Ingin Galang Lagi Kerjasama Ekonomi dengan Asia Pasifik, AS Janjikan Kerangka Baru

Jumat, 19 November 2021 | 11:26 WIB
Ingin Galang Lagi Kerjasama Ekonomi dengan Asia Pasifik, AS Janjikan Kerangka Baru
[ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - TPP: Maju Kena Mundur Kena]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Kerangka kerjasama ekonomi Indo-Pasifik yang direncanakan Amerika Serikat (AS) akan bersifat inklusif dan fleksibel, dan tidak akan terstruktur seperti kesepakatan perdagangan bebas pada umumnya, demikian pernyataan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, Kamis (18/11).

Dalam telekonferensi selama kunjungan ke Malaysia, Raimondo mengatakan diskusi tentang kerangka kerja tersebut sedang dalam tahap awal. Ia menambahkan, pembahasan melibatkan beberapa bidang utama termasuk ekonomi digital, ketahanan rantai pasokan, infrastruktur, kontrol ekspor, dan energi bersih.

“Kami sama sekali tidak membayangkan ini menjadi perjanjian perdagangan tradisional,” ujar dia, seraya menambahkan bahwa AS akan mengembangkan kerangka kerja dengan sekutu dalam beberapa bulan mendatang.

Melalui e-mail, seorang juru bicara Kementerian Perdagangan AS, mengatakan bahwa belum ada proposal resmi yang sudah dibuat, tentang apa yang akan dimasukkan dalam kerangka kerja. Struktur hukum dari kerjasama ekonomi itu juga belum diusulkan.

Baca Juga: BI tahan suku bunga acuan, simak proyeksi pergerakan rupiah selanjutnya

"Kami berharap itu akan dikembangkan dalam proses konsultasi yang akrab, dan melalui keterlibatan yang kuat dengan sejumlah pemangku kepentingan, terutama Kongres, karena kami terus menentukan tujuan dan hasil yang diinginkan untuk kerangka kerja tersebut," kata juru bicara itu.

Pada hari Rabu, Raimondo mengatakan kerangka kerjasama ekonomi Indo-Pasifik dapat diluncurkan pada awal tahun depan. Dan, kunjungannya ke negara-negara Asia adalah untuk meletakkan dasar bagi kemitraan potensial.

AS menuai kritik atas strategi yang diambil mantan Presiden Donald Trump dengan menarik diri dari kesepakatan perdagangan di kawasan tersebut pada 2017. Padahal, kesepakatan yang sekarang bernama Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik itu, awalnya merupakan usulan dari AS.

Baca Juga: Rupiah spot dibuka menguat tipis ke Rp 14.211 per dolar AS pada hari ini (19/11)

Sebelumnya pada hari Kamis, AS dan Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa kedua negara berencana untuk menandatangani perjanjian pada awal 2022 untuk meningkatkan transparansi, ketahanan dan keamanan dalam rantai pasokan sektor semikonduktor dan manufaktur.

Kesepakatan itu muncul ketika Malaysia berupaya mengatasi kekurangan chip semikonduktor setelah pasokan terganggu karena pembatasan yang diberlakukan untuk membendung lonjakan kasus COVID-19 tahun ini.

Industri perakitan chip Malaysia, yang menyumbang lebih dari sepersepuluh dari perdagangan global senilai lebih dari $20 miliar, telah memperingatkan bahwa kelangkaan akan berlangsung setidaknya dua tahun.

Raimondo mengatakan kedua pemerintah melakukan diskusi luas dengan industri semikonduktor pada hari Kamis, termasuk untuk memotong redundansi dalam investasi dan untuk meningkatkan pasokan.

Selanjutnya: Berlawanan dengan Tren Global, Jepang Guyur Stimulus Baru

 

Bagikan

Berita Terbaru

Geliat Data Center Memacu Bisnis Emiten EBT
| Rabu, 09 September 2026 | 07:13 WIB

Geliat Data Center Memacu Bisnis Emiten EBT

Emiten di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) membidik permintaan baru dari industri data center.

Rupiah Menanti Data Ekonomi pada Rabu (8/9)
| Rabu, 09 September 2026 | 07:00 WIB

Rupiah Menanti Data Ekonomi pada Rabu (8/9)

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,05% secara harian ke level Rp 17.632 per dolar AS

Satu Calon Investor Bank Muamalat Lakukan Due Diligence
| Rabu, 09 September 2026 | 06:34 WIB

Satu Calon Investor Bank Muamalat Lakukan Due Diligence

Satu calon investor Bank Muamalat telah melakukan due diligence tahun ini, membuka peluang masuknya pemegang saham baru ​

Himbara Terapkan Pungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
| Rabu, 09 September 2026 | 06:30 WIB

Himbara Terapkan Pungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri akan mulai diimplementasikan pada 10 September 2026 

Dana Kelolaan ETF Emas Bisa Mencapai Rp 1 Triliun
| Rabu, 09 September 2026 | 06:15 WIB

Dana Kelolaan ETF Emas Bisa Mencapai Rp 1 Triliun

Kehadiran exchange traded fund (ETF) emas di pasar finansial domestik cukup mendapat sambutan positif dari investor

Bencana Alam Gerus 0,15 Poin Persentase Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 09 September 2026 | 06:05 WIB

Bencana Alam Gerus 0,15 Poin Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Karhutla pada 2019 dengan luas sekitar 1,6 juta ha diperkirakan World Bank menimbulkan kerugian sekitar US$ 5,2 miliar atau setara 0,5% dari PDB

Anggaran Masker
| Rabu, 09 September 2026 | 06:02 WIB

Anggaran Masker

Negara tidak boleh abai dengan membiarkan warga merogoh kocek sendiri demi mendapatkan masker pelindung.

Pengendali Serok 803 Juta Saham BUKA di Atas Harga Pasar, Sinyal Perbaikan Kinerja?
| Rabu, 09 September 2026 | 06:01 WIB

Pengendali Serok 803 Juta Saham BUKA di Atas Harga Pasar, Sinyal Perbaikan Kinerja?

Pada semester I-2026, BUKA masih membukukan rugi bersih sekitar Rp 817,8 miliar dan EBITDA negatif Rp 937,5 miliar.

Bayang-Bayang Tantangan Operasi Bagi XLSmart Telecom Tbk
| Rabu, 09 September 2026 | 06:00 WIB

Bayang-Bayang Tantangan Operasi Bagi XLSmart Telecom Tbk

PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) diproyeksi fokus pada penataan basis pelanggan pasca merger di sisa tahun ini

Transaksi PUAB Naik di Tengah Peningkatan Penyaluran Kredit
| Rabu, 09 September 2026 | 06:00 WIB

Transaksi PUAB Naik di Tengah Peningkatan Penyaluran Kredit

Kenaikan transaksi PUAB belum menunjukkan adanya persoalan likuiditas secara sistemik.                       

INDEKS BERITA

Terpopuler