ILUSTRASI. Pemandangan Dubai dari udara dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, di Dubai. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - DUBAI. Lebih dari 500.000 perusahaan di Uni Emirat Arab (UEA) harus mengungkapkan pemilik akhir mereka mulai Rabu atau menghadapi hukuman. Ketentuan itu diberlakukan UEA untuk menghindari dari daftar pantauan uang kotor.
Namun, berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun lalu, data kepemilikan manfaat dan legal hanya akan diungkapkan kepada pemerintah dan tidak dapat diakses publik. Pendukung transparansi keuangan mengatakan, data yang tersedia untuk publik adalah standar yang ideal. Kendati sejauh ini, hanya segelintir negara yang memberlakukan standar semacam itu.
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), pemantau anti pencucian uang antar negara, menolak mengomentari undang-undang UEA tetapi mengarahkan Reuters ke laporan tahun 2020 yang mengatakan "perbaikan mendasar dan besar" diperlukan UEA agar terhindar dari daftar abu-abu negara-negara di bawah pengawasan yang ditingkatkan.
Baca Juga: Kurangi ketergantungan pada minyak, Arab Saudi bersiap menjadi pusat logistik global
Negara-negara dalam daftar ini berisiko mengalami kerusakan reputasi, kesulitan mengakses keuangan global, dan peningkatan biaya transaksi.
UEA telah memberlakukan aturan yang lebih ketat selama beberapa tahun terakhir untuk mengatasi persepsi bahwa negeri itu adalah pusat uang gelap. Pada Februari lalu, UEA membentuk Kantor Eksekutif untuk Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra Terorisme.
Gugus Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENAFATF) baru-baru ini menilai ulang tingkat transparansi dan kepemilikan manfaat UEA dari “sebagian sesuai” menjadi “sebagian besar sesuai.” Amna Fikri, direktur ekonomi dan perdagangan kementerian luar negeri, mengatakan sebagai tanggapan. untuk pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada informasi setelah dikumpulkan dan siapa yang dapat mencarinya.
Baca Juga: Menteri luar negeri Israel kunjungi UEA untuk pertama kalinya
Kementerian ekonomi UEA mengatakan bahwa 513.000 perusahaan di 38 otoritas perizinan harus telah menyerahkan daftar pemilik manfaat dan pemegang saham mereka pada hari Rabu atau menghadapi hukuman. Ini termasuk peringatan tertulis, denda 100.000 dirham, penangguhan lisensi atau pembatasan kekuasaan dewan.
"Risiko penjahat dapat menyalahgunakan badan hukum di UEA untuk pencucian uang/pendanaan teroris tetap tinggi, terutama melalui penyembunyian informasi Beneficial Ownership melalui struktur yang kompleks atau penggunaan calon informal," kata laporan FATF 2020.
Dekade terakhir telah melihat pergeseran global menuju transparansi kepemilikan untuk mencegah penghindaran pajak, pencucian uang dan pendanaan teroris.
Sebuah laporan Reuters pada bulan Desember menunjukkan UEA digunakan sebagai pusat bagi perusahaan yang membantu Venezuela menghindari sanksi perdagangan minyak yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).
Menanggapi laporan Reuters, Pemerintah UEA mengatakan bahwa mereka "mengambil perannya dalam melindungi integritas sistem keuangan global dengan sangat serius. Ini berarti secara aktif mengelola dan menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan."
Sumber Reuters mengatakan tahun lalu bahwa inisiatif yang melibatkan 11 negara oleh London Bullion Market Association (LBMA) untuk meningkatkan regulasi telah didorong oleh kekhawatiran atas industri emas UEA pada khususnya.
Baca Juga: Arab Saudi bersiap menerima jemaah haji
Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA mengatakan dalam menanggapi laporan itu bahwa mereka mengakui pentingnya "mengembangkan mekanisme yang semakin kuat untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan keuangan".
Tingkat aksesibilitas dan verifikasi informasi yang berbeda dapat membuat yurisdiksi lebih atau kurang mengecilkan hati bagi perusahaan yang ingin menyembunyikan struktur kepemilikan, kata juru kampanye.
“Pendaftaran Beneficial Ownership terpusat yang terbuka untuk umum lebih disukai, untuk menjaga kepercayaan pada integritas transaksi bisnis dan sistem keuangan,” Maíra Martini, pakar aliran uang korup di Transparency International.
Lebih dari 80 negara sejauh ini telah mengadopsi undang-undang pendaftaran Beneficial Ownership, tetapi tidak semuanya beroperasi dan hanya sedikit yang bersifat publik.
Baca Juga: Seluruh tentara asing diminta pergi dari Libya sejalan dengan gencatan senjata
Data kepemilikan UEA akan dikumpulkan oleh masing-masing otoritas perizinan dan akhirnya disimpan dalam Daftar Ekonomi Nasional oleh Kementerian Ekonomi, yang bulan lalu mengatakan akan ditangani dengan kerahasiaan dan bukan untuk tujuan komersial.
"Bahkan karyawan dari entitas pemerintah ini tidak memiliki akses gratis ke data ini kecuali dalam kasus investigasi dan pengungkapan yang diperlukan kepada entitas resmi tertentu, sesuai dengan kebijakan dan peraturan internal yang ketat," katanya.
Martini mengatakan penting untuk menindaklanjuti bagaimana langkah-langkah registri diterapkan. "Bagi UEA, penting untuk membuat pencatatan terpusat yang menyatukan informasi dari semua data yang berbeda, memastikan catatan tersebut mengumpulkan jenis data yang sama dan menggunakan sistem yang sama sehingga tidak ada arbitrase."
