Indonesia Terbitkan Green Sukuk Senilai Total US$ 1,25 Miliar

Jumat, 15 Februari 2019 | 06:30 WIB
Indonesia Terbitkan Green Sukuk Senilai Total US$ 1,25 Miliar
[]
Reporter: Grace Olivia, Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali menambah utang di pasar luar negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global untuk pembiayaan berkelanjutan senilai US$ 2 miliar.

Instrumen yang juga populer disebut green sukuk ini terbit dalam dua seri. Pertama senilai US$ 750 miliar bertenor tenor 5,5 tahun dengan imbal hasil 3,9%. Kedua, senilai US$ 1,25 miliar dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil sebesar 4,45%.

Sukuk Wakalah Global ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, serta BBB oleh Fitch Ratings. Setlemen akan dilaksanakan 20 Februari 2019 di Bursa Saham Singapura dan Nasdaq Dubai.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu, dalam keterangan tertulis Rabu (14/2) mengumumkan, sukuk ini mengalami oversubscribed alias kelebihan permintaan hingga 3,8 kali. Penetapan harga (pricing) Sukuk Wakalah Republik adalah 25-30 bps lebih rendah dibandingkan dengan indikasi pricing awal (initial pricing guidance) untuk kedua seri.

Sukuk Wakalah bertenor 5,5 tahun ditujukan sebagai penerbitan sukuk hijau (green sukuk) kedua, dalam rangka pembiayaan perubahan iklim. Sebagai penerbit Sovereign Green Sukuk global pertama, pemerintah berkomitmen pada Perjanjian Iklim Paris 2016 melalui berapa proyek pelestarian lingkungan. Selain itu pemerintah ingin menarik investor asing beralih ke praktik korporasi berkelanjutan, khususnya berbasis syariah melalui penerbitan instrumen utang seperti sukuk ini.

Project Consultan Asian Development Bank, Eric Sugandi menilai, penerbitan SBSN ini masih wajar dan dalam koridor pembiayaan defisit APBN 2019. "Ini tentunya akan tercatat sebagai utang luar negeri baru dalam SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia). Dengan melihat rasio terhadap PDB nominal, risiko utang luar negeri pemerintah masih terkendali," ujar Eric, Kamis (14/2).

Eric menambahkan, penerbitan SBSN dalam denominasi dollar Amerika Serikat (AS) cukup baik, karena tidak melibatkan proses konversi valuta asing terhadap rupiah dan sebaliknya. Ini juga akan menambah cadangan devisa.

Bagikan

Berita Terbaru

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir
| Senin, 23 Desember 2024 | 14:21 WIB

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir

Mirae Asset minta waktu hingga 16 Januari 2025 untuk memberikan tanggapan karena proposal penggugat harus dirapatkan melibatkan seluruh direksi.

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang
| Senin, 23 Desember 2024 | 13:58 WIB

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang

Saham-saham dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap) besar tak melulu jadi pilihan tepat untuk investasi jangka panjang.

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga
| Senin, 23 Desember 2024 | 09:00 WIB

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga

PALM mencetak laba bersih Rp 464,63 miliar di Januari-September 2024, dibandingkan periode sebelumnya rugi bersih sebesar Rp 1,94 triliun.

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:52 WIB

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik

Sejumlah sektor usaha dinilai masih prospektif dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan, setidaknya dalam jangka menengah

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:47 WIB

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025

Tantangan pemerintah Indonesia untuk memacu perekonomian semakin berat pada tahun depan, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:36 WIB

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan

Bila mendapatkan insentif pajak, maka PPnBM untuk kendaraan hybrid akan dibanderol sebesar 3% hingga 4%.

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:35 WIB

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli

Miten yang bergerak di bisnis barang konsumsi dibayangi sentimen kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:25 WIB

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun

Sudah tidak banyak lagi ruang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk menguat di sisa tahun ini. 

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:15 WIB

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun

Insentif yang dimaksud, antara lain berupa insentif kawasan berikat, penanaman modal, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan.

Belanja Masyarakat Bisa Tertahan Tarif PPN 12%
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:04 WIB

Belanja Masyarakat Bisa Tertahan Tarif PPN 12%

Data terbaru Mandiri Spending Index mengindikasikan belanja masyarakat hingga 8 Desember 2024 terkerek momentum Nataru

INDEKS BERITA

Terpopuler