Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari

Kamis, 18 April 2019 | 07:45 WIB
Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri swasta per Februari mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% year on year (yoy). Namun jika diperbandingkan secara bulanan, posisi utang luar negeri swasta di Februari tidak mengalami perubahan berarti dibanding posisi Januari.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan utang luar negeri swasta bersumber dari empat sektor. Pertama sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas (LGA) naik 26,8% yoy; Kedua, dari sektor pertambangan dan penggalian juga naik 26,8% yoy; Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% secara tahunan atau yoy; keempat sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, Senin (15/4), mengatakan, porsi utang luar negeri keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total utang luar negeri swasta. Meski  secara tahunan utang luar negeri swasta naik cukup tinggi, jika diukur secara bulanan pertumbuhan utang terlihat melambat.

Utang luar negeri swasta per Februari 2019 naik 0,65% dibanding bulan Januari 2019. Sementara pertumbuhan utang Januari 2019, terhadap bulan Desember 2018 juga tumbuh tipis hanya tumbuh 0,93%. Jika Desember 2018 utang luar negeri swasta mencapai US$ 191,87 miliar pada Januari 2019 menjadi US$ 193,57 miliar.

Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Refinancing utang mengalami kenaikan. Jika Januari sebesar US$ 20,45 miliar, per Februari menjadi US$ 21,12 miliar. Padahal, dalam periode yang sama, penggunaan utang untuk modal kerja, turun dari US$ 59,79 miliar menjadi US$ 59,76 miliar.

Begitu juga dengan penggunaan utang untuk investasi turun dari US$ 63,80 miliar jadi US$ 63,48 miliar.BI mencatat rerata utang luar negeri swasta dengan jatuh tempo kurang dari setahun juga naik, dari US$ 47,62 miliar pada Januari, menjadi US$ 48,11 miliar di Februari.

Utang jangka panjang masih mendominasi utang luar negeri swasta. Dengan nilai US$ 146,8 miliar , utang jangka panjang setara 75,3% dari total utang luar negeri swasta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, laju pertumbuhan ULN swasta masih berpotensi naik. Sebab, "Swasta mungkin mengerem utang, untuk modal kerja dan investasi karena wait and see terkait Pemilu," katanya, Selasa (17/4).

Kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Ia memperkirakan, setelah pemenang pemilu jelas, perusahaan akan lebih percaya diri untuk melakukan ekspansi. Faktor lain yang membuat utang melonjak karena likuiditas yang di dalam negeri minim. Untuk menerbitkan obligasi korporasi pun, swasta harus menawarkan yield lebih tinggi karena bersaing dengan obligasi pemerintah.

Rendy berharap pemerintah lebih waspada memantau pertumbuhan ULN swasta. Pasalnya, pertumbuhan ULN swasta yang terlalu cepat bisa berdampak pada perekonomian dalam negeri secara makro.

Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dollar juga akan meningkat, terutama jika ada banyak utang yang jatuh tempo. Jika tidak diantisipasi, ini dapat menjadi pemicu depresiasi nilai tukar rupiah ke depan. "Selain itu, juga perlu dipantau rasio utang dengan devisa. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar dan ini menambah risiko," katanya. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham IPAC Melaju Sampai Digembok Bursa Meski Kondisi Bisnisnya Sedang Tidak Bagus
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 17:37 WIB

Saham IPAC Melaju Sampai Digembok Bursa Meski Kondisi Bisnisnya Sedang Tidak Bagus

Perusahaan agen properti ini justru membukukan rugi bersih semakin besar menjadi Rp 2,38 miliar dari sebelumnya Rp 464,17 juta di semester I-2024.

Melihat Potensi Akuisisi Campina (CAMP) Oleh Investor Strategis
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 12:28 WIB

Melihat Potensi Akuisisi Campina (CAMP) Oleh Investor Strategis

Emiten produsen es krim Campina, PT Campina Es Krim TBk (CAMP) diduga batal diakuisisi oleh manajer investasi asal Bahrain, Investcorp.

Dominasi Bitcoin Merosot di Awal Pekan, Altcoin Ini Layak Dicermati
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 09:34 WIB

Dominasi Bitcoin Merosot di Awal Pekan, Altcoin Ini Layak Dicermati

Bila penurunan dominasi terus berlanjut, likuiditas dari bitcoin bisa mengalir ke aset lain dan membuka ruang bagi reli altcoin.

Marketing Sales CTRA Melemah di Kuartal III, tapi Masih Ada Harapan di Ujung Tahun
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 08:42 WIB

Marketing Sales CTRA Melemah di Kuartal III, tapi Masih Ada Harapan di Ujung Tahun

Efek penurunan suku bunga BI belum terasa ke kredit KPR karena laju pemangkasan bunga kredit bank yang lebih lambat.​

Menang Lelang BWA, Hashim dan Sinar Mas Siap Masuk ke Bisnis Internet Murah
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 08:40 WIB

Menang Lelang BWA, Hashim dan Sinar Mas Siap Masuk ke Bisnis Internet Murah

Potensi perang harga sangat terbuka. Spektrum baru ini bakal menambah kompetisi di fixed broadband, terutama dengan TLKM yang masih dominan.

Harga Saham BBCA Anjlok Terus Hingga Sentuh Level Terendah Tiga Tahun, the Next UNVR?
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 08:27 WIB

Harga Saham BBCA Anjlok Terus Hingga Sentuh Level Terendah Tiga Tahun, the Next UNVR?

Jika level psikologis di 7.000 jebol, maka ada risiko harga saham BBCA bakal turun ke Rp 6.000 per saham.

Perpres Pembangkit Sampah Terbit, Ini Poin Penting & Efeknya ke OASA, TOBA, BIPI
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 07:54 WIB

Perpres Pembangkit Sampah Terbit, Ini Poin Penting & Efeknya ke OASA, TOBA, BIPI

Pengusaha mendapatkan kepastian penerbitan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) lebih cepat dan harga listrik yang dipatok di US$ 20 cent per KWh.

Baru Empat Izin Tambang yang Dibuka Kembali
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 07:48 WIB

Baru Empat Izin Tambang yang Dibuka Kembali

Sebanyak 44 perusahaan pertambangan yang mengajukan pengembalian izin telah membayar jaminan reklamasi tambang.

Data Migas Kemenkeu dan ESDM Berbeda
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 07:43 WIB

Data Migas Kemenkeu dan ESDM Berbeda

Perbedaan bisa muncul karena data di level pimpinan SKK Migas memasukkan produksi LPG yang dikonversi ke setara minyak.

Negosiasi Buntu, Skema Baru Beli BBM Digodok
| Kamis, 16 Oktober 2025 | 07:40 WIB

Negosiasi Buntu, Skema Baru Beli BBM Digodok

Kementerian ESDM menjanjikan skema baru pembelian BBM swasta bisa disepakati pekan ini, sehingga bisa mengatasi kelangkaan pasokan

INDEKS BERITA

Terpopuler