Himbara Penuhi Pencadangan Terhadap Kredit BUMN Karya

Senin, 07 Agustus 2023 | 07:00 WIB
Himbara Penuhi Pencadangan Terhadap Kredit BUMN Karya
[]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sebagian besar kredit bermasalah milik perusahaan konstruksi badan usaha milik negara (BUMN) berasal dari bank milik negara. Alhasil, bank plat merah paling terdampak utang bermasalah BUMN karya.

OJK melihat pencadangan yang dilakukan bank milik negara untuk mengantisipasi risiko kredit BUMN konstruksi sudah signifikan. "Ini sejalan dengan kemampuan bank milik negara memberikan kredit kepada perusahaan besar di Indonesia, termasuk BUMN,” kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Sabtu (5/8).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Luka Infrastruktur Jokowi Membayangi, Emiten Konstruksi Berjuang Saat Bunga Tinggi
| Minggu, 14 Juni 2026 | 07:50 WIB

Luka Infrastruktur Jokowi Membayangi, Emiten Konstruksi Berjuang Saat Bunga Tinggi

Suku bunga BI terus naik, emiten konstruksi siapkan strategi baru. PTPP, WIKA, TOTL punya cara berbeda untuk selamat.

Daya Beli Masyarakat Semakin Lesu, Kinerja Emiten Ritel Terancam Layu
| Minggu, 14 Juni 2026 | 07:26 WIB

Daya Beli Masyarakat Semakin Lesu, Kinerja Emiten Ritel Terancam Layu

Daya beli masyarakat melemah drastis, sektor ritel terancam. Jangan salah pilih, ada risiko besar di saham-saham non-primer. 

Belum Merilis Laporan Keuangan Tahun 2025, BEI Menjatuhkan Sanksi ke 88 Emiten
| Minggu, 14 Juni 2026 | 07:16 WIB

Belum Merilis Laporan Keuangan Tahun 2025, BEI Menjatuhkan Sanksi ke 88 Emiten

Berdasarkan pemantauan bursa per 30 Mei 2026, sebanyak 88 emiten belum menyampaikan laporan keuangan per 2025.

Dana Pensiun Aman? Ini Cara Rustam Rachmat Jaga Nilai Aset Jangka Panjang
| Minggu, 14 Juni 2026 | 07:00 WIB

Dana Pensiun Aman? Ini Cara Rustam Rachmat Jaga Nilai Aset Jangka Panjang

Presdir Secure Parking Rustam Rachmat memilih obligasi dan properti sebagai tulang punggung portofolio. Simak cara ia menjaga nilai aset

Kontrak Baru PTPP Tumbuh 6,5% hingga Mei 2026, Menyentuh Rp 8,19 Triliun
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:46 WIB

Kontrak Baru PTPP Tumbuh 6,5% hingga Mei 2026, Menyentuh Rp 8,19 Triliun

PTPP raih kontrak baru Rp 8,19 triliun, naik 6,51% hingga Mei 2026. Apa saja sektor dominan dan peluang investasi PTPP?

Plus Minus Tarif 0,5% Bagi UMKM
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:15 WIB

Plus Minus Tarif 0,5% Bagi UMKM

Apakah kebijakan ini langkah menciptakan keadilan pajak, atau jadi pembunuh daya saing usaha kecil yang berjuang di tengah penurunan daya beli?

Cara Industri Farmasi Mengatasi Otot Rupiah Loyo
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:10 WIB

Cara Industri Farmasi Mengatasi Otot Rupiah Loyo

Lebih dari 90% bahan baku obat (BBO) masih dipasok dari luar negeri. Bagaimana industri farmasi menghadapi pelemahan rupiah tersebut?

 
&
Strategi Metropolitan Land (MTLA) menyambut Kenaikan BI Rate
| Minggu, 14 Juni 2026 | 06:10 WIB

Strategi Metropolitan Land (MTLA) menyambut Kenaikan BI Rate

Manajemen memastikan MTLA tetap memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di tahun ini.

Menguji Implementasi Keberlanjutan di J&T Express
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:55 WIB

Menguji Implementasi Keberlanjutan di J&T Express

Di tengah pesatnya pertumbuhan industri logistik, tuntutan praktik bisnis yang berkelanjutan kian mengemuka. Bagaimana operator melakukannya?

 
Di Balik Tembok Utang
| Minggu, 14 Juni 2026 | 05:30 WIB

Di Balik Tembok Utang

D​emi mendanai belanja ambisius tanpa memicu kepanikan pasar, Kemenkeu "bergerilya" di belakang layar. 

INDEKS BERITA

Terpopuler