Ingin Lakukan Go Private, KKR Tawar Perusahaan Telekomunikasi Italia

Senin, 22 November 2021 | 13:14 WIB
Ingin Lakukan Go Private, KKR Tawar Perusahaan Telekomunikasi Italia
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo Telecom Italia di kantor pusatnya di Milan, Italia, 25 Mei 2016. REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - MILAN. Telecom Italia (TIM) menerima tawaran senilai 10,8 miliar euro, atau setara Rp 173,4 triliun dari raksasa pengelola dana Amerika Serikat, KKR, untuk menjadikan grup telekomunikasi terbesar di Italia sebagai perusahaan privat, demikian pernyataan TIM, Minggu (21/11).

KKR mengajukan tawaran di saat CEO TIM, Luigi Gubitosi, berjuang untuk bertahan. Tekanan atas manajemen datang dari investor top perusahaan itu, Vivendi, menyusul kinerja keuangan yang mencemaskan dalam dua kuartal terakhir..

TIM mengatakan KKR telah menetapkan harga indikatif 0,505 euro untuk kemungkinan penawaran pembeliannya. Harga indikatif itu mencerminkan premi hingga 45,7% dari harga penutupan saham biasa di bursa pada Jumat. KKR juga akan menawarkan harga yang sama untuk saham tabungan TIM.

Baca Juga: Uni Eropa Berpotensi Melonggarkan Aturan Bantuan Negara Demi Menyokong Pabrik Chip

Dewan TIM, yang diketuai mantan pejabat Bank of Italy Salvatore Rossi, menggelar pertemuan selama beberapa jam pada Minggu sore. Namun pernyataan singkat yang muncul setelah pertemuan itu, tidak memberikan indikasi apakah dewan akan mendukung tawaran tersebut atau tidak. Dewan TIM hanya menyatakan bahwa KKR telah penawaran itu sebagai pendekatan yang ramah, dan bertujuan untuk memenangkan dukungan dari perusahaan dan pemerintah.

Kementerian Keuangan Italia mengatakan minat asing terhadap perusahaan Italia adalah "berita positif bagi negara" dan pasar akan menilai seberapa valid rencana KKR jika itu terwujud.

Pemerintah akan mengikuti perkembangan dengan fokus pada rencana aset tetap TIM, yang akan menjadi kunci dalam menentukan apakah ia menggunakan hak vetonya.

Roma memiliki wewenang khusus untuk menolak pengambilalihan. Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi perusahaan, yang dianggap memiliki kepentingan strategis negara, dari tawaran asing.

Baca Juga: Investasi properti di Asia Pasifik melonjak 30% hingga September 2021

Pemilik baru juga harus menanggung utang kotor TIM sebesar 29 miliar euro (Rp 465,6 triliun).

Gubitosi membuka pintu bagi kehadiran KKR di TIM tahun lalu. Dalam kesepakatan bernilai 1,8 miliar euro, KKR yang berbasis di New York itu mendapatkan 37,5% saham FiberCop, unit yang memegang jaringan jarak jauh TIM yang langsung terhubung ke rumah-rumah pelanggan.

KKR berencana memisahkan jaringan tetap milik TIM, yang akan dioperasikan sebagai aset yang diatur pemerintah. Skema itu merujuk ke model yang digunakan perusahaan jaringan energi Terna atau perusahaan jaringan gas Snam, demikian penuturan dua sumber yang dekat dengan masalah tersebut, Minggu (21/11).

Pemerintah ingin setiap rencana untuk jaringan TIM sejalan dengan tujuan menyelesaikan peluncuran broadband berkecepatan tinggi di seluruh Italia, didukung oleh investasi yang memadai, dan melindungi pekerjaan, demikian pernyataan Kementerian Keuangan Italia.

Gubitosi telah mulai mencari cara untuk menguangkan setiap aset TIM, meninjau kembali secara khusus rencana untuk menggabungkan jaringan tetap TIM, asetnya yang paling berharga, dengan serat optik Open Fiber.

Disponsori oleh pemerintah sebelumnya, proyek itu kandas di bawah Perdana Menteri Mario Draghi.

Roma, bersiap untuk memanfaatkan miliaran euro dana pemulihan Uni Eropa untuk meningkatkan konektivitas broadband di Italia, menyadari perlunya menemukan cara untuk menopang monopoli telekomunikasi sebelumnya dan melindungi 42.500 pekerja rumah tangganya.

Vivendi, yang mendorong untuk menggantikan Gubitosi, percaya tawaran KKR tidak cukup menghargai TIM, kata seseorang yang dekat dengan grup media Prancis itu.

Baca Juga: Merger dan Akuisisi Global Kian Semarak

Vivendi, yang menghadapi kerugian modal yang besar pada 24% saham TIM setelah membayar rata-rata 1,071 euro per saham, tetap siap untuk bekerja sama dengan otoritas dan institusi Italia untuk kesuksesan jangka panjang TIM, kata seorang juru bicara.

