Indonesia Semakin Gelap
Tagar #IndonesiaGelap sempat viral bulan lalu. Tagar tersebut sebagai bentuk protes warga negara terhadap nasib bangsa Indonesia yang semakin suram akibat kinerja dan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyusahkan masyarakat.
Kini tampaknya Indonesia semakin gelap. Bahkan, kalimat yang pernah disampaikan Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2019 bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 perlu kita waspadai.
Bagaimana tidak? Keuangan negara sudah tekor di awal 2025. Besar pasak daripada tiang, tapi Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara menutupinya.
Hingga awal Maret 2025, belum ada publikasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Biasanya, publikasi kinerja APBN berlangsung rutin tiap bulan.
Hingga akhirnya, Kemenkeu mengumumkan kinerja APBN per Januari 2025 pada Rabu 12 Maret, meski pengumuman itu dicabut. Sehari kemudian, Kamis 13 Maret, Kemenkeu malah mengumumkan kinerja APBN per Februari 2025.
Baca Juga: Serangan Udara Israel Tewaskan Sedikitnya Lima Orang di Kota Gaza Utara
Hasilnya sama saja, APBN sudah tekor pada dua bulan pertama tahun 2025. Jumlah penerimaan pajak hingga Februari 2025 sebesar Rp 187,8 triliun, turun 30,19%.
Total pendapatan negara sebesar Rp 316,9 triliun, berkurang Rp 83,46 triliun atau 20,84% dari Februari 2024 yang sebesar Rp 400,36 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp 348,1 triliun.
Walhasil, APBN sudah defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Ini tak seperti biasanya, yang surplus pada awal tahun. Seperti pada Februari 2024, APBN surplus Rp 26 triliun.
Saat kantong kas negara jebol, dompet masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah juga semakin kempis. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah simpanan nasabah di bank dengan nominal di bawah Rp 100 juta menyusut 2,6% secara bulanan pada Januari 2025. Penurunan itu merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan nominal lainnya.
Usaha makan tabungan di kalangan menengah ke bawah diperkirakan terus berlanjut hingga Maret 2025 ini. Pasalnya, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi belakangan ini. Puluhan ribu buruh di Sritex Group, PT Sanken Indonesia, Yamaha Music, KFC Indonesia, PT Tokai Kagu Indonesia, PT Danbi International, PT Bapintri, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victriy Ching Luh telah kehilangan pekerjaan pada Januari-Maret 2025.
Selain itu, daya beli masyarakat juga semakin melemah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan deflasi tahunan pada Februari 2025 sebesar 0,09%. Pada Januari 2025 juga sudah terjadi deflasi sebesar 0,76%.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Royalti Minerba Tinggal Tunggu Peraturan Pemerintah
Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis agar Indonesia tak semakin gelap. Efisiensi anggaran harus tetap dijalankan saat penerimaan pajak tersendat.
Namun, penghematan anggaran belanja harus dilakukan secara tepat, bukan sekadar potong dana belanja seperti yang belakangan terjadi. Sisir dahulu anggaran yang sekiranya tidak mendesak, sehingga bisa ditunda pelaksanaan hingga kondisi ekonomi membaik.
Lalu, percepat penyerapan anggaran yang mampu mendongkrak perekonomian nasional. Saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, keberadaan dana belanja negara penting untuk mendorong agresivitas sektor swasta. Jika anggaran pemerintah bisa menggerakkan perekonomian, kalangan menengah ke bawah tak butuh adanya bantuan sosial uang tunai.
Pemerintah pun perlu merevisi tata niaga impor. Maraknya PHK karena membanjirnya produk impor di dalam negeri.
Kemudian, kebijakan perpajakan yang menekan daya beli perlu ditinjau lagi. Kejam rasanya, saat ekonomi terpuruk, banyak tarif pajak naik.
