Farhan; Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Diajukan ke DPR

Jumat, 05 Agustus 2022 | 10:40 WIB
Farhan; Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Diajukan ke DPR
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan Menkum Ham Yasonna Laoly dan Mendagri Singapura K Shanmugam bertukar dokumen terkait perjanjian ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Setpres/Agus Suparto]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah lewat setengah tahun sejak Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun, pemerintah rupanya belum juga mengajukan ratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut ke DPR RI.

Sebelumnya, pada 25 Januari 2022 kesepakatan ekstradisi yang bisa menyeret pulang para koruptor seperti Surya Darmadi, teroris dan penyamun lainnya dari Singapura, telah diteken di Bintan, Kepulauan Riau.

"Unfortunately dari pemerintah belum turun ke pimpinan DPR RI dan kami belum ditugaskan membahas ratifikasi ekstradisi tersebut," kata Muhammad Farhan, Anggota Komisi I DPR RI saat dikonfirmasi KONTAN (4/8).

Menurut politisi dari Partai Nasdem itu, pemerintah tampaknya belum berhasil meyakinkan pimpinan DPR untuk meratifikasi perjanjian tersebut, terutama perjanjian yang terkait, yakni Defence Cooperation Agreement (DCA).

Dus, Luhut Binsar Panjaitan, yang kata Farhan diberi tugas oleh Presiden Jokowi, mesti mencari waktu untuk menjelaskan dan meyakinkan pimpinan DPR bahwa perjanjian ini tidak mengancam kedaulatan wilayah dan hukum Indonesia.

Baca Juga: Pulihkan Kinerja, GIAA Tambah Frekuensi Penerbangan

Perjanjian ekstradisi sudah pernah disepakati Indonesia dan Singapura pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu diteken di Bali pada 27 April 2007.

Namun, dengan alasan kedaulatan dan keamanan, pada 25 Juni 2007 Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri menolak untuk mengesahkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Singapura. 

Hal ini mementahkan kesepakatan perjanjian ekstradisi. Sebab, saat itu Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat, pengesahan perjanjian ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Defence Cooperation Agreement.

Dalam perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia dan Singapura itu, tentara negeri jiran diperkenankan menggelar latihan militer di wilayah Indonesia, baik sendiri maupun melibatkan pihak ketiga.

Nah, kondisi DPR saat ini, menurut Farhan, berbeda dengan masa ketika kesepakatan ekstradisi jilid pertama ditandatangani. Pasalnya, DPR sekarang relatif lebih akomodatif terhadap keinginan pemerintah.

Dus, ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan bisa saja tidak menjadi batu ganjalan. Bola pun ada di tangan pemerintah.

"Penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan militer Singapura harus selalu melibatkan TNI, paling tidak sebagai supervisor," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6% di Tengah Pelemahan Kurs Rupiah
| Rabu, 18 November 2026 | 14:55 WIB

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6% di Tengah Pelemahan Kurs Rupiah

BI menyatakan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah untuk memperkuat stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi pada 2026 dan 2027.

Pasar Saham RI Kian tak Berarti, Market Cap MSCI Indonesia Kalah Jauh dari Vietnam
| Rabu, 18 November 2026 | 11:30 WIB

Pasar Saham RI Kian tak Berarti, Market Cap MSCI Indonesia Kalah Jauh dari Vietnam

Tanpa didepak ke standalone market, Indonesia sudah kian tak relevan karena pilihan saham yang memenuhi kriteria investor global kian terbatas.

Menakar Cuan Ekspansi Data Center: Adu Kuat Ekosistem DSSA, ISAT, COIN, dan INET
| Rabu, 18 November 2026 | 10:30 WIB

Menakar Cuan Ekspansi Data Center: Adu Kuat Ekosistem DSSA, ISAT, COIN, dan INET

Vacancy rate layanan colocation di Jakarta di kisaran 20,4%, menunjukkan kapasitas yang dibangun tidak otomatis langsung terserap oleh pasar.

Adu Strategi ICBP, CMRY dan MYOR Genjot Penjualan di Akhir Tahun
| Rabu, 18 November 2026 | 09:38 WIB

Adu Strategi ICBP, CMRY dan MYOR Genjot Penjualan di Akhir Tahun

Momentum Natal dan Tahun Baru serta musim hujan turut memberikan peluang bagi emiten makanan dan minuman untuk meningkatkan penjualan.

Menanti Keputusan BI Rate, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (18/11)
| Rabu, 18 November 2026 | 09:10 WIB

Menanti Keputusan BI Rate, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (18/11)

Hari ini, investor akan menanti hasil RDG BI terkait nasib suku bunga acuan BI alias BI rate dan arah kebijakan moneter nasional 

Reli Mulai Melambat dan Tertahan di Resistance, Begini Skenario Pergerakan Saham PGAS
| Rabu, 18 November 2026 | 08:57 WIB

Reli Mulai Melambat dan Tertahan di Resistance, Begini Skenario Pergerakan Saham PGAS

Valuasi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) belum tergolong mahal meski harga sahamnya telah naik cukup tajam.

Cakrawala Nexus Investama Akuisisi 29,87% Saham INET
| Rabu, 18 November 2026 | 08:43 WIB

Cakrawala Nexus Investama Akuisisi 29,87% Saham INET

PT Cakrawala Nexus Investama resmi mengambilalih alias akuisisi 6,68 miliar saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) atau setara 29,87%. 

TOWR Merger Protelindo dengan Dua Anak Usaha
| Rabu, 18 November 2026 | 08:40 WIB

TOWR Merger Protelindo dengan Dua Anak Usaha

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) akan menjadi perusahaan penerima penggabungan atau surviving company.

MSCI Masih Punya Dua Reviu Lagi, Ancaman Standalone Market Pasar Saham RI Makin Dekat
| Rabu, 18 November 2026 | 08:36 WIB

MSCI Masih Punya Dua Reviu Lagi, Ancaman Standalone Market Pasar Saham RI Makin Dekat

Risiko Indonesia jauh lebih besar dibanding bursa saham negara lain yang didepak ke standalone market, karena berkaitan dengan soal kepercayaan.

Masuk Indeks LQ45, Prospek Saham ERAA Masih Membara
| Rabu, 18 November 2026 | 08:35 WIB

Masuk Indeks LQ45, Prospek Saham ERAA Masih Membara

Masuknya ERAA ke daftar konstituen indeks paling likuid di BEI, dinilai bakal menjadi katalis positif bagi saham emiten ritel tersebut.

INDEKS BERITA

Terpopuler