Vivendi melihat Gubitosi sebagai solusi jangka pendek untuk TIM, kata orang-orang yang dekat dengan masalah tersebut. Satu orang mengatakan pada hari Minggu, tawaran yang diajukan KKR bisa memperpanjang waktu Gubitosi di TIM hingga beberapa bulan mendatnag.

Perusahaan ekuitas swasta CVC dan Advent juga mempelajari kemungkinan rencana untuk TIM, dengan menggandeng mantan CEO TIM Marco Patuano, yang kini menjadi penasihat senior untuk Nomura di Italia.

Baca Juga: Rencana merger S&P Global dan IHS Markit dapat restu otoritas anti monopoli AS

Seorang jurubicara untuk kedua dana tersebut mengatakan mereka terbuka untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan dalam mencari solusi untuk memperkuat TIM. Namun jurubicara itu menyangkal adanya keterkaitan kedua pengelola dana itu dengan Vivendi.

Untuk mengawasi aset strategis seperti fixed line, pengelola investasi milik negara, CDP, telah mengambil 9,8% saham TIM. CDP pun menjadi pemegang saham terbesar kedua TIM setelah Vivendi.

Jaringan tetap milik TIM juga merupakan aset utama yang menjadi jaminan utang perusahaan itu. Peringkat utang TIM mengalami pemangkasan oleh lembaga pemeringkat kredit S&P lebih rendah daripada tingkat layak investasi, pada Jumat (19/11).

Pendapatan TIM telah menyusut hingga seperlima selama lima tahun terakhir akibat persaingan agresif di kandang. TIM menghadapi pesaing seperti Iliad, Vodafone, Wind Tre dan Fastweb.

Selanjutnya: ADNOC Ingin Memboyong Anak Usaha Bidang Kelautan dan Logistik IPO Tahun Depan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Bursa Saham Jeblok, Nilai Kekayaan Taipan Ikut Anjlok
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 12:19 WIB

Bursa Saham Jeblok, Nilai Kekayaan Taipan Ikut Anjlok

Orang terkaya nomor dua di Indonesia, Prajogo Pangestu mengalami penurunan aset paling besar akibat penurunan harga saham-saham yang ia miliki

Pemerintah Pangkas Anggaran, Sektor Infrastruktur Ikut Tersungkur
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:52 WIB

Pemerintah Pangkas Anggaran, Sektor Infrastruktur Ikut Tersungkur

Infrastruktur menguat jika suku bunga tetap rendah Sentimen negatif berasal dari pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi

Suram, Dalam Sepekan IHSG Ambrol Hingga 5%
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:07 WIB

Suram, Dalam Sepekan IHSG Ambrol Hingga 5%

Faktor internal yang cukup signifikan menyetir IHSG berasal dari data BPS terkait deflasi di bulan Januari 2025.

Sentimen Perang Dagang Bikin Mata Uang Komoditas Lesu
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:00 WIB

Sentimen Perang Dagang Bikin Mata Uang Komoditas Lesu

Kenaikan sejumlah mata uang komoditas terhadap dolar AS disebabkan oleh nilai tukar dolar AS yang tertekan.

Berlomba Menggenjot Valuasi, Memicu Kasus E-Fishery
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 08:50 WIB

Berlomba Menggenjot Valuasi, Memicu Kasus E-Fishery

Tech winter mengubah permainan gim valuasi. Venture capital hanya tertarik membiayai valuasi yang untung dan bertumbuh.

Profil Emiten Baru yang Menyasar Ceruk Bisnis dari Usaha Jasa Maklon
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 08:20 WIB

Profil Emiten Baru yang Menyasar Ceruk Bisnis dari Usaha Jasa Maklon

Meneropong profil bisnis emiten anyar berbendera PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) di sektor kesehatan 

BI Waspadai Dampak Lonjakan Inflasi AS
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 08:08 WIB

BI Waspadai Dampak Lonjakan Inflasi AS

Ketidakpastian meningkat dan berdampak terhadap aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia

Pemerintah Menugaskan Impor 200.000 Daging
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 08:01 WIB

Pemerintah Menugaskan Impor 200.000 Daging

Penugasan disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan

Cadangan Devisa Bakal Tergerus Risiko Pelemahan Rupiah
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:57 WIB

Cadangan Devisa Bakal Tergerus Risiko Pelemahan Rupiah

Cadangan devisa RI akhir pada Januari 2025 sebesar US$ 156,1 miliar, rekor tertinggi sepanjang sejarah 

Asa Agar Ekonomi Positif Berkat Dorongan Insentif
| Sabtu, 08 Februari 2025 | 07:51 WIB

Asa Agar Ekonomi Positif Berkat Dorongan Insentif

Pemerintah kembali menggulirkan sejumlah insentif pajak, mulai dari PPh Pasal 21, PPN, hingga PPnBM  DTP

INDEKS BERITA

Terpopuler