Inflasi dan Daya Beli

Kamis, 25 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Inflasi dan Daya Beli
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penuh tantangan. Di tengah upaya memacu pemulihan ekonomi, pemerintah kini dihadapkan pada banyak sekali batu sandungan yang dapat mengganggu putaran roda ekonomi.

Ancaman paling nyata adalah tren inflasi yang bergerak naik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi tahunan per Juli 2022 sudah di 4,94%. Inflasi Juli 2022 itu tertinggi sejak 2015. Seluruh kota mengalami inflasi, yang salah satunya dipicu gangguan rantai pasok dan lonjakan harga komoditas global.

Tentu saja, daya beli masyarakat kian tertekan akibat lonjakan inflasi ini. Bila daya beli tergerus, aktivitas konsumsi rumah tangga bisa terganggu, sehingga imbasnya, laju pertumbuhan ekonomi tertahan.

Nah, kita tahu, konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB). Tak heran, jika dalam rancangan program pemulihan ekonomi nasional, upaya mendorong konsumsi menjadi program prioritas pemerintah.

Celakanya, di saat bersamaan, kinerja ekspor juga terancam melorot. Data BPS memang menyebut, neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2022 masih surplus US$ 4,23 miliar. Namun, perolehan itu masih lebih rendah dibandingkan surplus bulan sebelumnya yang US$ 5,15 miliar.

Kondisi ini dipicu turunnya beberapa harga komoditas ekspor unggulan tanah air. Antara lain  minyak mentah, gas alam, nikel dan minyak sawit mentah (CPO). Beruntung  harga batubara tetap tangguh dan menguat 7,55% secara bulanan.

Tren penurunan harga ini patut diwaspadai karena kinerja ekspor juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, setelah konsumsi masyarakat dan investasi.

Tentu tak banyak yang bisa dilakukan jika harga komoditas terus melorot karena sepenuhnya tergantung hukum pasar. Maka, fokus utama adalah memperkuat daya beli dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Persoalannya tak mudah memperkuat daya beli di saat kondisi APBN tak memungkinkan. APBN sendiri memegang peranan penting dalam menjaga daya beli, baik melalui bantuan sosial maupun subsidi.

Salah satunya subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar.

Terkait subsidi energi ini, pemerintah merasa tak sanggup lagi menahan besarnya beban subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Sehingga, tercetus rencana menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.

Jika itu terjadi, otomatis inflasi kian terbang tinggi. Tentu ini dilema, sekaligus simalakama.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler