Indonesia Waspadai Imbas Perang Dagang AS-China

Senin, 10 Juni 2019 | 08:20 WIB
Indonesia Waspadai Imbas Perang Dagang AS-China
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia mempertahankan proyeksinya atas pertumbuhan Indonesia. World Bank menilai ekonomi Indonesia akan stabil selama 2020-2021, dengan pertumbuhan sebesar 5,2% di tahun ini. Pekan lalu, Bank Dunia merevisi proyeksi atas pertumbuhan global di tahun ini menjadi 2,6%, dari sebelumnya 2,9%.

Revisi itu tertuang dalam laporan Global Economic Prospects June 2019: Heightened Tensions, Subdued Investments. Dasar Bank Dunia menurunkan proyeksi ekonomi dunia tahun 2019 adalah potensi perlambatan perdagangan internasional dan sektor manufaktur, serta investasi yang lebih buruk dari perkirakan sebelumnya. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan perdagangan global pada 2019 hanya di kisaran 2,6% atau terendah sejak krisis finansial tahun 2008.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kondisi ini terjadi akibat eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang memburuk. Alhasil, menurut dia, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) maupun Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) membuat skenario terburuk di 2019. "Downside risk sudah terjadi tapi ini berbeda sekali tone-nya. Akhir tahun lalu belum seperti ini," kata Sri Mulyani, pekan lalu.

Sejatinya pelaku ekonomi dunia sempat berharap terjadinya kesepakatan dagang antara AS-China sehingga tensi sengketa dagang mereda. Namun, negosiasi tak berujung positif sehingga kedua negara ekonomi raksasa tersebut kini lagi-lagi saling menaikkan tarif.

Indonesia, kata Sri Mulyani, tetap mewaspadai hal ini. Sebab yang dihadapi ke depan bukan sekadar ancaman dari kedua pihak, melainkan dampak implementasi tarif.

Kenaikan tarif di dua raksasa ekonomi dunia ini akan berdampak terhadap perekonomian global pada di kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan dampak kepada Indonesia adalah penurunan ekspor. Namun, Menkeu optimistis ekonomi Indonesia di paruh kedua tahun ini bakal membaik, dan investasi akan meningkat pasca pemilu.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani berharap, Indonesia justru bisa memanfaatkan momentum dari perang dagang ini untuk mengundang masuknya investasi. "Pemerintah harus menjaga statement, karena investor ini hanya tinggal menunggu waktu saja," katanya.

Sebab kinerja konsumsi di dalam negeri akan meningkat pasca pemilu. Ia juga yakin investasi akan tumbuh lebih baik pada semester II nanti.

Bagikan

Berita Terbaru

Kompak Proyeksi Ekonomi di Kisaran 5%
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:50 WIB

Kompak Proyeksi Ekonomi di Kisaran 5%

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan rata-rata mencapai 4,9% per tahun selama periode 2027-2029        

Kredit Macet Multifinance Makin Gendut
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:35 WIB

Kredit Macet Multifinance Makin Gendut

NPF multifinance terparkir di angka 3,06% pada Mei 2026, alias menjadi yang tertinggi sejak Februari 2022.

Tax Buoyancy Cetak Rekor Tertinggi Dalam Sejarah
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:30 WIB

Tax Buoyancy Cetak Rekor Tertinggi Dalam Sejarah

Tax buoyancy melonjak, pengusaha ingatkan keseimbangan penerimaan dan investasi​.                      

Parlemen Memastikan RUU Perampasan Aset Dibahas
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:25 WIB

Parlemen Memastikan RUU Perampasan Aset Dibahas

Saat ini RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap penyusunan di Komisi III DPR dan masih menerima masukan publik.

Obligasi Jatuh Tempo Membludak, Fiskal Masih Aman
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:15 WIB

Obligasi Jatuh Tempo Membludak, Fiskal Masih Aman

Jatuh tempo obligasi pemerintah mencapai puncak di Juli 2026, sebesar Rp 194,51 triliun, dilanjut pada September sebesar Rp 165,87 triliun

Tim Khusus Kejagung  Kawal Kasus Febrie
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:15 WIB

Tim Khusus Kejagung Kawal Kasus Febrie

Kejaksaan Agung menerima pelimpahan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Utak-atik Skema Biaya Haji 2027 Menuai Polemik
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:00 WIB

Utak-atik Skema Biaya Haji 2027 Menuai Polemik

Usulan subsidi biaya haji hingga mencapai 60% dari total biaya haji dinilai membebani keberlanjutan pengelolaan dana haji.

Skandal KUR Picu Evaluasi BNI
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:00 WIB

Skandal KUR Picu Evaluasi BNI

BNI menegaskan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan sejak 2024.

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan
| Rabu, 15 Juli 2026 | 04:35 WIB

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan

OJK merilis keputusan baru sebagai tindak lanjut putusan MK yang memberi keleluasaan peserta dapen memilih skema pembayaran manfaat.

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:59 WIB

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?

Pendekatan yang lebih layak ditempuh adalah kredit pajak berjenjang dengan batas persentase maksimum terhadap pajak terutang.

INDEKS BERITA

Terpopuler