Harapan Tahun Baru
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek ekonomi di 2025 lebih mirip cuaca di banyak kota belakangan ini. Lebih banyak mendung daripada cerahnya.
Pergerakan harga di bursa saham, yang kerap menjadi patokan tentang kondisi ekonomi yang akan datang, juga menunjukkan mood serupa.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang lazim menguat pada Desember, kali ini tidak. Pada penutupan perdagangan terakhir di 2025, Senin (30/12) IHSG sebesar 7.080, melemah tipis 0,47% dari posisi per akhir bulan sebelumnya.
Satu penyebab lesunya perdagangan saham di akhir tahun adalah ketidakpastian arah ekonomi dunia. Situasi tak tentu arah ini disebabkan pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS).
Pasar keuangan melihat pernyataan-pernyataan Donald Trump, Presiden terpilih AS, sebagai batu sandungan pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan Trump yang protektif akan berbuntut ke kenaikan harga.
Jika itu terjadi, otoritas moneter AS yang cenderung textbook, akan mempertahankan bunga tinggi lebih lama. Dan, tanda-tanda kebijakan moneter yang ketat itu sudah disampaikan The Fed di rapat kebijakannya yang terakhirnya,
Ini yang menyebabkan arus balik modal ke kandangnya tak kunjung usai, sejak pertengahan tahun ini. Hot money di pasar finansial negara-negara berkembang, semacam Indonesia pun, terancam mengalami kemarau berkepanjangan.
Tak heran apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak kunjung membaik. Jika menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia, atau Jisdor, per 30 Desember, dolar AS dihargai Rp 16.251. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan kurs dolar AS per akhir November, Rp 15.864.
Bagaimana Trump, juga The Fed, menjalankan ekonomi AS, jelas di luar kendali kita. Celakanya, ke arah mana dolar AS bergerak, akan sangat mempengaruhi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor banyak barang dan jasa.
Kerentanan Indonesia terhadap arah angin di pasar keuangan global harusnya membuat otoritas ekonomi di sini lebih bijaksana dalam merancang kebijakan. Karena sedominan apa pun faktor eksternal, tetap ada ruang bagi pemerintah dan untuk mengendalikan arah ekonomi Indonesia.
Cuma hingga sehari menjelang tahun 2024, privillege itu belum dimanfaaatkan pemerintah. Kita yang berstatus rakyat jelata, tinggal berharap di tahun yang baru, pemerintah lebih menyadari perlunya mereka berupaya lebih keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
