Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari

Kamis, 18 April 2019 | 07:45 WIB
Empat Sektor Mendorong Kenaikan Utang Luar Negeri Swasta di Februari
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri swasta per Februari mengalami pertumbuhan sebesar 10,8% year on year (yoy). Namun jika diperbandingkan secara bulanan, posisi utang luar negeri swasta di Februari tidak mengalami perubahan berarti dibanding posisi Januari.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan utang luar negeri swasta bersumber dari empat sektor. Pertama sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas (LGA) naik 26,8% yoy; Kedua, dari sektor pertambangan dan penggalian juga naik 26,8% yoy; Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% secara tahunan atau yoy; keempat sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, Senin (15/4), mengatakan, porsi utang luar negeri keempat sektor tersebut mencapai 74,2% terhadap total utang luar negeri swasta. Meski  secara tahunan utang luar negeri swasta naik cukup tinggi, jika diukur secara bulanan pertumbuhan utang terlihat melambat.

Utang luar negeri swasta per Februari 2019 naik 0,65% dibanding bulan Januari 2019. Sementara pertumbuhan utang Januari 2019, terhadap bulan Desember 2018 juga tumbuh tipis hanya tumbuh 0,93%. Jika Desember 2018 utang luar negeri swasta mencapai US$ 191,87 miliar pada Januari 2019 menjadi US$ 193,57 miliar.

Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Refinancing utang mengalami kenaikan. Jika Januari sebesar US$ 20,45 miliar, per Februari menjadi US$ 21,12 miliar. Padahal, dalam periode yang sama, penggunaan utang untuk modal kerja, turun dari US$ 59,79 miliar menjadi US$ 59,76 miliar.

Begitu juga dengan penggunaan utang untuk investasi turun dari US$ 63,80 miliar jadi US$ 63,48 miliar.BI mencatat rerata utang luar negeri swasta dengan jatuh tempo kurang dari setahun juga naik, dari US$ 47,62 miliar pada Januari, menjadi US$ 48,11 miliar di Februari.

Utang jangka panjang masih mendominasi utang luar negeri swasta. Dengan nilai US$ 146,8 miliar , utang jangka panjang setara 75,3% dari total utang luar negeri swasta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, laju pertumbuhan ULN swasta masih berpotensi naik. Sebab, "Swasta mungkin mengerem utang, untuk modal kerja dan investasi karena wait and see terkait Pemilu," katanya, Selasa (17/4).

Kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Ia memperkirakan, setelah pemenang pemilu jelas, perusahaan akan lebih percaya diri untuk melakukan ekspansi. Faktor lain yang membuat utang melonjak karena likuiditas yang di dalam negeri minim. Untuk menerbitkan obligasi korporasi pun, swasta harus menawarkan yield lebih tinggi karena bersaing dengan obligasi pemerintah.

Rendy berharap pemerintah lebih waspada memantau pertumbuhan ULN swasta. Pasalnya, pertumbuhan ULN swasta yang terlalu cepat bisa berdampak pada perekonomian dalam negeri secara makro.

Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dollar juga akan meningkat, terutama jika ada banyak utang yang jatuh tempo. Jika tidak diantisipasi, ini dapat menjadi pemicu depresiasi nilai tukar rupiah ke depan. "Selain itu, juga perlu dipantau rasio utang dengan devisa. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar dan ini menambah risiko," katanya. Di tengah penurunan kinerja ekspor, rasio utang bisa jadi makin besar.

Bagikan

Berita Terbaru

Ekonomi Tak Pasti, Kolektor Barang Mewah Berhati-hati
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 08:00 WIB

Ekonomi Tak Pasti, Kolektor Barang Mewah Berhati-hati

Kondisi ekonomi global yang tak pasti serta suku bunga tinggi menekan industri barang mewah di tahun 2025

Berhentilah Menebang Masa Depan
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 07:10 WIB

Berhentilah Menebang Masa Depan

Bencana  banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra jadi momentum reformasi kebijakan perizinan dan tata ruang Indonesia.​

Jangan Jadi Tradisi
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 07:00 WIB

Jangan Jadi Tradisi

Lonjakan harga-harga komoditas pangan menjelang Nataru ataupun saat puasa dan Lebaran harus disikapi serius pemerintah lewat kebijakan.

Bos Martina Berto (MBTO) Memilih Investasi Berhorizon Menengah hingga Panjang
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 06:55 WIB

Bos Martina Berto (MBTO) Memilih Investasi Berhorizon Menengah hingga Panjang

Direktur Utama PT Martina Berto Tbk (MBTO), Bryan David Emil, memilih aset berjangka menengah panjang dalam portofolio investasinya.

Multifinance Kejar Pembiayaan Mobil
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 06:50 WIB

Multifinance Kejar Pembiayaan Mobil

Pemangkasan target penjualan mobil baru oleh Gaikindo menjadi 780.000 unit menegaskan tekanan pada industri otomotif belum mereda.

Daya Beli Pulih, Kredit Masih Tertahan
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 06:48 WIB

Daya Beli Pulih, Kredit Masih Tertahan

Pemulihan daya beli masyarakat mulai terlihat di Oktober 2025, namun belum merata. Kredit rumahtangga jadi penopang utama pertumbuhan kredit OJK.

Rupiah Pekan Ini Terangkat Pelemahan Dolar
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 06:30 WIB

Rupiah Pekan Ini Terangkat Pelemahan Dolar

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,18% secara harian ke Rp 16.646 per dolar AS pada Jumat (12/12).

Sinergi Multi (SMLE) Bersiap Mengekspor Minyak Nilam
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 05:20 WIB

Sinergi Multi (SMLE) Bersiap Mengekspor Minyak Nilam

SMLE memperkuat bisnis nilam sebagai salah satu komoditas strategis di Indonesia dengan fokus pada kategori wewangian (fragrance & flavors).

Siasat Tigaraksa Satria (TGKA) Pulihkan Kinerja di 2026
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:20 WIB

Siasat Tigaraksa Satria (TGKA) Pulihkan Kinerja di 2026

TGKA mengupayakan sejumlah langkah efisiensi dan perbaikan proses kerja. Hal ini bertujuan agar laba bersih tahun 2025 tidak turun signifikan.

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?
| Jumat, 12 Desember 2025 | 10:59 WIB

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila terjadi kekosongan anggota direksi sehingga jumlahnya kurang dari dua orang, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat 90 hari kalender

INDEKS BERITA

Terpopuler