Georgieva Bantah Menekan Staf Bank Dunia untuk Menguntungkan China

Sabtu, 18 September 2021 | 16:17 WIB
Georgieva Bantah Menekan Staf Bank Dunia untuk Menguntungkan China
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, pada Jumat (17/9), membantah tuduhan bahwa dia menekan staf Bank Dunia untuk mengubah data agar menguntungkan China selama ia menjabat sebagai CEO Bank Dunia. Bantahan itu muncul di saat dewan eksekutif IMF berniat melakukan peninjauan atas masalah tersebut.

Georgieva menggunakan pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan 2.700 staf IMF untuk membahas temuan yang terkandung dalam laporan independen yang diterbitkan pada Kamis (16/9). Laporan itu menyinggung penyimpangan data dalam penyusunan peringkat "Doing Business" Bank Dunia yang sekarang sudah dibatalkan.

“Biarkan saya menjelaskannya secara sederhana kepada Anda. Tidak benar. Baik dalam kasus ini, maupun sebelum atau sesudahnya, saya telah menekan staf untuk memanipulasi data,” kata Georgieva kepada staf IMF, menurut transkrip pertemuan yang diberikan kepada Reuters.

Baca Juga: Laporan EODB Dihentikan, Indonesia Siap Buktikan Diri ke Investor

Pernyataan Georgieva, kemarin, lebih panjang daripada pernyataannya yang dipublikasikan di hari Kamis. Dalam pernyataan yang dibuat atas permitaan komite etika Bank Dunia, dan disusun oleh firma hukum WilmerHale , Georgieva mengatakan bahwa dia pada dasarnya tidak setuju dengan temuan laporan tersebut.

Dalam laporan yang disangkal itu, Georgieva dan pejabat senior Bank Dunia lain disebut menerapkan "tekanan yang tidak semestinya" pada staf untuk meningkatkan peringkat China dalam hal iklim bisnis.

Georgieva mengatakan kepada staf IMF bahwa dia sangat menghargai data dan analisis dan tidak menekan staf untuk mengubahnya, menurut transkrip.

WilmerHale mengatakan sedang mengerjakan laporan kedua yang akan membahas "potensi kesalahan anggota staf" sehubungan dengan penyimpangan data.

Baca Juga: Salim Group dikabarkan tengah cari pinjaman Rp 7,12 triliun untuk bangun data center

Komite etika dewan eksekutif IMF sedang meninjau laporan tersebut, kata juru bicara IMF Gerry Rice pada hari Jumat. Georgieva memberi pengarahan kepada dewan tentang tuduhan Bank Dunia pada hari Kamis.

"Sebagai bagian dari prosedur reguler dalam masalah seperti itu, komite etik akan melapor ke dewan," tambah Rice, tetapi tidak memberikan jadwal untuk kesimpulan apa pun.

Bank Dunia, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington, sedang mencari dukungan China untuk upaya peningkatan modalnya pada saat itu. Upaya itu diawasi langsung oleh Georgieva, yang saat itu merupakan CEO, dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

Georgieva telah memimpin IMF dan sekitar 2.500 stafnya sejak Oktober 2019, memainkan peran kunci dalam respons global terhadap pandemi COVID-19 sambil mengamankan dukungan untuk distribusi $650 miliar cadangan moneter IMF ke 190 negara anggota IMF.

Beberapa negara anggota IMF, yang mendanai pinjaman darurat dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat stabilitas keuangan global, menyuarakan keprihatinan dan mengatakan mereka sedang meninjau laporan etika. Ini termasuk Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Jepang.

Bank Dunia, pada Kamis (16/9), menyatakan akan membatalkan seri laporan "Doing Business", yang telah berjalan sejak 2003. Di satu sisi, kebijakan itu mengecewakan investor yang mengandalkan laporan tersebut untuk membantu menilai risiko negara. Namun di sisi lain, pembatalan itu menyenangkan kelompok masyarakat sipil yang melihat laporan itu sebagai instrumen politis yang memperburuk ketimpangan.

Baca Juga: World Bank akan hentikan sementara EoDB, menteri investasi buka suara

Pembatalan Doing Business dan tuduhan atas Georgieva membawa dampak yang mudah dirasakan di Wall Street dan di Washington.

“Keterlibatan itu harus dimintai pertanggungjawaban, dan negara-negara bebas perlu secara serius mengevaluasi kembali peran yang kami izinkan dimainkan Beijing di lembaga-lembaga global,” kata Senator Marco Rubio dari Florida dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Senator Bill Hagerty, Republikan teratas di subkomite perdagangan dan keuangan internasional Komite Perbankan Senat, meminta “pemulihan laporan berharga ini dalam kondisi yang dapat kita percayai daripada pembatalannya.”

Menghentikan laporan tahunan ini dapat mempersulit investor untuk menilai di mana harus meletakkan uang mereka, beberapa investor mengatakan kepada Reuters.

Baca Juga: Ini sejumlah nama bekas pejabat Bank Dunia yang terseret kejanggalan EoDB 2018-2020

Paul Romer, mantan kepala ekonom Bank Dunia, mengatakan Georgieva menghambat ia melakukan tugasnya, yaitu meningkatkan integritas kegiatan penelitian. Romer mengatakan kepada Reuters bahwa Georgieva menghapus kekhawatirannya tentang data laporan “Doing Business” untuk Chili, yang ia nilai telah menunjukkan bias terhadap mantan pemerintah sosialis.

Romer, seorang ekonom pemenang Nobel di Universitas New York, meninggalkan bank karena kontroversi pada 2018. "Ada kemauan untuk melakukan apa pun yang akan berhasil, atau apa pun yang tampaknya layak hingga titik tertentu, tanpa menggunakan panduan prinsip apa pun,” kata Romer tentang Georgieva.

Seorang juru bicara Bank Dunia menolak mengomentari pernyataan Romer.

Berita dan dampak apa pun yang terjadi, kemungkinan akan mendominasi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang diadakan secara bersamaan di Washington pada minggu kedua Oktober.

Selanjutnya: Ini Langkah yang Dipertimbangkan The Fed, Jika AS Berstatus Default

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler