Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari

Kamis, 18 April 2019 | 07:45 WIB
Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri swasta per Februari mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% year on year (yoy). Namun jika diperbandingkan secara bulanan, posisi utang luar negeri swasta di Februari tidak mengalami perubahan berarti dibanding posisi Januari.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan utang luar negeri swasta bersumber dari empat sektor. Pertama sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas (LGA) naik 26,8% yoy; Kedua, dari sektor pertambangan dan penggalian juga naik 26,8% yoy; Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% secara tahunan atau yoy; keempat sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, Senin (15/4), mengatakan, porsi utang luar negeri keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total utang luar negeri swasta. Meski  secara tahunan utang luar negeri swasta naik cukup tinggi, jika diukur secara bulanan pertumbuhan utang terlihat melambat.

Utang luar negeri swasta per Februari 2019 naik 0,65% dibanding bulan Januari 2019. Sementara pertumbuhan utang Januari 2019, terhadap bulan Desember 2018 juga tumbuh tipis hanya tumbuh 0,93%. Jika Desember 2018 utang luar negeri swasta mencapai US$ 191,87 miliar pada Januari 2019 menjadi US$ 193,57 miliar.

Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Refinancing utang mengalami kenaikan. Jika Januari sebesar US$ 20,45 miliar, per Februari menjadi US$ 21,12 miliar. Padahal, dalam periode yang sama, penggunaan utang untuk modal kerja, turun dari US$ 59,79 miliar menjadi US$ 59,76 miliar.

Begitu juga dengan penggunaan utang untuk investasi turun dari US$ 63,80 miliar jadi US$ 63,48 miliar.BI mencatat rerata utang luar negeri swasta dengan jatuh tempo kurang dari setahun juga naik, dari US$ 47,62 miliar pada Januari, menjadi US$ 48,11 miliar di Februari.

Utang jangka panjang masih mendominasi utang luar negeri swasta. Dengan nilai US$ 146,8 miliar , utang jangka panjang setara 75,3% dari total utang luar negeri swasta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, laju pertumbuhan ULN swasta masih berpotensi naik. Sebab, "Swasta mungkin mengerem utang, untuk modal kerja dan investasi karena wait and see terkait Pemilu," katanya, Selasa (17/4).

Kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Ia memperkirakan, setelah pemenang pemilu jelas, perusahaan akan lebih percaya diri untuk melakukan ekspansi. Faktor lain yang membuat utang melonjak karena likuiditas yang di dalam negeri minim. Untuk menerbitkan obligasi korporasi pun, swasta harus menawarkan yield lebih tinggi karena bersaing dengan obligasi pemerintah.

Rendy berharap pemerintah lebih waspada memantau pertumbuhan ULN swasta. Pasalnya, pertumbuhan ULN swasta yang terlalu cepat bisa berdampak pada perekonomian dalam negeri secara makro.

Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dollar juga akan meningkat, terutama jika ada banyak utang yang jatuh tempo. Jika tidak diantisipasi, ini dapat menjadi pemicu depresiasi nilai tukar rupiah ke depan. "Selain itu, juga perlu dipantau rasio utang dengan devisa. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar dan ini menambah risiko," katanya. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar.

Bagikan

Berita Terbaru

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:10 WIB

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Manajemen HALO menjalankan strategi efisiensi biaya secara berkelanjutan, khususnya pada cost of production

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02 WIB

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis

Namun, industri pelayaran selama tahun lalu masih menghadapi tekanan, terutama pada tingkat utilisasi dan harga sewa kapal.

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

INDEKS BERITA

Terpopuler