Ingin Menempatkan Dana di Efek Pemerintah? Ini Jadwal Penerbitannya

Kamis, 27 Januari 2022 | 14:50 WIB
Ingin Menempatkan Dana di Efek Pemerintah? Ini Jadwal Penerbitannya
[ILUSTRASI. Infografik: Jadwal penerbitan SBN ritel untuk tahun 2022.]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surat berharga negara (SBN) masih menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menutup kebutuhan defisit anggaran di tahun ini. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir menyebut nilai SBN yang akan diterbitkan di tahun ini mencapai Rp 991,3 triliun. 

Selain menerbitkan SBN baru, pemerintah juga akan melakukan penarikan pinjaman untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Pelaksanaan pinjaman targetnya Rp 973,6 triliun," tutur Riko, seperti dikutip kontan.co.id.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, sebagian dari SBN yang akan diterbitkan di tahun ini akan menyasar pasar ritel, atau masyarakat umum. Pemerintah menargetkan dana yang terkumpul dari hasil penerbitan SBN ritel mencapai Rp 100 triliun. 

Baca Juga: Meneropong Potensi Pasar Obligasi di Tengah Kenaikan Imbal Hasil US Treasury

Tertarik untuk membiakkan dana di efek utang teraman di negeri ini? Jika ya, simak infografik jadwal penerbitan SBN ritel yang dipublikasikan DJPPR di akun resminya di platform Instagram, pertengahan bulan ini (Lihat infografik). 

"Tapi perlu diingat, jadwal ini masih bersifat tentatif sehingga masih mungkin ada penyesuaian," tutur Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, seperti dikutip kontan.co.id.

Obligasi Ritel Negara, atau biasa disingkat ORI, seri 021 akan menjadi SBN ritel pertama yang diterbitkan di tahun ini. Masa penawaran ORI021 berlangsung selama 25 hari, mulai Senin (24/1) kemarin, dan akan berakhir pada 17 Februari mendatang.

SBN ritel yang ditawarkan secara online ini, menawarkan kupon tetap sebesar 4,9%  per tahun. Pemerintah menggandeng 18 bank, tiga sekuritas dan tujuh fintech sebagai pemasar ORI021. Nilai pemesanan efek ini berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2 miliar. 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA