Independensi Otoritas Keuangan Menjadi Taruhan
Rabu, 17 September 2025 | 04:10 WIB
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Diam-diam, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyusun draf revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Lewat RUU tersebut, ruang intervensi politik terhadap Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) terbuka lebar.
Dalam draf RUU PPSK yang diterima KONTAN, DPR berwenang melakukan evaluasi langsung Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner OJK, dan Dewan Komisioner LPS dan merekomendasikan pemberhentian pejabat dari tiga lembaga strategis itu.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
