk perizinan, semua bisa kami bantu urus. Lalu kami memberikan fasilitas infrastruktur, misalkan di dalam Kawasan Industri Jababeka ada Cikarang Dry Port. Kami bisa bantu pelayanan ekspor impor," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Emiten bersandi saham KIJA di Bursa Efek Indonesia ini juga menyediakan pabrik bagi usaha kecil dan menengah, serta perusahaan startup. Luas pabrik mulai dari 120 m hingga 4.000 m, dan bisa dirancang sesuai keperluan investor.

Lahan dan bangunan tersebut bisa dimiliki dengan sistem beli putus. Hyanto bilang, harga jual lahan dan pabrik bervariasi mulai dari Rp 2 miliar. Untuk tahun ini, KIJA belum berencana menaikkan harga lahan.

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) juga berencana meningkatkan relasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan logistik dan consumer goods. Pada tahun ini, Bekasi Fajar membidik penjualan lahan industri seluas 40 ha. "Kami masih punya land bank sekitar 725 hektare dari total 1.055 hektare di kompleks industri MM2100 di Cibitung," ungkap Seri, Head of Investor Relation BEST.

Dia mengklaim, menempati lahan di BEST merupakan langkah tepat karena lokasinya strategis. Asumsinya, dekat dengan Jakarta dan akan terhubung dengan interchange ke JORR 2. Tak hanya itu, Bekasi Fajar memiliki keunggulan di pengembangan area yang hanya fokus pada kawasan industri. Alhasil, tidak bercampur dengan area perumahan dan komersial.

BEST juga memiliki dua sumber listrik, yakni pasokan dari PT PLN dan PT Cikarang Listrindo. Untuk tarif harga lahan, Bekasi Fajar mematok mulai Rp 3 juta hingga Rp 3,2 juta per m2. "Kami berharap target penjualan lahan seluas 40 hektare akan terealisasi tahun ini," ujar Seri.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA