Farhan; Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Diajukan ke DPR

Jumat, 05 Agustus 2022 | 10:40 WIB
Farhan; Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Diajukan ke DPR
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan Menkum Ham Yasonna Laoly dan Mendagri Singapura K Shanmugam bertukar dokumen terkait perjanjian ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Setpres/Agus Suparto]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah lewat setengah tahun sejak Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun, pemerintah rupanya belum juga mengajukan ratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut ke DPR RI.

Sebelumnya, pada 25 Januari 2022 kesepakatan ekstradisi yang bisa menyeret pulang para koruptor seperti Surya Darmadi, teroris dan penyamun lainnya dari Singapura, telah diteken di Bintan, Kepulauan Riau.

"Unfortunately dari pemerintah belum turun ke pimpinan DPR RI dan kami belum ditugaskan membahas ratifikasi ekstradisi tersebut," kata Muhammad Farhan, Anggota Komisi I DPR RI saat dikonfirmasi KONTAN (4/8).

Menurut politisi dari Partai Nasdem itu, pemerintah tampaknya belum berhasil meyakinkan pimpinan DPR untuk meratifikasi perjanjian tersebut, terutama perjanjian yang terkait, yakni Defence Cooperation Agreement (DCA).

Dus, Luhut Binsar Panjaitan, yang kata Farhan diberi tugas oleh Presiden Jokowi, mesti mencari waktu untuk menjelaskan dan meyakinkan pimpinan DPR bahwa perjanjian ini tidak mengancam kedaulatan wilayah dan hukum Indonesia.

Baca Juga: Pulihkan Kinerja, GIAA Tambah Frekuensi Penerbangan

Perjanjian ekstradisi sudah pernah disepakati Indonesia dan Singapura pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu diteken di Bali pada 27 April 2007.

Namun, dengan alasan kedaulatan dan keamanan, pada 25 Juni 2007 Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri menolak untuk mengesahkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Singapura. 

Hal ini mementahkan kesepakatan perjanjian ekstradisi. Sebab, saat itu Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat, pengesahan perjanjian ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Defence Cooperation Agreement.

Dalam perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia dan Singapura itu, tentara negeri jiran diperkenankan menggelar latihan militer di wilayah Indonesia, baik sendiri maupun melibatkan pihak ketiga.

Nah, kondisi DPR saat ini, menurut Farhan, berbeda dengan masa ketika kesepakatan ekstradisi jilid pertama ditandatangani. Pasalnya, DPR sekarang relatif lebih akomodatif terhadap keinginan pemerintah.

Dus, ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan bisa saja tidak menjadi batu ganjalan. Bola pun ada di tangan pemerintah.

"Penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan militer Singapura harus selalu melibatkan TNI, paling tidak sebagai supervisor," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Turun Sehari, Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (17/11)
| Senin, 16 November 2026 | 19:38 WIB

Turun Sehari, Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (17/11)

IHSG masih tercatat menguat 4,87% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG melemah 38,46%.​

Importir Batubara China Tolak Klausul Waiver, Simak Efeknya ke ITMG, BYAN, dan BUMI
| Senin, 16 November 2026 | 10:52 WIB

Importir Batubara China Tolak Klausul Waiver, Simak Efeknya ke ITMG, BYAN, dan BUMI

Ketidakpastian pasokan batubara dari Indonesia membuat importir jauh lebih berhati-hati meneken kontrak jangka panjang.

Harga Aluminium Global Terkerek Defisit Pasokan, ADMR Jadi Penerima Manfaat Utama
| Senin, 16 November 2026 | 09:48 WIB

Harga Aluminium Global Terkerek Defisit Pasokan, ADMR Jadi Penerima Manfaat Utama

Dampak kenaikan harga aluminium terhadap kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) lebih terbatas.

Prabowo Wacanakan Negara Nikmati 70% Hasil Tambang, Realistis atau Omon-Omon Saja?
| Senin, 16 November 2026 | 09:23 WIB

Prabowo Wacanakan Negara Nikmati 70% Hasil Tambang, Realistis atau Omon-Omon Saja?

Semua emiten pertambangan bisa terdampak jika wacana ini terealisasi, kecuali emiten yang bernaung di bawah MIND ID.

Prospek Darma Henwa (DEWA) Positif, Tantangan Biaya dan Tambang Emas Gayo Membayangi
| Senin, 16 November 2026 | 08:49 WIB

Prospek Darma Henwa (DEWA) Positif, Tantangan Biaya dan Tambang Emas Gayo Membayangi

Mirae Asset Sekuritas memangkas target harga saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dari Rp 650 menjadi Rp 280 per saham.

Dibayangi Rupiah dan Penantian BI-Rate, Intip Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 16 November 2026 | 08:25 WIB

Dibayangi Rupiah dan Penantian BI-Rate, Intip Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar mencermati sejumlah sentimen utama seperti penantian rilis suku bunga acuan BI-Rate, pergerakan nilai tukar rupiah, 

Mengukur Prospek Ekspansi MRO Oman dan Dampak Rights Issue terhadap Kinerja GMFI
| Senin, 16 November 2026 | 08:22 WIB

Mengukur Prospek Ekspansi MRO Oman dan Dampak Rights Issue terhadap Kinerja GMFI

Fasilitas Muscat dan rencana pembukaan pasar baru menawarkan peluang pertumbuhan jangka menengah bagi GMFI.

Danantara Diminta Tak Buru-Buru Lepas Saham 11 BUMN yang Masuk Daftar HSC
| Senin, 16 November 2026 | 07:53 WIB

Danantara Diminta Tak Buru-Buru Lepas Saham 11 BUMN yang Masuk Daftar HSC

Memaksakan divestasi atau penawaran umum sekunder dalam kondisi pasar bearish berisiko menimbulkan kerugian nilai realisasi bagi negara.

Memulihkan Sampah Plastik dengan Daur Ulang
| Senin, 16 November 2026 | 07:36 WIB

Memulihkan Sampah Plastik dengan Daur Ulang

Penggunaan material daur ulang kini semakin masif. Investor pun semakin banyak yang tertarik menyuntikkan dana ke sektor ini. 

Bursa Saham Dikepung Sentimen dari Berbagai Arah
| Senin, 16 November 2026 | 07:35 WIB

Bursa Saham Dikepung Sentimen dari Berbagai Arah

Pasar saham domestik masih dibayangi sentimen suku bunga acuan dan pelemahan rupiah. Terlihat dari volatilitas IHSG.

INDEKS BERITA

Terpopuler