Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari

Kamis, 18 April 2019 | 07:45 WIB
Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri swasta per Februari mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% year on year (yoy). Namun jika diperbandingkan secara bulanan, posisi utang luar negeri swasta di Februari tidak mengalami perubahan berarti dibanding posisi Januari.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan utang luar negeri swasta bersumber dari empat sektor. Pertama sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas (LGA) naik 26,8% yoy; Kedua, dari sektor pertambangan dan penggalian juga naik 26,8% yoy; Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% secara tahunan atau yoy; keempat sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, Senin (15/4), mengatakan, porsi utang luar negeri keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total utang luar negeri swasta. Meski  secara tahunan utang luar negeri swasta naik cukup tinggi, jika diukur secara bulanan pertumbuhan utang terlihat melambat.

Utang luar negeri swasta per Februari 2019 naik 0,65% dibanding bulan Januari 2019. Sementara pertumbuhan utang Januari 2019, terhadap bulan Desember 2018 juga tumbuh tipis hanya tumbuh 0,93%. Jika Desember 2018 utang luar negeri swasta mencapai US$ 191,87 miliar pada Januari 2019 menjadi US$ 193,57 miliar.

Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Refinancing utang mengalami kenaikan. Jika Januari sebesar US$ 20,45 miliar, per Februari menjadi US$ 21,12 miliar. Padahal, dalam periode yang sama, penggunaan utang untuk modal kerja, turun dari US$ 59,79 miliar menjadi US$ 59,76 miliar.

Begitu juga dengan penggunaan utang untuk investasi turun dari US$ 63,80 miliar jadi US$ 63,48 miliar.BI mencatat rerata utang luar negeri swasta dengan jatuh tempo kurang dari setahun juga naik, dari US$ 47,62 miliar pada Januari, menjadi US$ 48,11 miliar di Februari.

Utang jangka panjang masih mendominasi utang luar negeri swasta. Dengan nilai US$ 146,8 miliar , utang jangka panjang setara 75,3% dari total utang luar negeri swasta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, laju pertumbuhan ULN swasta masih berpotensi naik. Sebab, "Swasta mungkin mengerem utang, untuk modal kerja dan investasi karena wait and see terkait Pemilu," katanya, Selasa (17/4).

Kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Ia memperkirakan, setelah pemenang pemilu jelas, perusahaan akan lebih percaya diri untuk melakukan ekspansi. Faktor lain yang membuat utang melonjak karena likuiditas yang di dalam negeri minim. Untuk menerbitkan obligasi korporasi pun, swasta harus menawarkan yield lebih tinggi karena bersaing dengan obligasi pemerintah.

Rendy berharap pemerintah lebih waspada memantau pertumbuhan ULN swasta. Pasalnya, pertumbuhan ULN swasta yang terlalu cepat bisa berdampak pada perekonomian dalam negeri secara makro.

Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dollar juga akan meningkat, terutama jika ada banyak utang yang jatuh tempo. Jika tidak diantisipasi, ini dapat menjadi pemicu depresiasi nilai tukar rupiah ke depan. "Selain itu, juga perlu dipantau rasio utang dengan devisa. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar dan ini menambah risiko," katanya. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar.

Bagikan

Berita Terbaru

Astra Otoparts (AUTO) Memacu Kinerja Lewat Ekspansi dan Diversifikasi Usaha
| Sabtu, 14 November 2026 | 09:08 WIB

Astra Otoparts (AUTO) Memacu Kinerja Lewat Ekspansi dan Diversifikasi Usaha

Untuk mendapatkan sumber pertumbuhan baru, PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mengembangkan komponen kendaraan listrik 

MEDC Tetapkan Nilai Dividen Interim Tahun 2026 Sebesar Rp 22,02 Per Saham
| Sabtu, 14 November 2026 | 08:57 WIB

MEDC Tetapkan Nilai Dividen Interim Tahun 2026 Sebesar Rp 22,02 Per Saham

Nilai dividen interim ditetapkan US$ 30 juta atau setara Rp 22,02 per saham bagi pemegang saham yang berdomisili di Indonesia.​

Tambah Modal Usaha, GMFI Berencana Menggelar Rights Issue
| Sabtu, 14 November 2026 | 08:52 WIB

Tambah Modal Usaha, GMFI Berencana Menggelar Rights Issue

Dari rights issue, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) berpotensi memperoleh tambahan kas dan setara kas sebesar US$ 59,41 juta.

Masuk Indeks LQ45, Prospek GGRM Mempesona
| Sabtu, 14 November 2026 | 08:46 WIB

Masuk Indeks LQ45, Prospek GGRM Mempesona

Masuknya PT Gudang Garam Tbk (GGRM) ke indeks LQ45 berpotensi membawa sentimen positif bagi pergerakan saham emiten rokok tersebut.

KMDS Siap Bagikan Dividen Interim Rp 16 per Saham
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:58 WIB

KMDS Siap Bagikan Dividen Interim Rp 16 per Saham

PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS) bakal membagikan dividen interim Rp 12,8 miliar kepada para pemegang saham.

Berbagai Sentimen
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:56 WIB

Berbagai Sentimen

Dalam sepekan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menguat 5,82% di tengah berbagai sentimen.

Daftar HSC Bertambah, Bobot Saham Berubah
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:53 WIB

Daftar HSC Bertambah, Bobot Saham Berubah

BBCA dan BBRI menjadi saham dengan perolehan bobot terbesar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Pajak Tak Cerminkan Konsumsi
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:30 WIB

Pajak Tak Cerminkan Konsumsi

Penerimaan pajak melonjak 23,2%, tetapi penurunan restitusi dan tantangan konsumsi membayangi pencapaian target 2026. 

Ujian dan Badai di IHSG
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:15 WIB

Ujian dan Badai di IHSG

Sebagai bentuk jawaban atas krisis transparansi, BEI mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan 383 saham HSC dari perhitungan IHSG.

Belanja Negara Dikebut, Efisiensi Dipertaruhkan
| Sabtu, 14 November 2026 | 06:00 WIB

Belanja Negara Dikebut, Efisiensi Dipertaruhkan

Pemerintah mempercepat belanja negara Rp 945,2 triliun dengan tetap menjaga efisiensi.                    

INDEKS BERITA

Terpopuler