Farhan; Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Diajukan ke DPR

Jumat, 05 Agustus 2022 | 10:40 WIB
Farhan; Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Belum Diajukan ke DPR
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan Menkum Ham Yasonna Laoly dan Mendagri Singapura K Shanmugam bertukar dokumen terkait perjanjian ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Setpres/Agus Suparto]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah lewat setengah tahun sejak Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun, pemerintah rupanya belum juga mengajukan ratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut ke DPR RI.

Sebelumnya, pada 25 Januari 2022 kesepakatan ekstradisi yang bisa menyeret pulang para koruptor seperti Surya Darmadi, teroris dan penyamun lainnya dari Singapura, telah diteken di Bintan, Kepulauan Riau.

"Unfortunately dari pemerintah belum turun ke pimpinan DPR RI dan kami belum ditugaskan membahas ratifikasi ekstradisi tersebut," kata Muhammad Farhan, Anggota Komisi I DPR RI saat dikonfirmasi KONTAN (4/8).

Menurut politisi dari Partai Nasdem itu, pemerintah tampaknya belum berhasil meyakinkan pimpinan DPR untuk meratifikasi perjanjian tersebut, terutama perjanjian yang terkait, yakni Defence Cooperation Agreement (DCA).

Dus, Luhut Binsar Panjaitan, yang kata Farhan diberi tugas oleh Presiden Jokowi, mesti mencari waktu untuk menjelaskan dan meyakinkan pimpinan DPR bahwa perjanjian ini tidak mengancam kedaulatan wilayah dan hukum Indonesia.

Baca Juga: Pulihkan Kinerja, GIAA Tambah Frekuensi Penerbangan

Perjanjian ekstradisi sudah pernah disepakati Indonesia dan Singapura pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu diteken di Bali pada 27 April 2007.

Namun, dengan alasan kedaulatan dan keamanan, pada 25 Juni 2007 Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri menolak untuk mengesahkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Singapura. 

Hal ini mementahkan kesepakatan perjanjian ekstradisi. Sebab, saat itu Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat, pengesahan perjanjian ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Defence Cooperation Agreement.

Dalam perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia dan Singapura itu, tentara negeri jiran diperkenankan menggelar latihan militer di wilayah Indonesia, baik sendiri maupun melibatkan pihak ketiga.

Nah, kondisi DPR saat ini, menurut Farhan, berbeda dengan masa ketika kesepakatan ekstradisi jilid pertama ditandatangani. Pasalnya, DPR sekarang relatif lebih akomodatif terhadap keinginan pemerintah.

Dus, ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan bisa saja tidak menjadi batu ganjalan. Bola pun ada di tangan pemerintah.

"Penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan militer Singapura harus selalu melibatkan TNI, paling tidak sebagai supervisor," tandasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Profil Utang TOWR Berubah, Laba Bersih dan Nasib Dividen Jadi Pertaruhan?
| Selasa, 17 November 2026 | 08:44 WIB

Profil Utang TOWR Berubah, Laba Bersih dan Nasib Dividen Jadi Pertaruhan?

Setiap perubahan sebesar 10 basis poin dalam biaya utang berdampak pada laba bersih sebesar 0,8%–0,9%.

Aset Tommy Soeharto yang Disita Tak Kunjung Laku
| Selasa, 17 November 2026 | 08:31 WIB

Aset Tommy Soeharto yang Disita Tak Kunjung Laku

Aset milik Tommy Soeharto yang telah disita negara senilai Rp 2,42 triliun belum juga menemukan pembeli meski sudah beberapa kali dilelang

Belanja Lambat, Ekonomi Daerah Tertahan
| Selasa, 17 November 2026 | 08:23 WIB

Belanja Lambat, Ekonomi Daerah Tertahan

Realisasi belanja APBD baru Rp 785,27 triliun, atau 61,42% dari total pagu                          

Risiko Kurs Loyo Bayangi Utang Luar Negeri
| Selasa, 17 November 2026 | 08:08 WIB

Risiko Kurs Loyo Bayangi Utang Luar Negeri

Debt service ratio (DSR) tier-1 Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2025                        

DSI Bakal Pungut Biaya Layanan Ekspor Sawit dan Turunannya, Laba Emiten Menciut
| Selasa, 17 November 2026 | 07:57 WIB

DSI Bakal Pungut Biaya Layanan Ekspor Sawit dan Turunannya, Laba Emiten Menciut

Emiten dengan porsi ekspor besar seperti AALI, SMAR, dan STAA bakal paling terdampak oleh rencana kebijakan pungutan biaya layanan ekspor. 

Pasar Menunggu BI Rate, IHSG Berpotensi Sideways
| Selasa, 17 November 2026 | 07:54 WIB

Pasar Menunggu BI Rate, IHSG Berpotensi Sideways

Perhatian investor akan tertuju pada rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 November. 

ASII Menyiapkan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang
| Selasa, 17 November 2026 | 07:52 WIB

ASII Menyiapkan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

ASII membidik pertumbuhan laba per saham atau earnings per share (EPS) hingga mencapai Rp 1.150–Rp 1.200 di 2030.

Penjualan Emas ANTM Tertekan, Harga Jual Tinggi dan Peluang Dividen Jadi Penopang
| Selasa, 17 November 2026 | 07:34 WIB

Penjualan Emas ANTM Tertekan, Harga Jual Tinggi dan Peluang Dividen Jadi Penopang

Proyek smelter RKEF PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027 dan HPAL pada 2028.

Saham Konsumer hingga Transportasi Berpeluang Kecipratan Berkah Nataru
| Selasa, 17 November 2026 | 07:18 WIB

Saham Konsumer hingga Transportasi Berpeluang Kecipratan Berkah Nataru

 Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 berpotensi menjadi katalis musiman bagi sejumlah emiten di pasar saham.

Waspadai Tekanan Jual Asing di Saham-Saham yang Keluar dari Indeks FTSE
| Selasa, 17 November 2026 | 07:13 WIB

Waspadai Tekanan Jual Asing di Saham-Saham yang Keluar dari Indeks FTSE

Penghapusan sejumlah saham dari indeks FTSE berpotensi memicu tekanan jual dan meningkatkan volatilitas harga saham dalam jangka pendek

INDEKS BERITA

Terpopuler