Ingin Menempatkan Dana di Efek Pemerintah? Ini Jadwal Penerbitannya

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:50 WIB
Ingin Menempatkan Dana di Efek Pemerintah? Ini Jadwal Penerbitannya
[ILUSTRASI. Infografik: Jadwal penerbitan SBN ritel untuk tahun 2022.]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surat berharga negara (SBN) masih menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menutup kebutuhan defisit anggaran di tahun ini. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir menyebut nilai SBN yang akan diterbitkan di tahun ini mencapai Rp 991,3 triliun. 

Selain menerbitkan SBN baru, pemerintah juga akan melakukan penarikan pinjaman untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Pelaksanaan pinjaman targetnya Rp 973,6 triliun," tutur Riko, seperti dikutip kontan.co.id.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, sebagian dari SBN yang akan diterbitkan di tahun ini akan menyasar pasar ritel, atau masyarakat umum. Pemerintah menargetkan dana yang terkumpul dari hasil penerbitan SBN ritel mencapai Rp 100 triliun. 

Baca Juga: Meneropong Potensi Pasar Obligasi di Tengah Kenaikan Imbal Hasil US Treasury

Tertarik untuk membiakkan dana di efek utang teraman di negeri ini? Jika ya, simak infografik jadwal penerbitan SBN ritel yang dipublikasikan DJPPR di akun resminya di platform Instagram, pertengahan bulan ini (Lihat infografik). 

"Tapi perlu diingat, jadwal ini masih bersifat tentatif sehingga masih mungkin ada penyesuaian," tutur Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, seperti dikutip kontan.co.id.

Obligasi Ritel Negara, atau biasa disingkat ORI, seri 021 akan menjadi SBN ritel pertama yang diterbitkan di tahun ini. Masa penawaran ORI021 berlangsung selama 25 hari, mulai Senin (24/1) kemarin, dan akan berakhir pada 17 Februari mendatang.

SBN ritel yang ditawarkan secara online ini, menawarkan kupon tetap sebesar 4,9%  per tahun. Pemerintah menggandeng 18 bank, tiga sekuritas dan tujuh fintech sebagai pemasar ORI021. Nilai pemesanan efek ini berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2 miliar. 

Bagikan

Berita Terbaru

Jangan Banyak Buka Akun Bank, Semata Tergiur Promosi
| Senin, 28 September 2026 | 20:00 WIB

Jangan Banyak Buka Akun Bank, Semata Tergiur Promosi

Uang kerap tersebar di banyak rekening maupun e-wallet. Simak tips mengelolanya.                    

Tangani Pekerjaan Rutin, Bukan Gantikan Perekrut
| Senin, 28 September 2026 | 15:44 WIB

Tangani Pekerjaan Rutin, Bukan Gantikan Perekrut

Proses rekrutmen tenaga kerja kini sudah berkembang pesat. Sejauh mana keterlibatan AI di dalam prosesnya?

Sinergi Inti Plastindo (ESIP) Optimistis Kinerja Membaik di Kuartal Ketiga
| Senin, 28 September 2026 | 13:28 WIB

Sinergi Inti Plastindo (ESIP) Optimistis Kinerja Membaik di Kuartal Ketiga

 Produsen kemasan plastik PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) optimistis kinerjanya akan membaik hingga akhir tahun ini. 

Pengusaha Menanti Aturan Pelaksana UU Reforma Agraria: Jangan Menimbulkan Multitafsir
| Senin, 28 September 2026 | 11:55 WIB

Pengusaha Menanti Aturan Pelaksana UU Reforma Agraria: Jangan Menimbulkan Multitafsir

Reforma agraria di sektor kelapa sawit harus fokus pada kebun kelapa sawit sitaan yang saat ini dikelola oleh Agrinas.

Tak Perlu IPO yang Lebih Repot, Masuk Bursa Lewat Jalan Belakang Makin Diminati
| Senin, 28 September 2026 | 10:35 WIB

Tak Perlu IPO yang Lebih Repot, Masuk Bursa Lewat Jalan Belakang Makin Diminati

Saat ini setidaknya ada tiga emiten yang mengumumkan keterbukaan informasi terkait rencana akuisisi saham mayoritas.

BI Perkuat Insentif Hedging, Dominasi Tenor Pendek Masih Membayangi Stabilitas Rupiah
| Senin, 28 September 2026 | 09:48 WIB

BI Perkuat Insentif Hedging, Dominasi Tenor Pendek Masih Membayangi Stabilitas Rupiah

Insentif hedging BI lebih efektif menambah pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik ketimbang menarik dana asing berjangka panjang.

Restitusi Pajak di Bawah Audit Khusus Menteri Keuangan
| Senin, 28 September 2026 | 09:43 WIB

Restitusi Pajak di Bawah Audit Khusus Menteri Keuangan

Ketentuan tersebut menjadi salah satu tambahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR

Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon
| Senin, 28 September 2026 | 09:20 WIB

Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon

Penerapan pajak karbon berisiko meningkatkan biaya energi dan beban subsidi dalam APBN              

Dharma Polimetal (DRMA) Tebar Pesona Cari Mitra Strategis
| Senin, 28 September 2026 | 08:43 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Tebar Pesona Cari Mitra Strategis

 Demi mengerek pendapatan hingga 10% pada tahun ini, DRMA proaktif memburu mitra strategis global di ajang Automechanika.

Mayora (MYOR) Mencermati Dampak Cukai Baru
| Senin, 28 September 2026 | 08:39 WIB

Mayora (MYOR) Mencermati Dampak Cukai Baru

Lini bisnis olahan minuman dalam kemasan menyumbang 45% terhadap seluruh penjualan PT Mayora Indah Tbk (MYOR).

INDEKS BERITA

Terpopuler