Ingin Menempatkan Dana di Efek Pemerintah? Ini Jadwal Penerbitannya

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:50 WIB
Ingin Menempatkan Dana di Efek Pemerintah? Ini Jadwal Penerbitannya
[ILUSTRASI. Infografik: Jadwal penerbitan SBN ritel untuk tahun 2022.]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surat berharga negara (SBN) masih menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menutup kebutuhan defisit anggaran di tahun ini. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir menyebut nilai SBN yang akan diterbitkan di tahun ini mencapai Rp 991,3 triliun. 

Selain menerbitkan SBN baru, pemerintah juga akan melakukan penarikan pinjaman untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Pelaksanaan pinjaman targetnya Rp 973,6 triliun," tutur Riko, seperti dikutip kontan.co.id.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, sebagian dari SBN yang akan diterbitkan di tahun ini akan menyasar pasar ritel, atau masyarakat umum. Pemerintah menargetkan dana yang terkumpul dari hasil penerbitan SBN ritel mencapai Rp 100 triliun. 

Baca Juga: Meneropong Potensi Pasar Obligasi di Tengah Kenaikan Imbal Hasil US Treasury

Tertarik untuk membiakkan dana di efek utang teraman di negeri ini? Jika ya, simak infografik jadwal penerbitan SBN ritel yang dipublikasikan DJPPR di akun resminya di platform Instagram, pertengahan bulan ini (Lihat infografik). 

"Tapi perlu diingat, jadwal ini masih bersifat tentatif sehingga masih mungkin ada penyesuaian," tutur Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, seperti dikutip kontan.co.id.

Obligasi Ritel Negara, atau biasa disingkat ORI, seri 021 akan menjadi SBN ritel pertama yang diterbitkan di tahun ini. Masa penawaran ORI021 berlangsung selama 25 hari, mulai Senin (24/1) kemarin, dan akan berakhir pada 17 Februari mendatang.

SBN ritel yang ditawarkan secara online ini, menawarkan kupon tetap sebesar 4,9%  per tahun. Pemerintah menggandeng 18 bank, tiga sekuritas dan tujuh fintech sebagai pemasar ORI021. Nilai pemesanan efek ini berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2 miliar. 

Bagikan

Berita Terbaru

Trisula Textile Industries (BELL) Memacu Segmen Ritel dan B2B pada Tahun Ini
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:07 WIB

Trisula Textile Industries (BELL) Memacu Segmen Ritel dan B2B pada Tahun Ini

BELL memacu berbagai kanal penjualan melalui brand JOBB dan Jack Nicklaus, yang kini didukung 211 point of sales (POS) di berbagai lokasi.

Urun Dana Tumbuh di Tengah Tekanan
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:00 WIB

Urun Dana Tumbuh di Tengah Tekanan

Investor urun dana kini lebih selektif. Perusahaan mulai merancang struktur permodalan adaptif demi stabilitas imbal hasil.

MBG Masuk Radar Penghematan Anggaran
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:00 WIB

MBG Masuk Radar Penghematan Anggaran

Pengurangan hari pembagian MBG bisa menghemat anggaran Rp 40 triliun atau lebih                     

Memperluas Jejaring Bisnis, BUAH Siap Menambah Cabang di Sulawesi dan Sumatra
| Kamis, 26 Maret 2026 | 03:49 WIB

Memperluas Jejaring Bisnis, BUAH Siap Menambah Cabang di Sulawesi dan Sumatra

PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) memproyeksikan margin laba bersih pada tahun ini berkisar 8% hingga 10%.

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

INDEKS BERITA

Terpopuler