Impor BBM untuk SPBU Swasta Tiba di Jakarta

Kamis, 25 September 2025 | 06:18 WIB
Impor BBM untuk SPBU Swasta Tiba di Jakarta
[ILUSTRASI. Petugas SPBU membersihkan mesin pengisian BBM di SPBU Shell, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus memantau situasi di lapangan, termasuk potensi dampak terhadap tenaga kerja, agar kelangkaan di sejumlah SPBU swasta dapat segera diatasi melalui koordinasi dan pasokan bersama Pertamina. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU]
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta pada Rabu (24/9). Impor bahan bakar minyak (BBM) ini menjadi tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan badan usaha swasta (BU swasta). Lewat solusi ini, kelangkaan BBM non subsidi di SPBU swasta bisa teratasi.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkapkan, Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat saling menghormati aturan dan tata kelola yang berlaku.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Pro-Kontra Usulan Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional
| Senin, 10 November 2025 | 06:36 WIB

Pro-Kontra Usulan Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional

Diketahui, pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Aturan Baru Skema Pembiayaan Sedang Digodok
| Senin, 10 November 2025 | 06:31 WIB

Aturan Baru Skema Pembiayaan Sedang Digodok

Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 pada 22 Oktober 2025 untuk menyokong Koperasi Merah Putih.

Memacu Budi Daya Perikanan Darat
| Senin, 10 November 2025 | 06:28 WIB

Memacu Budi Daya Perikanan Darat

Hingga awal Novermber tahun ini perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan telah mencapai 20%-30%.

Danantara Rancang Bujet 18 Proyek Hilirisasi
| Senin, 10 November 2025 | 06:24 WIB

Danantara Rancang Bujet 18 Proyek Hilirisasi

BPI Danantara menjamin pendanaan proyek hilirisasi sektor strategis tidak ada masalah dan sesuai rencana

Genjot Produksi Tembaga, Merdeka Copper Gold (MDKA) Ekspansi Area Tambang
| Senin, 10 November 2025 | 06:22 WIB

Genjot Produksi Tembaga, Merdeka Copper Gold (MDKA) Ekspansi Area Tambang

Proyek Tambang Tembaga Tujuh Bukit diperkirakan dapat memproduksi 115.000-120.000 ton tembaga per tahun, terbesar ketiga di Indonesia.

Ada Layanan Bagi Korporasi, Transaksi BI-Fast Semakin Melesat
| Senin, 10 November 2025 | 06:20 WIB

Ada Layanan Bagi Korporasi, Transaksi BI-Fast Semakin Melesat

Volume  transaksi layanan BI-Fast sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini sudah mencapai 3,41 miliar. ​

Industri Alat Berat Masih Andalkan Pertambangan
| Senin, 10 November 2025 | 06:19 WIB

Industri Alat Berat Masih Andalkan Pertambangan

Untuk menyiasati tantangan ke depan, sejumlah emiten alat berat mulai diversifikasi segmen penjualan

Emiten Berharap Meraup Cuan dari Buyback Saham
| Senin, 10 November 2025 | 06:17 WIB

Emiten Berharap Meraup Cuan dari Buyback Saham

Emiten menyiapkan dana jumbo untuk melaksanakan aksi buyback saham. Lewat aksi korporasi ini, emiten berharap kepercayaan investor meningkat.

Pelaku Industri Elektronik Memerlukan Insentif Fiskal
| Senin, 10 November 2025 | 06:16 WIB

Pelaku Industri Elektronik Memerlukan Insentif Fiskal

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, lebih dari dua pertiga kebutuhan komponen elektronik domestik masih dipenuhi dari luar negeri.

Pemerintah Membatasi  Investasi Baru Smelter Nikel
| Senin, 10 November 2025 | 06:13 WIB

Pemerintah Membatasi Investasi Baru Smelter Nikel

Kementerian ESDM pada tahun ini menyetujui sebanyak 292 izin, dengan total IUPK seluas 866.292 hektare.

INDEKS BERITA

Terpopuler